Wajib pajak yang menjalankan usaha melalui marketplace perlu memperhatikan dokumen tagihan atau invoice yang diterbitkan oleh platform tempat mereka berjualan. Dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai rincian transaksi, tetapi juga dapat digunakan sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4), invoice yang diterbitkan marketplace atas transaksi pedagang dalam negeri dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Informasi yang Harus Tercantum dalam Invoice Agar dapat digunakan sebagai bukti pemungutan pajak, invoice marketplace harus memuat sejumlah informasi terkait transaksi. Informasi tersebut meliputi nomor dan tanggal invoice, nama marketplace sebagai pihak pemungut, nama akun pedagang, identitas pembeli, jenis dan harga barang, serta jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut. Mengacu pada Pasal 8 ayat (1) PMK 37/2025, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang. Dasar pengenaan tersebut tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak yang telah dipungut tersebut dapat dimanfaatkan oleh pedagang sebagai kredit pajak dalam penghitungan PPh tahun pajak berjalan. Selain itu, bukti pemungutan juga dapat digunakan untuk memperhitungkan pelunasan PPh final, seperti PPh final atas sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta PPh Pasal 15. Ketentuan mengenai fungsi invoice ini juga telah dijelaskan DJP melalui FAQ PMK 37/2025. Dokumen tagihan yang diterbitkan melalui sistem marketplace untuk setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa dapat digunakan sebagai kredit pajak ataupun bukti pelunasan PPh final. Cara Mengunduh Invoice di Shopee dan Tokopedia Mekanisme penerbitan dan pemungutan PPh Pasal 22 mengikuti sistem masing-masing marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Oleh karena itu, pedagang perlu mengetahui tempat mengakses dokumen tersebut pada platform yang digunakan. Shopee menerbitkan invoice yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 setelah pajak dipungut. Pedagang dapat mengunduh dokumen tersebut melalui menu Penghasilan Saya di Seller Center. Sementara itu, Tokopedia menyediakan dokumen setara bukti pemungutan PPh Pasal 22 melalui menu Keuangan pada Seller Center. Berbeda dengan Shopee yang menerbitkannya setelah pemungutan, Tokopedia menerbitkan dokumen tersebut setiap bulan. Sebagai informasi, DJP telah menunjuk empat penyelenggara marketplace sebagai pihak lain yang bertugas memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas peredaran bruto pedagang dalam negeri. Keempat platform tersebut adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Dengan adanya ketentuan ini, pedagang perlu memastikan invoice yang diterbitkan marketplace tersimpan dengan baik. Dokumen tersebut dapat digunakan kembali ketika melakukan penghitungan dan pelaporan kewajiban PPh.
PMK 71 Tahun 2026 Berlaku: Ketentuan Baru dalam Penyelesaian Kewajiban Perpajakan
Pemerintah resmi memberlakukan PMK Nomor 71 Tahun 2026 pada 2 Oktober 2026 sebagai perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur penyempurnaan tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum serta mempermudah Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Apa Perubahan Pentingnya? Salah satu perubahan penting adalah mekanisme pembayaran utang pajak. Pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak, kemudian terhadap sanksi administratif dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sesuai persyaratan. Sebagai contoh, apabila Wajib Pajak memiliki pokok utang pajak Rp100 juta dan sanksi administrasi Rp30 juta, pembayaran Rp100 juta dapat dialokasikan untuk melunasi pokok pajak. Sementara itu, sanksi Rp30 juta berpotensi memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan apabila memenuhi ketentuan. Kesempatan Penghapusan Sanksi Pajak Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan. Untuk kategori fasilitas penagihan, jadwalnya meliputi: 8 Oktober–31 Desember 2026: penghapusan sanksi 100%. 1 Januari–31 Maret 2027: pengurangan sanksi 50%. 1 April–30 Juni 2027: pengurangan sanksi 25%. Fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis. Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku. Manfaat bagi Wajib Pajak Penerapan PMK 71 Tahun 2026 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengurangi beban sanksi administratif, memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, serta menyelesaikan tunggakan pajak dengan lebih terencana. Namun, perlu dipahami bahwa kebijakan ini bukan pemutihan pajak. Pokok utang pajak tetap wajib dibayar, sedangkan fasilitas keringanan hanya diberikan terhadap sanksi yang memenuhi persyaratan.
