JAKARTA – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) resmi mengumumkan hasil Ujian Sertifikasi Kompetensi (UKP) periode 1–8 tahun 2026. Peserta yang telah mengikuti ujian dapat memeriksa hasil kelulusan secara mandiri melalui akun masing-masing pada portal KLC Sertifikasi Kementerian Keuangan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-1/PP/PP.7/2026. Dalam pengumuman tersebut, BPPK menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) yang disahkan secara elektronik atau menggunakan tanda tangan digital pada 19 November 2026. BPPK menjelaskan bahwa SKK dapat diakses melalui akun KLC Sertifikasi masing-masing peserta setelah proses pengesahan elektronik dilakukan. Dengan demikian, peserta yang dinyatakan lulus tidak perlu menunggu penerbitan dokumen fisik untuk memperoleh bukti kelulusan sertifikasi. Cara Mengecek Hasil UKP Periode 1–8 Tahun 2026 Peserta dapat mengetahui status kelulusan UKP dengan mengakses portal sertifikasi Kementerian Keuangan melalui laman https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/. Pengecekan hasil ujian dapat dilakukan melalui menu Hasil Ujian pada akun masing-masing peserta. Melalui menu tersebut, peserta dapat melihat informasi mengenai hasil ujian yang telah diikuti. BPPK juga menegaskan bahwa hasil ujian yang telah diumumkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, peserta diharapkan memeriksa hasil ujian secara mandiri melalui portal resmi yang telah disediakan. Peserta Lulus Akan Memperoleh SKK dan SKT Peserta yang dinyatakan lulus UKP berhak memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK). Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa peserta telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan sertifikasi. SKK akan disahkan secara elektronik pada 19 November 2026 dan dapat diakses melalui akun KLC Sertifikasi masing-masing peserta. Selain memperoleh SKK, pemegang sertifikat tersebut juga akan secara otomatis memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT dapat digunakan sebagai salah satu dokumen untuk mendaftar sebagai pihak lain yang dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Dengan demikian, kelulusan UKP tidak hanya menjadi bukti pemenuhan kompetensi, tetapi juga menjadi bagian dari tahapan untuk memperoleh kewenangan sebagai pihak yang dapat memberikan jasa pendampingan atau mewakili wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peserta Tidak Lulus Dapat Mengikuti UKP Periode Berikutnya Bagi peserta yang belum dinyatakan lulus, BPPK memberikan kesempatan untuk kembali mengikuti UKP pada periode selanjutnya. BPPK telah mengumumkan jadwal pendaftaran UKP periode 17–24 tahun 2026 melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PP/2026. Berdasarkan pengumuman tersebut, pendaftaran UKP periode berikutnya dibuka mulai Jumat, 13 November 2026 pukul 08.00 WIB hingga Selasa, 17 November 2026 pukul 17.00 WIB. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal KLC Sertifikasi Kementerian Keuangan pada laman https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/. Adapun jadwal pelaksanaan UKP periode 17–24 tahun 2026 ditetapkan pada 23–26 November 2026. Sementara itu, hasil kelulusan ujian untuk periode tersebut dijadwalkan diumumkan pada 10 Desember 2026. Berikut rincian jadwal UKP periode 17–24 tahun 2026: Keterangan Jadwal Pembukaan pendaftaran 13 November 2026, pukul 08.00 WIB Penutupan pendaftaran 17 November 2026, pukul 17.00 WIB Pelaksanaan UKP 23–26 November 2026 Pengumuman hasil kelulusan 10 Desember 2026 Media pendaftaran KLC Sertifikasi Kemenkeu SKK Menjadi Salah Satu Persyaratan Pengajuan Izin Konsultan Pajak Selain dapat digunakan untuk mendukung pendaftaran sebagai pihak lain yang menjadi kuasa wajib pajak, SKK juga memiliki manfaat bagi calon konsultan pajak. Calon konsultan pajak dapat menggunakan SKK sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan izin praktik konsultan […]
Hapus Bukti Potong dari SPT, WP Bisa Diminta Klarifikasi Lewat SP2DK
