Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memperketat pengawasan restitusi pajak setelah diterbitkannya PMK Nomor 28 Tahun 2026. Pemerintah menilai restitusi pajak selama ini terlalu besar dan belum sepenuhnya terkendali sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Purbaya menyatakan bahwa restitusi pajak harus diberikan secara tepat sasaran dan hanya kepada Wajib Pajak yang benar-benar memenuhi syarat. Untuk itu, pemerintah melakukan audit terhadap restitusi pajak periode 2016–2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna memastikan tidak ada kesalahan perhitungan maupun penyimpangan. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah restitusi PPN pada sektor batu bara yang nilainya sangat besar dan diduga terdapat ketidaktepatan dalam penghitungan. Purbaya juga mengakui bahwa sebelumnya terdapat kesalahan dalam proyeksi nilai restitusi karena realisasi pembayaran restitusi jauh lebih besar dibandingkan laporan internal yang diterima pemerintah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan investigasi terhadap pejabat pajak yang paling banyak mencairkan restitusi. Dari hasil investigasi tersebut, dua pejabat pajak direncanakan akan dicopot. Melalui PMK 28 Tahun 2026, pemerintah juga memperketat penelitian atas Pajak Masukan dalam restitusi PPN, baik terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu, maupun Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat hak restitusi Wajib Pajak, melainkan untuk meningkatkan akurasi, kepastian hukum, dan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan negara. Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memperketat pengawasan restitusi pajak setelah diterbitkannya PMK Nomor 28 Tahun 2026. Pemerintah menilai restitusi pajak selama ini terlalu besar dan belum sepenuhnya terkendali sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Purbaya menyatakan bahwa restitusi pajak harus diberikan secara tepat sasaran dan hanya kepada Wajib Pajak yang benar-benar memenuhi syarat. Untuk itu, pemerintah melakukan audit terhadap restitusi pajak periode 2016–2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna memastikan tidak ada kesalahan perhitungan maupun penyimpangan. Salah satu perhatian utama pemerintah adalah restitusi PPN pada sektor batu bara yang nilainya sangat besar dan diduga terdapat ketidaktepatan dalam penghitungan. Purbaya juga mengakui bahwa sebelumnya terdapat kesalahan dalam proyeksi nilai restitusi karena realisasi pembayaran restitusi jauh lebih besar dibandingkan laporan internal yang diterima pemerintah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan investigasi terhadap pejabat pajak yang paling banyak mencairkan restitusi. Dari hasil investigasi tersebut, dua pejabat pajak direncanakan akan dicopot. Melalui PMK 28 Tahun 2026, pemerintah juga memperketat penelitian atas Pajak Masukan dalam restitusi PPN, baik terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu, maupun Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat hak restitusi Wajib Pajak, melainkan untuk meningkatkan akurasi, kepastian hukum, dan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan negara.
Jatuh Tempo Pelaporan SPT dan Pembayaran PPh 29 WP Badan Direlaksasi
Pemerintah melalui Ditjen Pajak (DJP) resmi memperpanjang masa pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025. Kebijakan ini diumumkan lewat Pengumuman No. PENG-31/PJ.09/2026 dan diatur dalam KEP-71/PJ/2026. Awalnya, batas pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan Badan ditetapkan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Namun, pemerintah memberikan kelonggaran tambahan selama 1 bulan setelah jatuh tempo tanpa dikenai sanksi administratif. Relaksasi tersebut mencakup penghapusan denda maupun bunga keterlambatan. DJP juga menegaskan tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) selama wajib pajak memanfaatkan masa relaksasi tersebut. Jika STP sudah terlanjur diterbitkan, maka Kepala Kanwil DJP akan menghapus sanksinya secara jabatan. Kebijakan penghapusan sanksi ini juga berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 terkait perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Badan. Selain isu perpanjangan SPT Badan, media juga menyoroti beberapa topik perpajakan lainnya, seperti aturan baru mengenai restitusi dipercepat, perkembangan pelaporan SPT Tahunan, penerimaan pajak, hingga implementasi coretax system. Sementara itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan tidak ada lagi perpanjangan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya, pemerintah sempat memperpanjang batas pelaporan dari 31 Maret menjadi 30 April 2026 melalui KEP-55/PJ/2026.