DJP Identifikasi Berbagai Pemicu Sengketa, Pengujian Paling Banyak Dipersoalkan
Ekualisasi dan rekonsiliasi masih menjadi bagian yang kerap dipersoalkan dalam pemeriksaan pajak. Perbedaan hasil pencocokan data antara pembukuan dan laporan perpajakan bahkan menjadi persoalan yang paling banyak ditemukan dalam sengketa antara wajib pajak dan Ditjen Pajak (DJP). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mencatat ada 39.537 perkara yang masuk ke Pengadilan Pajak sepanjang 2021 hingga kuartal III/2026. Dari keseluruhan perkara tersebut, 10.117 di antaranya atau 25,59% berkaitan dengan metode dan teknik pengujian. Persoalannya tidak hanya menyangkut perbedaan angka. Pemeriksaan juga mencakup bagaimana transaksi dicatat, apakah bukti pendukungnya tersedia, serta apakah pencatatan tersebut sudah mengikuti standar akuntansi. Hasil pembukuan kemudian perlu dicocokkan dengan kewajiban perpajakan. Perbedaan dalam proses inilah yang paling banyak menimbulkan perdebatan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Pelaporan Penghasilan hingga Pengkreditan Pajak Masukan Di luar masalah pembukuan, pelaporan penghasilan juga menjadi perhatian. Sebanyak 17,29% dari seluruh sengketa berkaitan dengan penghasilan atau penyerahan yang tidak dilaporkan, dilaporkan dengan nilai yang lebih kecil, atau terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Ada pula perkara yang timbul karena wajib pajak dan fiskus memiliki pandangan berbeda dalam memahami aturan hukum. Persoalan ini mencakup 11,75% dari total sengketa, khususnya terkait pelaporan penghasilan atau penyerahan. Sementara itu, pengkreditan Pajak Masukan menyumbang 9,95% perkara. Masalahnya muncul ketika Pajak Masukan yang dikreditkan ternyata tidak memenuhi persyaratan formal ataupun material. Salah satu contohnya adalah pajak masukan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak. Hal ini menjadi bagian dari ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Bimo turut mengingatkan bahwa tidak semua pelanggaran pajak dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi. Apabila terdapat unsur kesengajaan dan hal tersebut dapat dibuktikan, persoalannya bisa berlanjut ke ranah pidana perpajakan. Perbedaan Penilaian atas Transfer Pricing Selain persoalan di atas, transfer pricing dan secondary adjustment juga tercatat dalam daftar perkara yang disengketakan. Kedua hal tersebut mencakup 8,3% dari keseluruhan sengketa di Pengadilan Pajak. Wajib pajak yang merasa tidak sependapat dengan ketetapan pajak dari DJP dapat menempuh jalur keberatan. Pengajuan ini merupakan tahapan awal yang harus dilalui sebelum sengketa dapat diteruskan ke Pengadilan Pajak. Keberatan dapat diajukan atas surat ketetapan pajak (SKP), termasuk apabila wajib pajak mempermasalahkan hasil pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Jika keputusan yang diberikan DJP masih belum menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pengajuan banding harus dilakukan dalam waktu paling lama tiga bulan sejak surat keputusan keberatan diterima.
