Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan keringanan atas sejumlah sanksi administratif perpajakan. Salah satu ketentuannya berupa pengurangan sebesar 90% bagi wajib pajak yang sudah menyelesaikan pokok pajak, tetapi masih mempunyai tunggakan sanksi. Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa DJP, Meidijati, menyampaikan bahwa wajib pajak dalam kondisi tersebut tetap harus membayar sebagian dari sanksi yang dikenakan. Nilai pembayarannya ditetapkan sebesar 10% dari total sanksi, sementara sisanya dikurangkan. Kewajiban pembayaran sebagian sanksi ini bukan tanpa alasan. DJP perlu memastikan bahwa pelaksanaan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) tetap menghasilkan penerimaan negara. Selain itu, pembayaran tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban program kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sanksi yang Mendapat Keringanan 90% Fasilitas pengurangan 90% dalam KEP-239/PJ/2026 mencakup empat kelompok sanksi administratif. Ketentuan tersebut berkaitan dengan denda dan bunga yang diatur dalam UU KUP, meliputi: Pasal 7 ayat (1) UU KUP, yaitu denda akibat keterlambatan penyampaian SPT. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP, yaitu bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang timbul karena pembetulan SPT. Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) UU KUP, yaitu bunga yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak. Pasal 14 ayat (4) UU KUP, yaitu denda atas tidak dibuatnya atau keterlambatan penerbitan faktur pajak. Meskipun demikian, pemberian fasilitas tersebut tetap memiliki batasan. Salah satu hal yang harus dipastikan adalah pokok pajak telah dibayar lunas sebelum 8 Oktober 2026. Ketentuan ini berlaku untuk pemberian pengurangan 90% dalam tahapan pengawasan. Pembayaran 10% Memiliki Batas Waktu Wajib pajak yang memenuhi ketentuan pelunasan pokok pajak sebelum 8 Oktober 2026 masih mempunyai kesempatan membayar sisa sanksinya sampai 31 Desember 2026. Agar memperoleh pengurangan 90%, pembayaran yang perlu diselesaikan adalah sebesar 10% dari nilai sanksi administratif. Apabila pembayaran dilakukan setelah 31 Desember 2026, fasilitas tersebut masih dapat dimanfaatkan. Namun, wajib pajak harus memperhatikan batas pembayaran, yakni paling lambat satu bulan setelah STP diterbitkan. Dengan adanya ketentuan waktu tersebut, wajib pajak perlu memastikan kewajiban pembayaran tidak melewati tenggat yang sudah ditetapkan DJP. Permohonan Pengurangan hingga 100% Harus Memenuhi Syarat Selain skema pembayaran 10%, wajib pajak juga dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100%. Kesempatan ini diatur dalam KEP-239/PJ/2026 dengan mengacu pada Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 71/2026. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan dalam Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026. Ada empat hal yang menjadi persyaratan, yaitu: Wajib pajak tidak mengajukan gugatan maupun upaya hukum lainnya. Apabila gugatan atau upaya hukum sudah diajukan, wajib pajak harus mencabut pengajuan tersebut. Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan bahwa timbulnya sanksi administratif disebabkan oleh kekhilafan atau bukan karena kesalahannya. Sanksi yang diajukan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan masih belum dibayar atau dilunasi. Kedua skema tersebut memberikan pilihan keringanan bagi wajib pajak dengan ketentuan yang berbeda. Pengurangan 90% mensyaratkan pelunasan pokok pajak dan pembayaran sebagian sanksi, sedangkan fasilitas hingga 100% memerlukan permohonan serta pemenuhan persyaratan administratif.