WE ARE HIRING – Senior Tax Associate
Kami membuka kesempatan bagi profesional di bidang perpajakan untuk bergabung sebagai Senior Tax Associate. Kualifikasi: – Laki-laki usia max. 40 tahun – Pendidikan minimal S1 Akuntansi/Perpajakan – Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang Akuntansi dan/atau perpajakan – Memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia – Memiliki sertifikat Brevet A & B (Brevet C menjadi nilai tambah) – Memiliki sertifikat BKP dari hasil USKP (menjadi nilai tambah) – Menguasai Ms Office (Excel, Word, Powerpoint) dan Software Akuntansi – Mampu mengoprasikan e-faktur, DJP Online, Web e-faktur, dll – Berpengalaman dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi – Mampu melakukan tax review, tax planning, dan pendampingan pemeriksaan pajak – Memiliki kemampuan berbahasa Inggris (menjadi nilai tambah) – Teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim Apply Now: Kirimkan CV dan dokumen pendukung ke: 📧 hrd.fpco@gmail.com đź“Ś Subjek email: Senior Tax Associate – Nama Pelamar đź“ŤJakarta Barat
Pemerintah Telah Menerbitkan Regulasi Baru Untuk Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
Dengan berlakunya sistem administrasi perpajakan Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah telah menerbitkan regulasi baru berupa PMK 81/2024 dan PER-11/PJ/2025 yang menjadi dasar teknis pelaporan tersebut. Seiring implementasi Coretax, sejumlah aturan teknis lama tentang pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh resmi dicabut dan digantikan oleh PER-11/PJ/2025. Wajib pajak diingatkan untuk tidak lagi merujuk pada ketentuan yang sudah tidak berlaku agar pelaporan dilakukan benar, lengkap, dan jelas sesuai UU KUP. Beberapa peraturan teknis tentang SPT Tahunan yang sudah dicabut meliputi: 1. PER-24/PJ/2008 – tentang SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi beserta Petunjuk Pengisiannya. 2. PER-7/PJ/2009 – perubahan atas PER-24/2008. 3. PER-21/PJ/2009 – tata cara penyampaian perpanjangan SPT Tahunan. 4. PER-34/PJ/2009 – SPT Tahunan PPh Orang Pribadi beserta petunjuk. 5. PER-39/PJ/2009 – SPT Tahunan PPh Badan beserta petunjuk. 6. PER-66/PJ/2009 – perubahan atas PER-34/PJ/2009. 7. PER-34/PJ/2010 – bentuk formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan serta petunjuknya. 8. PER-26/PJ/2013 – perubahan atas PER-34/PJ/2010. 9. PER-05/PJ/2014 – bentuk dan isi SPT Tahunan PPh bagi WP di bidang usaha hulu migas. 10. PER-19/PJ/2014 – perubahan kedua atas PER-34/PJ/2010. 11. PER-36/PJ/2015 – perubahan ketiga atas PER-34/PJ/2010. 12. PER-30/PJ/2017 – perubahan keempat atas PER-34/PJ/2010. 13. PER-02/PJ/2019 – tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT.
Kemenkeu resmi menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tentang Nilai Buku pada BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 1/2026 yang mengubah PMK 81/2024. Perubahan ini dilakukan untuk menanggapi transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BP BUMN. Melalui PMK 1/2026, Purbaya mengatur kembali peraturan mengenai pajak terkait valuasi buku atas pengalihan dan perolehan aset dalam konteks merger. PMK 1/2026 juga melakukan perubahan dalam penjelasan tentang BUMN. Berdasarkan Pasal 1 angka 135 PMK 1/2026, BUMN sekarang diartikan sebagai badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: 1. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau 2. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Sebelum itu, Pasal 1 angka 135 PMK 81/2024 menjelaskan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah melalui investasi langsung dari kekayaan negara yang dialokasikan oleh menteri BUMN kepada kepala BP BUMN. Perubahan dalam redaksi dapat dilihat pada Pasal 392 ayat (7) huruf b angka 3 dan ayat (8) huruf b angka 5 PMK 1/2026. Selain perubahan dalam redaksi, ada penyesuaian yang berkaitan dengan syarat tujuan bisnis. Sesuai dengan ketentuan, wajib Pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi business purpose test. Merujuk Pasal 393 ayat (2) PMK 1/2026, persyaratan business purpose test terpenuhi apabila wajib pajak memenuhi 5 ketentuan berikut: 1. tujuan utama dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha adalah untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak; 2. kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; 3. kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh wajib pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 4 tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; 4. kegiatan usaha wajib pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tetap berlangsung paling singkat 4 tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan 5. harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh wajib pajak yang menerima harta yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tidak dipindahtangankan oleh wajib pajak yang menerima harta paling singkat 2 tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk efisiensi perusahaan. PMK 1/2026 tidak mengubah ketentuan dari business purpose test yang pertama, kedua, dan kelima. Sementara itu, terdapat perubahan pada jangka waktu minimum untuk business purpose test yang ketiga dan keempat. Sebelumnya, periode waktu tersebut ditetapkan selama minimal lima tahun. Di samping itu, PMK 1/2026 memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menilai penggunaan nilai buku terkait dengan pengalihan dan perolehan aset dalam konteks penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan bisnis.