GMT Berlaku, Pemerintah Masih Punya 3 Opsi Insentif Pajak untuk Menarik Investasi
Penerapan Global Minimum Tax (GMT) atau pajak minimum global dengan tarif minimum 15% tidak serta-merta membuat pemerintah Indonesia harus menghentikan pemberian insentif perpajakan. Pemerintah masih memiliki ruang untuk memberikan fasilitas pajak, tetapi perlu menyesuaikan skema dan sasaran penerimanya agar tetap sejalan dengan ketentuan internasional. Kasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Randi Milza, menyampaikan bahwa terdapat tiga alternatif kebijakan insentif yang dapat diterapkan pemerintah di tengah berlakunya GMT. Hal tersebut disampaikan dalam Tax Outlook Seminar, Rabu (4/11/2026). Menurut Randi, ketiga alternatif tersebut meliputi mempertahankan insentif PPh secara selektif, menyesuaikan insentif dengan ketentuan GMT, serta memberikan insentif dalam bentuk selain PPh. 1. Mempertahankan Insentif PPh secara Selektif Alternatif pertama adalah mempertahankan insentif Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah berlaku, tetapi dengan mengubah sasaran dan mekanisme pemberiannya. Pemerintah dapat memprioritaskan pemberian insentif kepada wajib pajak yang tidak termasuk dalam cakupan Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE), yaitu perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal EUR750 juta. Selain itu, terdapat empat strategi yang dapat dipertimbangkan: Menyasar wajib pajak di luar cakupan GMT, khususnya perusahaan yang tidak memenuhi ambang batas pendapatan konsolidasi EUR750 juta. Menerapkan skema stop/go, yaitu mengevaluasi dan menyesuaikan pemberian insentif apabila menyebabkan Effective Tax Rate (ETR) turun di bawah 15%. Memprioritaskan entitas yang memenuhi de minimis safe harbour, yakni dengan pendapatan rata-rata yurisdiksi kurang dari EUR10 juta dan laba sebelum pajak rata-rata kurang dari EUR1 juta. Berfokus pada Substance-Based Income Exclusion (SBIE), yaitu pengecualian sebagian penghasilan berdasarkan biaya tenaga kerja dan kepemilikan aset berwujud yang memenuhi ketentuan. Melalui strategi ini, pemerintah tetap dapat memberikan insentif PPh secara lebih terarah dengan mempertimbangkan cakupan GMT dan manfaat ekonomi yang diperoleh. 2. Menyesuaikan Insentif agar Sesuai dengan Ketentuan GMT Alternatif kedua adalah merancang insentif perpajakan yang sesuai dengan ketentuan GMT agar tidak menggerus tarif pajak efektif minimum 15%. Salah satu caranya adalah mengembangkan dua jenis insentif, yaitu: Expenditure-based tax incentive, yakni insentif berdasarkan pengeluaran perusahaan, seperti biaya penelitian dan pengembangan (R&D), pelatihan tenaga kerja, serta investasi teknologi. Production-based tax incentive, yakni insentif yang diberikan berdasarkan aktivitas atau hasil produksi perusahaan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas industri. Kedua skema tersebut dapat dirancang agar memenuhi kriteria Qualified Tax Incentive (QTI). QTI merupakan insentif pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sehingga dapat diperhitungkan sebagai penambah komponen covered taxes dalam penghitungan GloBE. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemanfaatan Simplified Calculations Safe Harbour for Qualified Tax Incentives (SBTI Safe Harbour). Menurut Randi, penerapan alternatif ini mengharuskan pemerintah menyesuaikan skema kredit pajak maupun mekanisme pemberian insentif agar sesuai dengan aturan GMT. 3. Memberikan Insentif Selain PPh Alternatif ketiga adalah memberikan dukungan investasi melalui instrumen selain Pajak Penghasilan. Beberapa bentuk insentif yang dapat dipertimbangkan antara lain: PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk membantu mengurangi beban biaya perusahaan atas transaksi tertentu. Bantuan tunai (cash grant) untuk mendukung investasi, pembangunan fasilitas produksi, dan pengembangan teknologi. Randi mencontohkan Vietnam yang menerapkan Investment Support Fund sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada perusahaan yang melakukan investasi. Selain itu, Jepang juga memiliki program ICT Fund Project for Beyond 5G/6G untuk mendukung investasi dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Skema tersebut menunjukkan […]