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak, Industri Padat Karya dan UMKM Jadi Prioritas
Restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak (WP) apabila pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Restitusi merupakan hak Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan. Pada 2026, pemerintah memperketat penerapan aturan restitusi untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan pengembalian pajak dilakukan secara tepat. Pengetatan ini berkaitan dengan proses penelitian dan pemeriksaan, terutama untuk memastikan kebenaran penghitungan pajak serta validitas dokumen pendukung. Beberapa bentuk pengetatan restitusi pajak meliputi: Seleksi Wajib Pajak: Pengembalian pendahuluan tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh WP yang mengalami lebih bayar. Fasilitas ini hanya diberikan kepada WP yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan tertentu, atau berstatus PKP berisiko rendah. Validasi dokumen: DJP memperhatikan kelengkapan dan keabsahan bukti potong, bukti pembayaran, Faktur Pajak, serta kesesuaian Pajak Masukan yang dikreditkan. Pemeriksaan lebih lanjut: Restitusi melalui mekanisme biasa tetap harus melalui pemeriksaan untuk menguji kebenaran material atas kelebihan pembayaran pajak. Sementara itu, restitusi pendahuluan juga dapat diperiksa kembali setelah pengembalian diberikan. Pengawasan berdasarkan kepatuhan dan risiko: Pencairan dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan WP dan prosedur pemeriksaan yang berlaku, sehingga tidak seluruh permohonan memperoleh perlakuan percepatan yang sama. Ketentuan pengembalian pendahuluan tersebut juga diperkuat melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026. Aturan ini menegaskan bahwa fasilitas percepatan restitusi tetap disertai penelitian administratif dan pengawasan oleh DJP. Percepatan Restitusi untuk Sektor Prioritas Meskipun terdapat pengetatan, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah tetap berupaya mempercepat pencairan restitusi bagi sektor yang membutuhkan dukungan likuiditas. Dalam Rapimnas Kadin 2026 pada 30 Oktober 2026, ia menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memprioritaskan industri padat karya, UMKM, tekstil, alas kaki, dan elektronik. Langkah tersebut dilakukan karena keterlambatan pencairan restitusi dapat menyebabkan dana perusahaan tertahan dan mengganggu arus kas (cash flow), termasuk untuk membiayai produksi, pembayaran tenaga kerja, dan kebutuhan modal kerja. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia berharap percepatan restitusi dapat diperluas ke sektor industri lainnya. Menurutnya, pemeriksaan memang membutuhkan waktu untuk memastikan kebenaran permohonan, tetapi pemerintah tetap perlu memberikan kepastian pencairan agar iklim usaha terjaga.
DJP Sampaikan Hasil Pengajuan PSA Lewat Coretax, WP Diminta Cek Berkala
Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) perlu memantau akun Coretax secara berkala. Hal ini penting untuk mengetahui perkembangan permohonan, termasuk keputusan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa pemberitahuan mengenai hasil permohonan akan disampaikan langsung melalui akun Coretax wajib pajak. Keputusan tersebut dapat berupa persetujuan maupun penolakan atas permohonan yang diajukan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menunggu pemberitahuan melalui saluran lain karena seluruh keputusan akan disampaikan melalui sistem Coretax. Pengurangan Sanksi Pajak Tidak Berlaku Otomatis Ketentuan mengenai program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak diatur dalam PMK 71/2026 dan Keputusan Dirjen Pajak KEP-239/PJ/2026. Besaran keringanan yang diberikan bergantung pada jenis sanksi serta waktu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam kondisi tertentu, pengurangan atau penghapusan sanksi bahkan dapat diberikan hingga 100% apabila wajib pajak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh wajib pajak. Berdasarkan Diktum Ketiga KEP-239/PJ/2026, pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi harus didasarkan pada permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak. Permohonan dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028, sepanjang wajib pajak memenuhi ketentuan yang berlaku. Cara Mengajukan Permohonan Melalui Coretax Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dilakukan melalui akun Coretax masing-masing wajib pajak. DJP telah menyediakan formulir khusus yang dapat diakses melalui menu layanan administrasi. Berikut tahapan pengajuannya: Login ke akun Coretax wajib pajak. Buka menu Layanan Wajib Pajak, kemudian pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi. Cari layanan dengan nama Keberatan. Pilih layanan AS.26 Keberatan dan Non-Keberatan. Selanjutnya, pilih formulir AS.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif. Pada halaman formulir, isi alur kasus sesuai dengan kondisi dan permasalahan perpajakan yang sedang dihadapi. Setelah permohonan disampaikan, wajib pajak perlu memeriksa akun Coretax secara berkala untuk mengetahui tindak lanjut dari DJP. Melalui sistem tersebut, wajib pajak dapat menerima keputusan atas permohonan yang telah diajukan, baik berupa persetujuan maupun penolakan.