Ditjen Pajak (DJP) dapat menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang terindikasi sengaja menghapus bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut apabila wajib pajak tidak merespons surat imbauan yang sebelumnya telah dikirimkan DJP. Melalui SP2DK, otoritas pajak dapat meminta penjelasan atas data yang dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa permintaan klarifikasi dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti imbauan yang telah diberikan. DJP Imbau 475.698 WP Periksa Kembali SPT DJP sebelumnya telah menyampaikan surat imbauan kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong PPh dalam SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2025. Pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui alamat email yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP. Melalui imbauan itu, wajib pajak diminta meneliti kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang tercantum dalam SPT. Pemeriksaan dilakukan dengan memverifikasi serta mencocokkan informasi yang dilaporkan dengan data yang dimiliki wajib pajak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, wajib pajak perlu segera membetulkan SPT agar informasi yang disampaikan mencerminkan keadaan sebenarnya. Pembetulan tersebut harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Bukti Potong yang Dihapus Tetap Tersimpan di DJP Dalam sistem Coretax, draf SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sudah dilengkapi dengan data penghasilan dan bukti potong yang dilaporkan oleh pihak pemotong. Informasi tersebut masuk secara otomatis ke dalam draf SPT. Meski demikian, wajib pajak tetap dapat menghapus bukti potong beserta data penghasilan yang berkaitan dengannya dari draf SPT. Namun, penghapusan ini tidak berarti informasi tersebut ikut terhapus dari sistem internal DJP. Data yang disampaikan pihak pemotong masih tersimpan dan dapat digunakan DJP untuk kepentingan pengawasan. Dengan demikian, bukti potong yang dihapus dari draf SPT tetap dapat ditelusuri melalui data yang dimiliki otoritas pajak. Apabila wajib pajak tidak melakukan pembetulan meskipun telah menerima imbauan, DJP dapat melanjutkan pengawasan dengan menerbitkan SP2DK. Permintaan klarifikasi ini dilakukan ketika data yang dilaporkan masih belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. WP Wajib Menanggapi Surat Imbauan dan SP2DK Pengawasan terhadap wajib pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025. Beleid tersebut mengatur bahwa kegiatan pengawasan dapat dilakukan melalui penyampaian surat imbauan maupun SP2DK. Wajib pajak yang menerima kedua jenis surat tersebut perlu memberikan tanggapan sesuai dengan permintaan DJP. Tanggapan dapat berupa pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau penyampaian penjelasan atas data maupun keterangan yang diminta. Selain itu, DJP mengingatkan wajib pajak agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang menggunakan nama otoritas pajak. Setiap email atau informasi yang diterima perlu dipastikan berasal dari saluran resmi DJP.
SPT Tahunan Dibetulkan dan Pajak Kurang Bayar Naik? Wajib Pajak Dikenai Sanksi Bunga
Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak kurang bayar dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif berupa bunga. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan SPT Tahunan setelah sebelumnya menyampaikan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 181 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pasal tersebut menegaskan bahwa wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administratif berupa bunga. Sanksi bunga dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Pengenaan sanksi tersebut dibatasi paling lama 24 bulan, sedangkan bagian dari bulan dihitung penuh sebagai satu bulan. Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Bunga Selain PMK 81/2024, pengenaan sanksi bunga atas pembetulan SPT Tahunan juga mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan dan pembetulan tersebut menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga. Sementara itu, besaran tarif bunga per bulan diatur dalam Pasal 8 ayat (2b) UU KUP. Tarif tersebut dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen), kemudian hasilnya dibagi 12 (dua belas). Tarif bunga yang digunakan adalah tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan sanksi. Dengan demikian, penghitungan tidak serta-merta menggunakan suku bunga acuan yang berlaku pada saat wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT, melainkan mengacu pada ketentuan tarif pada awal periode penghitungan sanksi. Bagaimana Periode Penghitungan