DJP Ungkap Peluang Tambahan Penerimaan dari Pajak Minimum Global
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjalankan ketentuan pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE). Kebijakan ini dinilai dapat membuka peluang tambahan penerimaan pajak bagi Indonesia, meskipun penerapannya mendapat sejumlah catatan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Direktur Perpajakan Internasional DJP Dwi Astuti menjelaskan IMF menyoroti potensi penerimaan dari pajak minimum global (global minimum tax/GMT) yang dinilai tidak sebesar perkiraan awal. Di sisi lain, penerapan kebijakan tersebut juga membutuhkan biaya administrasi yang relatif tinggi. Meski demikian, Indonesia tetap memilih untuk berpartisipasi. Menurut Dwi, apabila Indonesia tidak ikut menerapkan GMT, ada potensi penerimaan pajak yang justru tidak dapat diperoleh. Sebab, penerapan aturan tersebut tetap memungkinkan adanya pajak tambahan (top-up tax), meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Hal tersebut disampaikan Dwi dalam Tax Outlook Seminar pada Rabu (4/11/2026). Cegah Persaingan Pemberian Insentif Pajak Dwi menilai penerapan GMT tidak hanya berpotensi menambah penerimaan negara, tetapi juga dapat mencegah praktik race to the bottom. Istilah tersebut merujuk pada persaingan antarnegara dalam memberikan insentif atau menurunkan beban pajak demi menarik investasi. Ia mengakui Indonesia termasuk negara yang memberikan berbagai fasilitas perpajakan untuk mendorong masuknya investasi. Salah satu contohnya adalah fasilitas tax holiday dengan jangka waktu antara 5 hingga 20 tahun, bergantung pada nilai investasi yang ditanamkan. Melalui GMT, negara-negara diharapkan tidak terus berlomba menawarkan tarif pajak yang semakin rendah. Dengan demikian, penerapan pajak minimum global diharapkan dapat menciptakan batas minimum pemajakan yang berlaku di berbagai negara. Mengenal Ketentuan Pajak Minimum Global Secara umum, GMT merupakan ketentuan perpajakan internasional yang mengharuskan grup perusahaan multinasional (PMN) dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750 juta dikenakan pajak dengan tarif efektif minimum sebesar 15% di setiap negara tempat grup tersebut beroperasi. Apabila tarif pajak efektif yang dibayarkan suatu grup PMN di negara tertentu berada di bawah 15%, akan timbul kewajiban pembayaran pajak tambahan atau top-up tax untuk memenuhi batas minimum tersebut. Dwi menjelaskan Indonesia berpeluang memperoleh tambahan penerimaan melalui pemungutan top-up tax. Ketentuan mengenai penerapan pajak minimum global di Indonesia sendiri telah diatur dalam PMK 136/2024. Dalam beleid tersebut, terdapat tiga mekanisme pemungutan top-up tax, yaitu Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), Income Inclusion Rule (IIR), dan Undertaxed Payment Rule (UTPR). Penyesuaian Pajak Internasional Mengikuti Perkembangan Ekonomi Lebih lanjut, perhatian terhadap perkembangan ekonomi digital dan transaksi lintas negara tidak hanya datang dari DJP. Otoritas pajak di berbagai negara juga mulai menyesuaikan kebijakan perpajakan internasional agar tetap relevan dengan perkembangan model bisnis saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mulai melihat perlunya penyesuaian aturan perpajakan internasional untuk merespons perubahan tersebut, termasuk melalui penerapan GMT. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam kebijakan pajak minimum global menjadi salah satu cara untuk mengambil manfaat dari kerja sama perpajakan internasional. Karena itu, pemerintah tetap mempertahankan komitmennya dalam menerapkan ketentuan tersebut.