Telat Bayar PPh Pasal 25, Simak Cara Menghitung Sanksi Bunganya
Wajib Pajak yang terlambat membayar angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Sanksi bunga dikenakan sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dilakukan, dengan jangka waktu penghitungan paling lama 24 bulan. Bagian dari bulan keterlambatan dihitung penuh sebagai satu bulan. Artinya, keterlambatan meskipun hanya beberapa hari tetap diperhitungkan sebagai satu bulan. 1. Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25 Berdasarkan ketentuan perpajakan, angsuran PPh Pasal 25 wajib dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya, angsuran PPh Pasal 25 Masa Maret 2026 harus dibayarkan paling lambat 15 April 2026. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal tersebut, Wajib Pajak berpotensi dikenakan sanksi bunga. 2. Tarif Sanksi Bunga Besarnya tarif bunga ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, tarif bunga dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%, kemudian dibagi 12. Tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memperhatikan periode berlakunya KMK agar tidak keliru dalam menghitung sanksi. 3. Contoh Penghitungan Sanksi Bunga Sebagai contoh, Tuan Hendra memiliki kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Masa Maret 2026 sebesar Rp12.000.000. Namun, pembayaran baru dilakukan pada 22 Juni 2026. Berikut rincian perhitungannya: Keterangan Jumlah Pokok angsuran Rp12.000.000 Tanggal jatuh tempo 15 April 2026 Tanggal pembayaran 22 Juni 2026 Keterlambatan 2 bulan 7 hari Penghitungan bulan 3 bulan Tarif bunga April 2026 0,98% Karena bagian dari bulan dihitung penuh, keterlambatan selama 2 bulan 7 hari diperhitungkan menjadi 3 bulan. Rumus penghitungan sanksi bunga: Sanksi Pajak = Pokok Pajak x Tarif Bunga x Jumlah Bunlan = 12.000.000 x 0,98% x 3 = 352.800 Dengan demikian, sanksi bunga yang harus dibayar Tuan Hendra adalah sebesar Rp352.800. 4. Penagihan Sanksi melalui STP Sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak akan ditagihkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Tagihan Pajak (STP). Wajib Pajak perlu memperhatikan STP yang diterbitkan dan melakukan pelunasan sesuai ketentuan yang berlaku.