Sanksi Bunga? Dalam pembetulan SPT Tahunan yang menyebabkan pajak kurang bayar bertambah, penghitungan sanksi bunga pada prinsipnya dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran pajak yang masih harus dibayar. Periode penghitungan tersebut mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU KUP, dengan batas maksimal pengenaan sanksi selama 24 bulan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus mengenai penghitungan jangka waktu, yaitu bagian dari bulan tetap diperhitungkan sebagai satu bulan penuh. Artinya, apabila jangka waktu pengenaan sanksi tidak mencapai satu bulan penuh, periode tersebut tetap dihitung satu bulan. Contoh Penghitungan Sanksi Bunga Untuk memahami penerapan ketentuan tersebut, berikut ilustrasi penghitungan apabila wajib pajak orang pribadi melakukan pembetulan SPT Tahunan dan menyebabkan pajak kurang bayar bertambah. Misalnya, seorang wajib pajak memiliki kondisi sebagai berikut: Pajak kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan semula: Rp5.000.000. Pajak kurang bayar setelah pembetulan: Rp15.000.000. Tambahan pajak kurang bayar akibat pembetulan: Rp10.000.000. Dengan demikian, dasar penghitungan sanksi bunga adalah tambahan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp10.000.000, bukan seluruh jumlah pajak kurang bayar setelah pembetulan. Apabila tarif bunga yang berlaku pada awal penghitungan diasumsikan sebesar 0,5% per bulan dan periode pengenaan sanksi adalah 3 bulan, ilustrasi perhitungannya sebagai berikut: Tambahan pajak kurang bayar: Rp10.000.000 Tarif bunga per bulan: 0,5% Periode pengenaan: 3 bulan Sanksi bunga = Rp10.000.000 × 0,5% × 3 Sanksi bunga = Rp150.000. Dengan demikian, total tambahan kewajiban yang perlu dibayar akibat pembetulan tersebut adalah Rp10.150.000, terdiri […]
Bukti Potong PPh Dihapus dari SPT, DJP Ingatkan WP untuk Membetulkan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya indikasi wajib pajak orang pribadi menghilangkan bukti potong PPh dari draf SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025. Padahal, data bukti potong tersebut diperlukan untuk memastikan penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penghapusan bukti potong dapat menyebabkan informasi dalam SPT Tahunan menjadi tidak sesuai dengan kondisi perpajakan wajib pajak. Menanggapi hal tersebut, DJP mengingatkan wajib pajak yang melakukan penghapusan agar segera memperbaiki SPT yang telah dilaporkan. DJP menyampaikan bahwa pembetulan perlu dilakukan apabila masih terdapat penghasilan atau informasi perpajakan lain yang belum dimasukkan sehingga isi SPT tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pembetulan tersebut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Imbauan Pembetulan Disampaikan Melalui Email DJP telah mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui email dengan alamat pengirim berdomain resmi @pajak.go.id. Melalui pemberitahuan itu, wajib pajak diminta memeriksa kembali kelengkapan informasi dalam SPT Tahunan. Seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti potong PPh, serta informasi perpajakan lainnya harus dicantumkan secara benar, lengkap, dan jelas. Untuk membantu proses perbaikan, DJP juga telah memberikan petunjuk pembetulan SPT Tahunan melalui email tersebut. Wajib pajak perlu memperhatikan panduan yang disampaikan agar pembetulan dilakukan sesuai ketentuan. DJP mengingatkan bahwa SPT yang memuat keterangan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Data Bukti Potong Tetap Tersimpan dalam Sistem DJP Pada dasarnya, draf SPT Tahunan di Coretax telah memuat informasi penghasilan dan bukti potong yang diterbitkan oleh pihak pemotong. Data tersebut masuk secara otomatis ke dalam draf SPT milik wajib pajak orang pribadi. Coretax memang menyediakan fasilitas untuk menghapus bukti potong beserta informasi penghasilan yang terhubung dengannya. Namun, penghapusan melalui draf SPT tidak berarti data tersebut ikut terhapus dari sistem DJP. Data bukti potong dan penghasilan terkait tetap tersimpan dalam sistem DJP. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penghapusan bukti potong dari draf SPT tidak menghilangkan informasi yang sebelumnya telah diterima DJP dari pihak pemotong. Wajib pajak tetap perlu melaporkan seluruh informasi perpajakannya secara benar dalam SPT Tahunan.