Simak Lagi, Ini Daftar Aturan Perpajakan yang Terbit Sepanjang Oktober 2026
Oktober 2026 menjadi periode penting bagi perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia. Sejumlah peraturan baru diterbitkan maupun mulai berlaku, mulai dari perubahan mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), pengurangan sanksi administratif, pemberian insentif pajak, hingga pembaruan ketentuan kepabeanan dan cukai. Salah satu aturan yang menjadi perhatian adalah PER-12/PJ/2026 yang mengubah mekanisme pembetulan SPT melalui Coretax DJP dari skema delta menjadi replace. Selain itu, terdapat sejumlah regulasi lain yang perlu diperhatikan wajib pajak dan pelaku usaha. Berikut rangkuman aturan perpajakan yang terbit dan berlaku sepanjang Oktober 2026. 1. PER-12/PJ/2026: Ketentuan Pembetulan SPT Diperbarui DJP menerbitkan PER-12/PJ/2026 yang mengubah ketentuan pelaporan SPT melalui Coretax DJP. Berlaku mulai 1 Oktober 2026, peraturan ini mengubah mekanisme pembetulan SPT dari skema delta menjadi replace. Melalui skema replace, wajib pajak harus menyampaikan kembali keseluruhan data SPT yang telah diperbaiki untuk menggantikan SPT sebelumnya. Perubahan ini diharapkan mengatasi kendala dalam penghitungan pajak pada mekanisme pembetulan sebelumnya. 2. PMK 71/2026: Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak Diubah PMK 71/2026 mengubah PMK 118/2024 dan mulai berlaku pada 2 Oktober 2026. Terdapat lima pokok perubahan, yaitu: Penegasan kewenangan DJP melakukan pertukaran informasi perpajakan (EoI) dengan negara mitra dalam penelitian keberatan. Penegasan batas waktu penyampaian tanggapan hasil penelitian keberatan paling lama 10 hari kerja setelah surat pemberitahuan untuk hadir dikirimkan. Perincian jenis sanksi administratif yang dapat dan tidak dapat dimohonkan pengurangan atau penghapusan. Pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak. Pemberian kewenangan kepada dirjen pajak untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif guna mendorong perekonomian nasional. 3. KEP-239/PJ/2026: Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100% Mulai 8 Oktober 2026, DJP memberlakukan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif melalui KEP-239/PJ/2026. Besaran fasilitas bergantung pada jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam kondisi tertentu, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi hingga 100% sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung perekonomian nasional. 4. UU 6/2026: Fasilitas Perpajakan untuk Pusat Finansial Internasional Indonesia Pemerintah mengundangkan UU 6/2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini menjadi dasar pembentukan pusat keuangan internasional di Indonesia. PFII dilengkapi berbagai fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, hakim ad hoc, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia dan menarik investasi internasional. 5. PMK 77/2026: PPN Tiket Pesawat Domestik Ditanggung Pemerintah Pemerintah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Berdasarkan PMK 77/2026, insentif diberikan untuk: Pembelian tiket pada 20 Oktober 2026–10 Januari 2027. Periode penerbangan pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027. PPN yang ditanggung pemerintah mencakup PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge. 6. SE-6/SK/2026: Perizinan Konsultan Pajak Beralih ke Satu-ProfKeu Kementerian Keuangan mulai mengalihkan layanan perizinan konsultan pajak dari Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) ke platform Satu-ProfKeu. Berdasarkan SE-6/SK/2026, layanan perizinan melalui platform tersebut resmi berlaku mulai 27 Oktober 2026. Konsultan pajak dan calon konsultan pajak perlu menyesuaikan proses pengajuan izin melalui laman https://satu-profkeu.kemenkeu.go.id. 7. PER-12/BC/2026: Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha BKC Diperbarui DJBC menerbitkan PER-12/BC/2026 […]
SPP-TDLN Dioptimalkan, DJP Segera Tambah Pemungut PPN
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperluas penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) digital dari luar negeri. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat enam pihak atau issuer yang ditunjuk sebagai pemungut PPN melalui skema tersebut. Jumlahnya direncanakan bertambah dalam waktu dekat. Adapun beberapa calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi sebelum ditetapkan. Untuk sementara, DJP akan lebih dahulu mengoptimalkan pelaksanaan SPP-TDLN agar mekanisme pemungutan dapat berjalan dengan baik. SPP-TDLN Telah Melalui Tahap Pengujian Ketentuan teknis pemungutan PPN melalui SPP-TDLN tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Sebelum diterapkan secara penuh, mekanisme ini telah melewati sejumlah tahapan pengujian, mulai dari sandbox testing hingga periode stabilisasi. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan sistem sudah siap digunakan, termasuk dari sisi proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemungutan PPN. Selain melalui SPP-TDLN, pemerintah sebelumnya telah menerapkan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar negeri di Indonesia melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). PMSE merupakan kegiatan perdagangan yang transaksinya dilakukan dengan memanfaatkan perangkat dan prosedur elektronik. Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam PER-12/PJ/2025 untuk menjadi pemungut PPN. Pemungutan PPN PMSE dan SPP-TDLN Saling Melengkapi Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital membuat pola transaksi dari luar negeri semakin beragam. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menghadirkan SPP-TDLN sebagai mekanisme tambahan dalam memperluas cakupan pemungutan PPN di sektor digital. Melalui mekanisme ini, pemerintah ingin memastikan bahwa transaksi digital luar negeri yang menjadi objek PPN dan dimanfaatkan oleh konsumen di Indonesia tetap dapat dipungut pajaknya. Meski demikian, kehadiran SPP-TDLN tidak menggantikan mekanisme pemungutan PPN melalui PMSE yang sudah lebih dahulu berjalan. Kedua skema tersebut justru dirancang untuk saling melengkapi dalam menjangkau transaksi digital luar negeri. Bimo juga menegaskan bahwa penerapan kedua mekanisme tersebut tidak menyebabkan pemungutan PPN secara berganda. Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE tidak akan dikenakan pemungutan kembali melalui SPP-TDLN. Untuk menghindari pemungutan ganda, DJP telah melakukan penandaan terhadap transaksi yang PPN-nya dipungut langsung oleh platform digital terkait. Dengan demikian, satu transaksi hanya dikenakan pemungutan PPN melalui salah satu mekanisme yang berlaku.