539 Ribu SP2DK Diterbitkan, DJP Bidik Ketidakcocokan Data Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan sebanyak 539.733 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) hingga 27 Oktober 2026. Penerbitan surat tersebut merupakan bagian dari upaya DJP untuk mengklarifikasi data perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber serta mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa sebagian besar SP2DK diterbitkan untuk meminta penjelasan atau keterangan dari wajib pajak atas data yang telah diperoleh otoritas pajak. Menurut Inge, hingga tanggal tersebut, DJP telah menerbitkan 539.733 SP2DK sebagai bentuk permintaan klarifikasi atas data yang berasal dari berbagai pihak. Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi DJP untuk menilai kesesuaian antara informasi yang dimiliki otoritas pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. SP2DK Bukan Berarti Wajib Pajak Melakukan Pelanggaran SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terkait dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penerimaan SP2DK tidak serta-merta menunjukkan bahwa wajib pajak telah melakukan pelanggaran pajak. Surat tersebut merupakan sarana bagi DJP untuk mengonfirmasi kesesuaian data, meminta klarifikasi atas indikasi tertentu, serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, wajib pajak yang menerima SP2DK perlu menelaah data yang diminta, menyiapkan dokumen pendukung, dan memberikan penjelasan sesuai dengan kondisi serta pencatatan yang dimiliki. Apabila terdapat perbedaan data, wajib pajak perlu memastikan penyebabnya sebelum menyampaikan tanggapan kepada KPP. Format SP2DK Diatur dalam PMK 111/2025 Ketentuan umum, tata cara, dan format penerbitan SP2DK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Berdasarkan penjelasan DJP, SP2DK memiliki kerangka surat atau format yang seragam sesuai dengan panduan dalam lampiran peraturan tersebut. Meski menggunakan format yang seragam, isi SP2DK dapat berbeda antara satu wajib pajak dan wajib pajak lainnya. Perbedaan tersebut bergantung pada hasil analisis, data yang dimiliki DJP, serta indikasi yang ditemukan oleh petugas pajak. Inge menjelaskan bahwa hal yang membedakan setiap SP2DK adalah jenis data dan/atau keterangan yang berkaitan dengan wajib pajak, termasuk indikasi yang diperoleh dari hasil pengolahan atau analisis data yang dimiliki DJP. Artinya, permintaan klarifikasi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wajib pajak. Data yang diminta tidak selalu sama karena setiap wajib pajak memiliki aktivitas usaha, transaksi, pelaporan, dan profil perpajakan yang berbeda. Ketidakcocokan Data Menjadi Fokus Klarifikasi DJP Penerbitan SP2DK berkaitan dengan kebutuhan DJP untuk mengonfirmasi informasi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber. Ketidakcocokan data atau adanya indikasi tertentu dapat menjadi alasan bagi otoritas pajak untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada wajib pajak. Dalam praktiknya, perbedaan informasi perlu ditelusuri berdasarkan data yang relevan dengan permintaan dalam SP2DK. Wajib pajak perlu memeriksa kesesuaian antara laporan pajak, pencatatan akuntansi, serta dokumen transaksi yang mendukung informasi tersebut. Sebagai contoh, apabila terdapat perbedaan antara data penerimaan yang dimiliki DJP dan omzet yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, wajib pajak perlu menelusuri sumber perbedaan tersebut. Penerimaan yang tercatat dalam rekening bank, misalnya, tidak selalu merupakan penghasilan karena dapat mencakup pinjaman, uang muka pelanggan, transfer antarrekening, atau transaksi lain yang perlu dibuktikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh […]