Hukum Perpajakan Jadi Salah Satu Kualifikasi Hakim di Pengadilan PFII
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mengatur bahwa hukum perpajakan menjadi salah satu bidang keahlian yang harus dimiliki hakim yang bertugas di Pengadilan PFII. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, yang berlaku bagi hakim agung maupun hakim ad hoc. Selain hukum perpajakan, bidang keahlian yang dipersyaratkan meliputi hukum komersial internasional, hukum keuangan, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum kepailitan, hukum dalam bidang teknologi, perkara perdata internasional, arbitrase, dan bidang lain yang berkaitan dengan tujuan PFII. Penggunaan frasa “dan/atau” menunjukkan bahwa persyaratan keahlian tersebut bersifat alternatif sekaligus kumulatif. Artinya, hakim tidak harus menguasai seluruh bidang hukum yang disebutkan, tetapi dapat memenuhi kualifikasi melalui satu atau beberapa bidang keahlian yang relevan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum perpajakan dapat memenuhi salah satu kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan, sepanjang memenuhi persyaratan lainnya. Pencantuman hukum perpajakan sebagai salah satu kualifikasi hakim berkaitan dengan kompleksitas transaksi keuangan dan investasi internasional. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan perpajakan, seperti pemotongan pajak atas transaksi lintas negara, pengenaan pajak atas bunga dan dividen, transfer pricing, hingga penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perpajakan diperlukan untuk mendukung pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan aktivitas finansial internasional. Di sisi lain, UU Nomor 6 Tahun 2026 juga memberikan fasilitas perpajakan khusus bagi hakim ad hoc berkewarganegaraan asing (WNA). Berdasarkan Pasal 47 huruf c jo. Pasal 49 huruf c jo. Pasal 52 ayat (1), hakim ad hoc WNA memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0% atas penghasilan yang memenuhi ketentuan fasilitas tersebut. Pemberian fasilitas tersebut memiliki ketentuan waktu tersendiri. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2), jangka waktu pemberian fasilitas dihitung sejak hakim ad hoc mulai melaksanakan persidangan di Pengadilan PFII, bukan semata-mata sejak tanggal pengangkatannya. Adapun jangka waktu dan tata cara pemberian fasilitas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55. Pengaturan ini juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan PFII. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c, pengadilan tersebut berwenang menangani perkara yang timbul dari pemberian fasilitas perpajakan di PFII. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti seluruh sengketa pajak di Indonesia otomatis menjadi kewenangan Pengadilan PFII. Dengan demikian, ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2026 menunjukkan bahwa hukum perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian perkara di lingkungan PFII. Selain memperkuat kualifikasi hakim melalui keterlibatan ahli di bidang perpajakan, pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh final 0% bagi hakim ad hoc WNA sebagai bagian dari upaya menarik tenaga profesional internasional dan mendukung pengembangan PFII sebagai pusat finansial internasional.
Sanksi dari Keberatan dan Banding Dikecualikan dari PSA, Ini Ketentuannya
Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PSA) tidak berlaku untuk semua jenis sanksi pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan adanya beberapa sanksi yang tidak dapat diajukan melalui mekanisme tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2026. Hal ini disampaikan Kring Pajak melalui media sosial pada Selasa (10/11/2026). Penjelasan tersebut berawal dari pertanyaan wajib pajak yang ingin mengetahui apakah sanksi administrasi akibat putusan Pengadilan Pajak masih bisa dimohonkan pengurangan atau penghapusan. Ada Tiga Ketentuan yang Menjadi Pengecualian Dalam penjelasannya, Kring Pajak menyebut sanksi administrasi yang masuk dalam pengecualian adalah sanksi yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP. Ketiga ketentuan tersebut berkaitan dengan sanksi dalam proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali (PK). Sanksi yang diterbitkan berdasarkan pasal-pasal tersebut tidak dapat dimintakan pengurangan maupun penghapusan melalui fasilitas PSA. Pengecualian ini tercantum dalam Pasal 21A huruf b PMK 71/2026. Artinya, wajib pajak perlu memperhatikan dasar penerbitan STP sebelum mengajukan permohonan. Apabila sanksi yang dikenakan termasuk dalam ketiga ketentuan tersebut, permohonan PSA tidak dapat diajukan. Pengajuan PSA untuk Sanksi Lainnya Tetap Terbuka Di luar jenis sanksi yang dikecualikan, wajib pajak masih dapat memanfaatkan fasilitas PSA. Namun, pengajuannya tetap harus mengikuti persyaratan yang berlaku. Kring Pajak merujuk pada Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 71/2026 sebagai dasar pengajuan permohonan tersebut. Dengan demikian, tidak cukup hanya melihat adanya sanksi administrasi untuk menentukan apakah PSA bisa diajukan. Wajib pajak juga perlu memeriksa ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi agar dapat mengetahui apakah sanksi tersebut termasuk dalam kategori yang masih bisa dimohonkan pengurangan atau penghapusan.
