Risiko Koreksi: Dasar Pengenaan Pajak Industri Batubara

Industri pertambangan batu bara memiliki karakteristik perpajakan yang kompleks, meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan turunannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya. Setiap pajak memiliki dasar pengenaan pajak yang berbeda sesuai dengan karakter dan fungsinya, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan perpajakan dan membuka ruang koreksi oleh otoritas pajak.

Salah satu contoh perbedaan dasar pengenaan pajak terjadi antara PBB dan Pajak Penghasilan Badan. Perhitungan PBB atas tubuh bumi untuk sektor pertambangan batu bara dihitung berdasarkan nilai penghasilan neto mineral atau batu bara yang dihitung berdasarkan jumlah mineral atau batu bara yang diproduksi dalam satu tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB yang terutang dikalikan dengan harga jual rata-rata mineral atau batu bara tersebut. Hal ini diatur dalam PMK No. 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK No. 186/PMK.03/2019 tentang PenggolKlasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.

Sebaliknya, dasar pengenaan PPh Badan mengacu pada penjualan batubara yang telah terealisasi dalam Tahun Pajak berjalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menetapkan bahwa penghasilan, termasuk hasil penjualan, merupakan objek pajak. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar: PBB didasarkan pada nilai produksi tahun sebelumnya (meskipun belum dijual), sedangkan PPh Badan didasarkan pada nilai penjualan aktual.

Perbedaan antara nilai produksi dan penjualan perlu direkonsiliasi dan dijelaskan secara transparan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan, misalnya produksi dilakukan pada tahun pajak sebelumnya tetapi baru dijual pada tahun berjalan. Selain itu, penjualan sisa stok tahun sebelumnya dan kondisi pasar yang memengaruhi penyerapan batubara juga turut menyebabkan perbedaan antara data produksi dan data penjualan.

Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan rekonsiliasi data lintas jenis pajak, seperti antara PBB dan PPh Badan. Sejak Sistem Coretax diterapkan pada 1 Januari 2025, seluruh administrasi dan pengawasan kewajiban perpajakan telah dipusatkan di Kantor Pelayanan Pajak tempat kantor pusat Wajib Pajak terdaftar, termasuk untuk objek PBB yang sebelumnya diawasi oleh Kantor Pelayanan Pajak lokasi tambang. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan perbedaan yang signifikan antara data produksi dan data penjualan tanpa penjelasan yang memadai, hal ini dapat memicu koreksi fiskal. Dampaknya antara lain peningkatan beban pajak yang terutang, pengenaan sanksi administrasi, dan potensi sengketa pajak.

Untuk memitigasi risiko koreksi fiskal, Wajib Pajak di sektor pertambangan batubara perlu memastikan tersedianya dokumen pendukung yang memadai. Dokumen tersebut meliputi catatan rekonsiliasi internal antara data produksi dan penjualan, laporan stok batubara harian atau bulanan, bukti penjualan dan pengiriman, serta data pendukung lain yang relevan. Adanya dokumen tersebut tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk memberikan klarifikasi kepada otoritas pajak apabila terdapat perbedaan data yang signifikan. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat terhindar dari koreksi fiskal yang tidak berdasar dan meminimalkan potensi sanksi administratif atau sengketa pajak.

Dengan memahami konsep dasar perpajakan di industri batubara dan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.