PMK 71/2026 Ubah Ketentuan Penghitungan Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa perubahan ketentuan dalam PMK 71/2026 dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang muncul saat aturan sebelumnya diterapkan. Penghitungan pembayaran pokok pajak dan sanksi secara proporsional dalam PMK 118/2024 dinilai kurang sesuai dengan praktik penagihan yang berlangsung di lapangan. Direktur Keberatan dan Banding DJP Etty Rachmiyanthi menerangkan bahwa petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) biasanya meminta wajib pajak melunasi pokok pajak terlebih dahulu sebelum membayar sanksi. Akan tetapi, ketika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, pembayaran yang sudah dilakukan justru dihitung kembali secara proporsional. Perbedaan mekanisme tersebut menjadi kendala bagi petugas maupun wajib pajak. Karena itu, DJP mengubah ketentuan penghitungan pembayaran agar pelunasan pokok pajak dapat diperhitungkan terlebih dahulu sebelum sanksi. Penghitungan Pembayaran Mengalami Perubahan Dalam Pasal 23 ayat (6) PMK 118/2024, pembayaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan sebelum permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi diajukan diperhitungkan secara proporsional. Dengan mekanisme ini, pembayaran dialokasikan untuk pokok pajak yang kurang dibayar dan sanksi. PMK 71/2026 mengubah ketentuan tersebut. Pembayaran kini digunakan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak yang masih kurang dibayar. Apabila jumlah pembayaran melebihi pokok pajak yang terutang, kelebihannya baru diperhitungkan untuk membayar sanksi. Dengan demikian, wajib pajak yang telah membayar pokok pajak secara penuh dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi atas bagian sanksi yang masih harus dibayar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ilustrasi Pembayaran Pokok Pajak Perubahan mekanisme tersebut dapat dilihat dari contoh yang diberikan DJP. KPP X menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Tuan A dengan total nilai Rp140 juta. Tagihan itu terdiri atas pokok pajak Rp100 juta dan sanksi administratif Rp40 juta. Tuan A membayar Rp100 juta pada 1 Februari 2026 untuk melunasi pokok pajaknya. Selanjutnya, pada 3 Februari 2026, ia mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Berdasarkan ketentuan baru, pembayaran yang dilakukan Tuan A seluruhnya diperhitungkan untuk pokok pajak. Oleh karena itu, sanksi administratif sebesar Rp40 juta masih dapat diajukan untuk pengurangan. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran pokok pajak tidak lagi dibagi secara proporsional dengan sanksi. Pokok pajak menjadi prioritas dalam penghitungan, sedangkan sanksi diperhitungkan setelah kewajiban pokok pajak terpenuhi. Kembali ke Mekanisme PMK 8/2013 Etty menjelaskan bahwa ketentuan dalam PMK 71/2026 sebenarnya mengembalikan mekanisme yang pernah berlaku berdasarkan PMK 8/2013. Penghitungan secara proporsional baru diterapkan melalui PMK 118/2024 dan dalam pelaksanaannya dinilai menyulitkan wajib pajak yang ingin memperoleh pengurangan sanksi. Berdasarkan kendala tersebut, DJP memilih kembali menggunakan mekanisme sebelumnya. Penyesuaian ini diharapkan membuat proses pembayaran dan pengajuan pengurangan sanksi lebih selaras dengan pelaksanaan penagihan di lapangan. Berkaitan dengan KEP-239/PJ/2026 Perubahan penghitungan pembayaran ini juga mendukung pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi melalui KEP-239/PJ/2026. Wajib pajak dapat membayar pokok pajak terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Pengajuan tersebut tetap harus memenuhi kriteria dalam KEP-239/PJ/2026 serta ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71/2026. Dengan perubahan ini, DJP memperbaiki cara pembayaran diperhitungkan ketika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Sementara itu, persyaratan pengajuan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Kemenkeu Terbitkan Panduan Baru Pengurusan Izin Konsultan Pajak melalui Satu-ProfKeu
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) merilis buku panduan penggunaan platform Satu-ProfKeu. Panduan ini ditujukan untuk membantu konsultan pajak dan pelaku profesi keuangan lainnya dalam menggunakan layanan pada platform tersebut, terutama untuk pengelolaan profil dan pengurusan perizinan. Buku panduan itu menjelaskan cara mengakses aplikasi, mengelola profil, mengajukan permohonan izin dan perubahan data, serta memantau perkembangan permohonan hingga melakukan tindak lanjut jika diperlukan. Pengguna dapat mengunduh buku panduan Satu-ProfKeu melalui laman https://t.kemenkeu.go.id/SatuProfkeu. Perizinan Profesi Keuangan Terpusat dalam Satu Sistem Peluncuran Satu-ProfKeu dilakukan untuk menyatukan layanan perizinan profesi keuangan yang sebelumnya tersedia melalui berbagai platform. Dengan sistem baru ini, layanan perizinan dapat diakses secara terintegrasi melalui satu portal resmi. Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Nomor SE-6/SK/2026, penggabungan platform tersebut ditujukan untuk menghilangkan hambatan yang timbul akibat sistem yang sebelumnya terpisah. Integrasi ini juga diharapkan membuat pencatatan dan pengelolaan data perizinan menjadi terpusat, konsisten, dan akurat. Permohonan Izin Sejak 27 Oktober 2026 Harus Melalui Satu-ProfKeu Sejak 27 Oktober 2026, seluruh layanan perizinan profesi konsultan pajak hanya dilayani melalui platform Satu-ProfKeu. Permohonan yang diajukan melalui platform lain sejak tanggal tersebut tidak akan diproses lebih lanjut. Pemohon harus mengajukan kembali permohonannya melalui Satu-ProfKeu. Ketentuan berbeda berlaku bagi permohonan yang telah diajukan melalui platform lama paling lambat 26 Oktober 2026. Permohonan tersebut tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi. Dengan demikian, tanggal pengajuan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh konsultan pajak, khususnya bagi mereka yang sedang mengurus perizinan. Buku Panduan Akan Diperbarui Mengikuti Perubahan Fitur Direktorat PPPK menyampaikan bahwa buku panduan Satu-ProfKeu akan terus diperbarui apabila terdapat perubahan tampilan atau fitur pada aplikasi. Pengguna diimbau untuk menjadikan versi terbaru sebagai acuan agar petunjuk yang digunakan sesuai dengan perkembangan platform. Adapun akses layanan perizinan Satu-ProfKeu tersedia melalui situs resmi https://satuprofkeu.kemenkeu.go.id.
Catat! Ini Daftar Lengkap Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 26
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pemotongan pajak ini dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN. Secara umum, tarif PPh Pasal 26 adalah sebesar 20% dari jumlah bruto. Namun, tarif dan dasar pengenaan pajaknya dapat berbeda, bergantung pada jenis penghasilan atau transaksi yang dilakukan. Daftar Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 Berikut rincian tarif PPh Pasal 26 berdasarkan jenis penghasilannya: 1. Tarif umum sebesar 20% dari jumlah bruto Tarif ini berlaku atas beberapa jenis penghasilan yang diterima WPLN, antara lain: Dividen, bunga, dan royalti. Sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan atas jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Hadiah dan penghargaan. Premi swap dan transaksi lindung nilai (hedging) lainnya. Keuntungan karena pembebasan utang. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan di Indonesia membayarkan penghasilan yang termasuk dalam kategori tersebut kepada WPLN, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban pemotongan PPh Pasal 26 sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Branch Profit Tax sebesar 20% Branch Profit Tax (BPT) merupakan pajak atas laba setelah pajak dari BUT di Indonesia yang tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif BPT adalah sebesar 20% dari laba setelah pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Ketentuan ini perlu diperhatikan oleh perusahaan asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia. 3. Tarif efektif 5% atas pengalihan harta Penghasilan WPLN dari transaksi pengalihan harta tertentu dapat dikenai tarif efektif sebesar 5% dari harga jual. Tarif tersebut berasal dari tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dikalikan perkiraan penghasilan neto sebesar 25% dari harga jual. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 PMK 82/2009. Tarif efektif tersebut juga berlaku atas penjualan saham perseroan oleh WPLN selain BUT, sebagaimana diatur dalam Pasal 238 PMK 81/2024. 4. Tarif atas premi asuransi dan reasuransi PPh Pasal 26 atas premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri menggunakan perkiraan penghasilan neto tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut: 10% dari jumlah premi sebagai dasar pengenaan perkiraan penghasilan neto apabila premi dibayarkan langsung oleh pihak tertanggung. Dengan tarif pajak 20%, tarif efektifnya menjadi 2% dari jumlah premi. 2% dari jumlah premi sebagai dasar pengenaan perkiraan penghasilan neto apabila premi dibayarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Tarif efektifnya menjadi 0,4% dari jumlah premi. 