DJP Perketat Restitusi Dipercepat, PKP Berisiko Rendah Wajib Penuhi Syarat 80%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat persyaratan pemberian restitusi dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Dalam aturan terbaru tersebut, PKP harus memenuhi ketentuan minimal 80% nilai penyerahannya berasal dari kegiatan tertentu untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP, Endro Tribudi Setijanto, menjelaskan bahwa ketentuan baru ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas restitusi dipercepat oleh wajib pajak yang sebenarnya bukan eksportir utama. “Ini diakali wajib pajak. Sebenarnya dia bukan eksportir, tapi dia mengekspor 1-2 barang saja sehingga masuk kriteria. Sehingga, pada PMK 28/2026 kita adjust,” ujar Endro dalam seminar Taxplore UI 2026. Berdasarkan PMK 28/2026, kegiatan yang diperhitungkan dalam memenuhi ambang batas 80% meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud, BKP tidak berwujud, dan jasa kena pajak (JKP), penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, serta penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Persyaratan ini berkaitan dengan karakteristik ekspor yang dikenai PPN tarif 0%. Meskipun tidak menghasilkan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. Kondisi tersebut memungkinkan eksportir mengalami kelebihan pembayaran PPN dan mengajukan restitusi. Menurut Endro, apabila kegiatan usaha PKP tidak didominasi ekspor, nilai lebih bayar yang timbul seharusnya tidak signifikan. Karena itu, pemerintah menetapkan batas minimal 80% agar fasilitas restitusi dipercepat benar-benar diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan kriteria. Delapan Kategori PKP Berisiko Rendah Dalam Pasal 13 hingga Pasal 18 PMK 28/2026, terdapat delapan kategori PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, yaitu: Perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat (AEO). Pabrikan atau produsen yang memenuhi persyaratan. Pedagang besar farmasi yang memiliki izin dan sertifikat distribusi obat. Distributor alat kesehatan yang memiliki izin dan sertifikat distribusi alat kesehatan. Perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian BUMN induk. Selain masuk dalam kategori tersebut, PKP juga wajib memenuhi persyaratan administratif, termasuk menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu selama 12 bulan terakhir, tidak sedang menjalani pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau penyidikan tindak pidana perpajakan, serta tidak pernah dipidana atas tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir. Restitusi Dipercepat Tetap Melalui Penelitian DJP PKP yang telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah tetap harus melalui penelitian DJP ketika mengajukan restitusi dipercepat. Penelitian mencakup pemenuhan persyaratan formal dan material, termasuk kesesuaian Pajak Masukan yang dikreditkan serta pemenuhan ambang batas minimal 80%. Dengan demikian, status sebagai PKP berisiko rendah tidak otomatis menjamin seluruh permohonan restitusi disetujui. Melalui PMK 28/2026, pemerintah berupaya memastikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN diberikan secara tepat sasaran. Pengetatan ini sekaligus mencegah perusahaan yang hanya melakukan ekspor dalam porsi kecil memanfaatkan fasilitas yang semestinya diperuntukkan bagi PKP dengan karakteristik kegiatan usaha tertentu.
Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak Tak Penuhi Syarat, DJP Tidak Terbitkan Keputusan
Wajib pajak yang hendak mengajukan penghapusan sanksi administrasi (PSA) perlu memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Pasalnya, permohonan yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut oleh Ditjen Pajak (DJP). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024. Berdasarkan aturan itu, permohonan yang tidak lolos penelitian persyaratan tidak akan dipertimbangkan. DJP juga tidak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut. DJP Sampaikan Surat Pengembalian Apabila permohonan PSA tidak dapat dipertimbangkan, dirjen pajak akan mengirimkan surat pengembalian kepada wajib pajak. Surat tersebut disampaikan paling lama 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Dalam surat pengembalian itu, DJP menjelaskan bahwa permohonan tidak dapat diproses sekaligus mencantumkan alasan persyaratan yang belum terpenuhi. Meski demikian, permohonan yang dikembalikan tidak langsung mengurangi kesempatan wajib pajak untuk mengajukan PSA. Status pengajuan selanjutnya bergantung pada apakah permohonan tersebut merupakan pengajuan pertama atau kedua. Jika permohonan yang tidak dipertimbangkan merupakan pengajuan pertama, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali PSA atas surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP) yang sama. Dengan kata lain, pengajuan tersebut dianggap belum pernah dilakukan sehingga wajib pajak tetap dapat menggunakan dua kesempatan pengajuan. Sementara itu, apabila permohonan yang dikembalikan merupakan pengajuan kedua, wajib pajak masih bisa mengajukan ulang. Namun, pengajuan tersebut harus dilakukan sebelum melewati batas waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama. PSA Diajukan Maksimal Dua Kali Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PMK 118/2024, wajib pajak memiliki kesempatan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi paling banyak dua kali untuk STP atau SKP yang sama. Khusus untuk pengajuan kedua, terdapat batas waktu yang perlu diperhatikan. Permohonan harus disampaikan paling lama 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas pengajuan pertama. Perhitungan jangka waktu tersebut mengacu pada tanggal pengiriman surat keputusan, bukan tanggal surat pengembalian permohonan yang tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, wajib pajak perlu mencermati kelengkapan persyaratan sejak awal pengajuan. Selain itu, pemahaman mengenai batas waktu dan jumlah kesempatan pengajuan juga diperlukan agar hak untuk mengajukan permohonan PSA tidak terlewat.
Informasi, Catat! Ini 8 Jasa Fintech yang Dikenai PPN
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri jasa keuangan. Berbagai aktivitas keuangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat diakses dengan lebih mudah melalui platform digital. Mulai dari pembayaran elektronik, investasi online, pinjaman digital, hingga layanan asuransi berbasis internet. Inovasi tersebut dikenal dengan istilah financial technology (fintech) atau teknologi finansial. Kehadiran fintech tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, tetapi juga menghadirkan model bisnis baru yang memiliki konsekuensi terhadap aspek perpajakan. Salah satu ketentuan perpajakan yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri fintech adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyelenggaraan teknologi finansial. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2022 dan mengatur perlakuan PPN atas berbagai jasa yang disediakan oleh penyelenggara fintech. Lantas, jasa fintech apa saja yang dikenai PPN? Berikut penjelasan delapan jenis jasa penyelenggaraan teknologi finansial yang perlu diketahui. Pengertian dan Dasar Hukum Pengenaan PPN atas Fintech Teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. Kegiatan ini dinilai dapat berdampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 69/2022, PPN dikenakan atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) mengelompokkan jasa penyelenggaraan teknologi finansial menjadi delapan kategori, yaitu: Penyediaan jasa pembayaran. Penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi. Penyelenggaraan penghimpunan modal. Layanan pinjam meminjam. Penyelenggaraan pengelolaan investasi. Layanan penyediaan produk asuransi online. Layanan pendukung pasar. Layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa pengenaan PPN tersebut ditujukan pada penyerahan jasa oleh penyelenggara fintech, bukan secara otomatis terhadap seluruh nilai transaksi keuangan yang dilakukan konsumen. 