Tarif Bunga Sanksi Pajak November 2026 Naik, Ini Rinciannya
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode 1–30 November 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/MK/EF.2/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi, Noor Faisal Achmad, atas nama Menteri Keuangan pada 1 November 2026. Dalam ketentuan tersebut, terdapat lima kelompok tarif bunga untuk pengenaan sanksi administrasi pajak, dengan besaran mulai dari 0,61% hingga 2,27% per bulan. Seluruh tarif tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode Oktober 2026. 1. Rincian Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak November 2026 Tarif bunga sanksi administrasi ditetapkan berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut rincian tarif bunga yang berlaku pada periode November 2026: Ketentuan UU KUP Pengenaan Sanksi Administrasi Tarif per Bulan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Keterlambatan pelunasan pajak, angsuran, atau penundaan pembayaran pajak 0,61% Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3) Pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar, keterlambatan penyetoran PPh Masa dan Tahunan, serta kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung 1,02% Pasal 8 ayat (5) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah pemeriksaan dimulai, tetapi sebelum diterbitkan SKP 1,44% Pasal 13 ayat (2) dan (2a) Penerbitan SKPKB atas pajak yang tidak atau kurang dibayar serta pengembalian pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan 1,86% Pasal 13 ayat (3b) Tambahan sanksi administratif atas kondisi tertentu, seperti tidak menyampaikan SPT setelah ditegur, kompensasi PPN yang tidak semestinya, serta tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pemeriksaan 2,27% 2. Penjelasan Pengenaan Sanksi Administrasi Untuk memahami penerapan tarif tersebut, berikut penjelasan masing-masing kelompok pengenaan sanksi: a. Tarif 0,61% – Pasal 19 KUP Tarif ini dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban pembayaran pajak, tetapi tidak atau kurang melunasinya hingga jatuh tempo. Ketentuan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Selain itu, tarif ini berlaku apabila wajib pajak mendapatkan izin menunda penyampaian SPT Tahunan, tetapi perhitungan sementara pajak terutangnya ternyata lebih rendah daripada jumlah pajak yang sebenarnya terutang. b. Tarif 1,02% – Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 KUP Tarif ini berlaku untuk beberapa kondisi, antara lain pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, tarif tersebut dikenakan atas keterlambatan penyetoran PPh Masa maupun PPh Tahunan atau PPh Pasal 29. Ketentuan ini juga mencakup penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) akibat pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, termasuk kekurangan pembayaran yang ditemukan karena kesalahan tulis atau hitung. c. Tarif 1,44% – Pasal 8 ayat (5) KUP Tarif ini berlaku apabila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT setelah pemeriksaan dimulai, tetapi sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak tetap dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas jumlah pajak yang kurang dibayar sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran tersebut. d. Tarif 1,86% – Pasal 13 ayat (2) dan ayat (2a) KUP […]
Pajak Transaksi Digital Mulai 9 November, DJP Berikan Klarifikasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait kabar pemungutan pajak melalui seluruh lembaga keuangan dan platform e-commerce yang disebut akan mulai berlaku pada 9 November 2026. DJP menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya tepat karena sistem yang sedang disiapkan hanya ditujukan untuk transaksi digital tertentu dari luar negeri. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa saat ini DJP tengah menerapkan sistem baru bernama Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem tersebut dirancang untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) digital yang berasal dari luar negeri. Kebijakan ini bukan merupakan pengenaan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Penerapannya juga tidak mencakup seluruh transaksi yang melibatkan pihak luar negeri. PPN Hanya Dikenakan pada Transaksi Digital Tertentu Melalui SPP-TDLN, pemungutan PPN hanya ditujukan pada transaksi digital berupa pemasukan produk digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Dengan demikian, tidak semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan luar negeri akan dikenakan pajak melalui sistem tersebut. DJP juga menjelaskan bahwa aktivitas transfer dana dan remitansi tidak serta-merta menjadi objek PPN. Transfer uang untuk keperluan pribadi maupun pengiriman uang oleh masyarakat tidak termasuk transaksi yang menjadi sasaran pemungutan melalui SPP-TDLN. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan langkah untuk mencegah terjadinya pemungutan PPN secara berulang. Produk digital yang sebelumnya sudah dikenakan PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Enam Lembaga Keuangan Telah Ditunjuk sebagai Pemungut Dalam tahap awal penerapan SPP-TDLN, DJP telah menunjuk enam lembaga keuangan untuk menjalankan tugas pemungutan PPN. Keenam lembaga tersebut meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan LinkAja. Jumlah lembaga keuangan yang terlibat nantinya masih dapat bertambah. Namun, penunjukan lembaga baru akan dilakukan setelah proses sandboxing dan stabilisasi sistem selesai dilaksanakan. Saat ini, sejumlah calon issuer lainnya masih berada dalam tahap stabilisasi. DJP akan mengumumkan penunjukan pemungut baru apabila seluruh tahapan persiapan telah rampung. Informasi tersebut nantinya disampaikan melalui kanal resmi DJP.
DJP Tegaskan Alasan Khilaf untuk Hapus Sanksi Tak Hanya di PMK
Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) ternyata tidak hanya terbatas pada alasan yang tercantum dalam PMK 118/2024. Wajib pajak masih dapat menyampaikan permohonan apabila memiliki kondisi lain yang berkaitan dengan kekhilafan atau bukan merupakan kesalahannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengurangi atau menghapus sanksi tersebut telah diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Namun, kewenangan itu hanya berlaku apabila terdapat unsur kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak. Jika alasan yang diajukan tidak berkaitan dengan kedua hal tersebut, DJP tidak dapat memberikan pengurangan maupun penghapusan sanksi. Kondisi di Luar Daftar PMK Tetap Bisa Diajukan Pasal 27 ayat (3) PMK 118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK 71/2026 telah memuat beberapa kondisi yang dapat menjadi dasar permohonan PSA. Akan tetapi, daftar tersebut tidak mencakup seluruh kemungkinan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak. Inge menerangkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki cakupan makna yang luas. Oleh sebab itu, alasan yang belum tercantum dalam pasal tersebut tetap dapat digunakan untuk mengajukan permohonan, selama masih sesuai dengan pengertian kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak. Kelonggaran dalam menyampaikan alasan ini bukan berarti DJP akan menerima seluruh permohonan. Ada atau tidaknya dasar yang sesuai tetap menjadi hal penting dalam pengajuan PSA. Wajib Pajak Diminta Membuat Surat Pernyataan Soal persyaratan, wajib pajak perlu menyampaikan surat permohonan sekaligus surat pernyataan yang menjelaskan penyebab timbulnya sanksi. Melalui surat tersebut, wajib pajak menyatakan bahwa sanksi administratif yang diterimanya terjadi karena kekhilafan atau bukan akibat kesalahannya. Wajib pajak tidak perlu menyertakan berkas pendukung lain untuk melengkapi pengajuan. Sesuai Keputusan Dirjen Pajak KEP-239/PJ/2026, persyaratan tersebut cukup dipenuhi dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai. Surat pernyataan itu harus memuat keadaan yang sebenarnya dialami wajib pajak. Dengan begitu, DJP dapat mengetahui alasan yang mendasari permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