1% dari jumlah premi sebagai dasar pengenaan perkiraan penghasilan neto apabila premi dibayarkan oleh perusahaan reasuransi di Indonesia. Tarif efektifnya menjadi 0,2% dari jumlah premi. 5. Tarif efektif 5% atas penjualan saham perusahaan antara Penjualan saham perusahaan antara (conduit company) di negara yang tergolong tax haven country dapat dikenai tarif efektif PPh Pasal 26 sebesar 5% dari harga jual apabila memenuhi ketentuan mengenai hubungan kepemilikan saham atau BUT di Indonesia. Tarif ini berasal dari tarif 20% dikalikan perkiraan penghasilan neto sebesar 25% dari harga jual, sebagaimana diatur dalam PMK 258/2008. 6. Tarif efektif 5% atas penjualan harta tertentu Tarif efektif 5% juga berlaku atas penjualan […]
Perhatian! Izin Konsultan Pajak Mulai Hari Ini Wajib via Satu-ProfKeu
Kementerian Keuangan resmi menetapkan Satu-ProfKeu sebagai satu-satunya platform untuk mengakses layanan perizinan konsultan pajak mulai 27 Oktober 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-6/SK/2026 yang mengatur penggunaan platform terpadu untuk layanan perizinan profesi keuangan. Satu-ProfKeu dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (DPPPK) sebagai upaya menyederhanakan proses perizinan melalui integrasi berbagai sistem yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Dengan adanya platform ini, layanan perizinan profesi keuangan dapat diakses melalui satu portal resmi, sekaligus mendukung pencatatan data perizinan secara terpusat. Melalui penerapan sistem terintegrasi tersebut, konsultan pajak maupun calon konsultan pajak perlu menyesuaikan proses pengajuan izin dengan ketentuan yang berlaku. Mulai 27 Oktober 2026, permohonan izin yang diajukan melalui saluran selain Satu-ProfKeu tidak akan diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, pengguna layanan perlu memastikan bahwa pengajuan izin dilakukan melalui platform yang telah ditetapkan. Tahapan Pengajuan Izin melalui Satu-ProfKeu Dalam menggunakan Satu-ProfKeu, pengguna layanan perlu melakukan beberapa tahapan, mulai dari melengkapi profil hingga memilih role sesuai kebutuhan. Terdapat dua jenis role yang dapat dipilih, yaitu role individu dan role kantor. Bagi konsultan pajak yang sudah menjalankan profesinya, pengguna dapat memilih role yang sesuai dengan kebutuhan layanan perizinan dan melengkapi informasi profil yang dipersyaratkan. Sementara itu, calon konsultan pajak perlu melengkapi profil terlebih dahulu, kemudian mengajukan izin untuk memperoleh role yang diperlukan. Pengguna juga bertanggung jawab penuh atas keamanan akun serta penggunaan role yang dimiliki. Dengan demikian, ketepatan informasi profil dan keamanan akses akun menjadi hal yang perlu diperhatikan selama menggunakan platform tersebut. Untuk membantu proses penggunaan, Direktorat PPPK telah menyediakan panduan penggunaan Satu-ProfKeu yang dapat diakses melalui laman resmi yang disediakan. Bagaimana dengan Permohonan Izin yang Sudah Diajukan? Penerapan Satu-ProfKeu juga mengatur penyelesaian permohonan izin yang telah diajukan sebelum platform tersebut berlaku sebagai satu-satunya saluran perizinan. Berdasarkan SE-6/SK/2026, terdapat dua ketentuan bagi permohonan yang diajukan paling lambat 26 Oktober 2026: Permohonan telah memenuhi persyaratan. Pengajuan tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun diajukan sebelum penerapan Satu-ProfKeu. Permohonan belum memenuhi persyaratan. Permohonan akan dikembalikan dan pemohon diminta mengajukan kembali melalui Satu-ProfKeu. Artinya, pemohon yang masih memiliki pengajuan lama perlu memastikan status kelengkapan persyaratannya. Jika permohonan belum memenuhi ketentuan, pengajuan ulang harus dilakukan melalui platform baru tersebut. Satu-ProfKeu Menjadi Saluran Resmi Perizinan Konsultan Pajak Pemberlakuan Satu-ProfKeu menandai perubahan mekanisme pengajuan izin konsultan pajak, dari sistem yang sebelumnya terpisah menjadi layanan terintegrasi dalam satu portal. Kebijakan ini diharapkan dapat menyederhanakan akses layanan, meningkatkan keterpaduan data, serta mendukung pengelolaan perizinan profesi keuangan secara lebih terpusat. Dengan mulai berlakunya ketentuan ini pada 27 Oktober 2026, konsultan pajak dan calon konsultan pajak perlu memastikan bahwa seluruh permohonan izin baru maupun pengajuan ulang yang diwajibkan telah dilakukan melalui Satu-ProfKeu.