8 Jenis Jasa Fintech yang Dikenai PPN 1. Penyediaan Jasa Pembayaran Jenis pertama adalah penyediaan jasa pembayaran. Layanan ini berkaitan dengan fasilitas yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran secara elektronik melalui sistem atau platform digital. Pasal 6 ayat (3) PMK 69/2022 menyebutkan bahwa penyediaan jasa pembayaran paling sedikit meliputi: Uang elektronik (e-money): layanan pembayaran yang menggunakan nilai uang yang disimpan secara elektronik, baik melalui kartu maupun media berbasis server. Dompet elektronik (e-wallet): layanan elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan instrumen pembayaran dan melakukan transaksi melalui aplikasi digital. Gerbang pembayaran (payment gateway): layanan yang memfasilitasi pemrosesan transaksi pembayaran antara konsumen, pedagang, dan penyedia jasa pembayaran. Layanan switching: layanan penghubung atau penerus data transaksi pembayaran antarsistem atau jaringan pembayaran. Kliring: layanan perhitungan hak dan kewajiban keuangan para pihak dalam transaksi pembayaran. Penyelesaian akhir (final settlement): layanan penyelesaian kewajiban pembayaran antarpihak sehingga transaksi dapat diselesaikan. Transfer dana: layanan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Contohnya, ketika konsumen menggunakan dompet elektronik untuk membayar belanja di merchant, penyelenggara dapat memperoleh biaya layanan atau imbalan atas fasilitas pembayaran yang disediakan. Imbalan jasa tersebut menjadi dasar pengenaan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu dicatat, uang yang tersimpan dalam media uang elektronik atau dompet elektronik, termasuk bonus point, top up point, reward point, dan loyalty point, […]
DJP Jelaskan Alur Pemungutan PPN melalui Sistem SPP-TDLN
Pemerintah mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan/atau jasa digital dari luar negeri di Indonesia melalui skema Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pemungutan PPN melalui SPP-TDLN dilakukan melalui sejumlah tahapan yang saling berkaitan. Prosesnya dimulai ketika konsumen melakukan transaksi, dilanjutkan dengan penyampaian data transaksi oleh penerbit, hingga identifikasi dan pemungutan PPN. Dalam mekanisme ini, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu konsumen, penyelenggara SPP-TDLN, dan penerbit. Konsumen merupakan pihak yang melakukan transaksi untuk memanfaatkan barang atau jasa digital dari luar negeri. Sementara itu, penyelenggara SPP-TDLN bertugas mengelola sistem pemungutan. Saat ini, pemerintah telah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara sistem tersebut. Adapun penerbit merupakan pihak yang ditunjuk oleh DJP untuk memungut PPN dari konsumen. Penerbit dapat berupa bank maupun lembaga selain bank, seperti perusahaan teknologi finansial (fintech) dan gerbang pembayaran (payment gateway) yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri. PPN yang dipungut dari konsumen selanjutnya disetorkan oleh penerbit kepada penyelenggara SPP-TDLN untuk kemudian diteruskan ke kas negara. Lima Tahapan Pemungutan PPN melalui SPP-TDLN DJP memaparkan terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan pemungutan PPN melalui SPP-TDLN. Tahapan tersebut dirancang untuk memastikan transaksi yang dilakukan konsumen dapat diidentifikasi sebelum PPN dipungut. Pertama, konsumen melakukan transaksi. Konsumen di Indonesia melakukan pembelian atau menggunakan barang dan/atau jasa digital dari luar negeri melalui penerbit yang memfasilitasi pembayaran. Transaksi tersebut dapat berupa berlangganan layanan cloud, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga pembelian permainan daring (game online). Kedua, penerbit menyampaikan data transaksi. Setelah transaksi dilakukan, penerbit menyampaikan data transaksi melalui sistem yang telah diatur dalam mekanisme SPP-TDLN. Data tersebut menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan identifikasi atas transaksi yang berlangsung. Ketiga, SPP-TDLN mengidentifikasi transaksi. Data yang diterima kemudian digunakan untuk menentukan apakah transaksi tersebut termasuk pemanfaatan barang atau jasa digital dari luar negeri yang merupakan objek PPN. Keempat, sistem memberikan konfirmasi pemungutan PPN. Apabila hasil identifikasi menunjukkan bahwa transaksi berasal dari luar negeri dan terutang PPN, penyelenggara SPP-TDLN akan memberikan konfirmasi kepada penerbit agar PPN dapat dipungut. Sebaliknya, jika transaksi teridentifikasi sebagai transaksi dalam negeri, penerbit dapat melanjutkan transaksi tanpa melakukan pemungutan PPN melalui mekanisme SPP-TDLN. Hal ini karena transaksi dalam negeri berada di luar cakupan skema tersebut. Kelima, penerbit memungut PPN dan menerbitkan dokumen pemungutan. Setelah memperoleh konfirmasi, penerbit melakukan pemungutan PPN dari konsumen. Atas pemungutan tersebut, penerbit wajib membuat dokumen pemungutan PPN yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen tersebut dapat berupa bill statement dan/atau dokumen sejenis, sepanjang memuat enam informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 49/2026. PPN Masukan Dapat Dikreditkan dengan Dua Syarat PPN yang tercantum dalam dokumen pemungutan tersebut dapat diperlakukan sebagai Pajak Masukan dan dikreditkan oleh pihak yang memenuhi ketentuan perpajakan. Namun, pengkreditan Pajak Masukan tersebut harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, konsumen harus menggunakan alamat email atau nomor telepon yang telah terdaftar dalam administrasi DJP. Kedua, pengkreditan Pajak Masukan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan demikian, dokumen pemungutan […]