Jangka Waktu Tanggapan SP2DK Bisa Diperpanjang 7 Hari
Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025, mengatur wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu tanggapan terhadap surat permintaan klarifikasi data dan/atau informasi (SP2DK) hingga tujuh hari. Jangka waktu penyampaian tanggapan diperpanjang dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan kepada kantor layanan pajak (KPP). Jangka waktu perpanjangan diberikan maksimal tujuh hari. “Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian… paling lambat tujuh hari setelah jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan tertulis kepada KPP yang menerbitkan SP2DK,” demikian bunyi Pasal 6 ayat (1) PMK 111/2025, dikutip pada Selasa (6 Januari 2026). Pemberitahuan perpanjangan untuk menanggapi SP2DK harus diterima oleh KPP yang menerbitkan sebelum jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir. Jika wajib pajak tidak meminta perpanjangan, jangka waktu tanggapan wajib pajak terdaftar terhadap SP2DK adalah 14 hari sejak tanggal yang lebih awal dari peristiwa berikut: 1. tanggal penerbitan SP2DK jika diajukan melalui coretax; 2. tanggal SP2DK dikirim melalui email kepada wajib pajak yang terdaftar dalam sistem DGT; 3. tanggal bukti pengiriman faks SP2DK jika diajukan melalui faks; 4. tanggal bukti pengiriman faks SP2DK melalui pos, ekspedisi, atau kurir dengan bukti pengiriman; atau 5. tanggal SP2DK dikirim langsung kepada wajib pajak, perwakilan, kuasa, karyawan, atau anggota keluarga dewasa wajib pajak. Kesempatan bagi wajib pajak untuk memperpanjang jangka waktu tanggapan terhadap SP2DK berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 111/2025 merupakan ketentuan baru yang tidak tersedia dalam peraturan sebelumnya. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan penjelasan terkait SP2DK dalam jangka waktu maksimal 14 hari kalender terhitung sejak tanggal SP2DK, tanggal pengiriman SP2DK melalui faks/pos/ekspedisi/kurir, atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung. Jika wajib pajak memberikan penjelasan setelah jangka waktu 14 hari yang diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022, Kepala Kantor Pajak masih dapat menerima dan menggunakan penjelasan tersebut untuk melakukan penelitian dan menentukan kesimpulan serta rekomendasi untuk tindak lanjut. Kewenangan Kepala Kantor Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan, itikad baik, lokasi wajib pajak, efisiensi, efektivitas, dan jangka waktu permintaan klarifikasi data dan/atau informasi. Sebagai informasi, penerbitan SP2DK dan tindak lanjut tanggapan wajib pajak terhadap SP2DK kini diatur dalam PMK 111/2025, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. Penerbitan SP2DK merupakan salah satu dari 10 kegiatan yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DGT) untuk melakukan pengawasan. Pengawasan itu sendiri didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penelitian mengenai pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak, termasuk yang akan dipenuhi, yang belum dipenuhi, dan yang telah dipenuhi, dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan pajak. Selain menerbitkan SP2DK, pengawasan wajib pajak dilakukan melalui diskusi dengan wajib pajak, mengundang wajib pajak untuk datang ke kantor pajak, baik secara offline maupun online. Selanjutnya, dilakukan kunjungan, dikeluarkan surat imbauan, dikeluarkan surat peringatan, dimintanya dokumen TP, dikumpulkannya data ekonomi, dikeluarkannya surat untuk keperluan pengawasan, dan dilakukan kegiatan pendukung pengawasan.