Pemerintah Siapkan 9 Insentif Ekonomi 2027, dari PPh 21 DTP hingga Kenaikan PTKP
Pemerintah menyiapkan sembilan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2027. Kebijakan tersebut mencakup insentif pajak bagi pekerja dan sektor perumahan, program magang dan vokasi nasional, hingga relaksasi iuran jaminan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah program direncanakan mulai berjalan pada Januari 2027. Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian antara lain perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan rencana kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Rincian 9 Insentif Ekonomi Tahun 2027 Secara terperinci, berikut sembilan insentif yang disiapkan pemerintah untuk tahun depan. Program magang nasional Pemerintah menargetkan 150.000 peserta untuk program magang nasional. Peserta akan memperoleh uang saku, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), sertifikat, serta fasilitas PPh Pasal 21 DTP. Program vokasi nasional Program vokasi nasional disiapkan dengan kuota sebanyak 300.000 peserta untuk mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,68 triliun untuk pelaksanaan program magang dan vokasi nasional. Perluasan PPh Pasal 21 DTP Insentif PPh Pasal 21 DTP direncanakan berlaku bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur ketentuan teknis kebijakan ini ditargetkan terbit sebelum 1 Januari 2027. Kenaikan batas PTKP Pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Namun, besaran PTKP terbaru masih belum ditetapkan. PPN DTP untuk pembelian rumah Pemerintah menyiapkan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah dengan bagian harga jual hingga Rp2 miliar. PMK yang mengatur pemberian insentif tersebut ditargetkan selesai sebelum 1 Januari 2027. Diskon iuran JKK dan JKM Peserta bukan penerima upah (BPU) direncanakan memperoleh diskon sebesar 50% dari total iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayarkan. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah berencana merevisi PP Nomor 50 Tahun 2025 sebelum Januari 2027. Tambahan manfaat JKP Pemerintah menyiapkan tambahan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk mendukung perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. KPR bersubsidi bagi MBT Insentif berikutnya berupa KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap akses masyarakat terhadap hunian. Penyesuaian pembebasan PPN emas dan insentif PPN perak Pemerintah berencana merevisi PP Nomor 49 Tahun 2022 untuk menetapkan standar pembebasan PPN atas emas dengan kadar 99,9%. Revisi tersebut juga akan membuka peluang pemberian insentif PPN atas perak guna memperkuat industri perhiasan dalam negeri.Penyesuaian standar kadar emas ini dilakukan karena ketentuan sebelumnya menggunakan standar 99,99%, sedangkan standar industri yang dimaksud pemerintah adalah 99,9%. Sejumlah Aturan Ditargetkan Terbit Sebelum 2027 Dari sembilan insentif tersebut, beberapa kebijakan masih memerlukan penyelesaian regulasi sebelum dapat diterapkan. Ketentuan teknis PPh Pasal 21 DTP dan PPN DTP rumah ditargetkan selesai sebelum 1 Januari 2027. Sementara itu, revisi PP Nomor 50 Tahun 2025 terkait relaksasi iuran JKK dan JKM direncanakan terbit sebelum Januari 2027. Besaran kenaikan PTKP juga masih menunggu penetapan lebih lanjut. Dengan berbagai insentif tersebut, pemerintah berharap dukungan terhadap daya beli masyarakat, kesempatan kerja, sektor perumahan, dan industri dalam negeri dapat terus diperkuat pada 2027.
