PER-6/PJ/2026 tidak hanya mengatur tata cara pelaporan pajak minimum global (GloBE), tetapi juga secara khusus mengatur pencantuman tahun pengenaan GloBE dalam SPT Tahunan PPh. Dalam ketentuan tersebut, wajib pajak GloBE diwajibkan mencantumkan tahun pengenaan sesuai dengan periode akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi grup perusahaan multinasional. Apabila laporan keuangan konsolidasi menggunakan periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, maka tahun pengenaan GloBE yang dicantumkan dalam SPT adalah Januari–Desember 2025. Tahun pengenaan GloBE sendiri merupakan tahun saat pajak minimum global dikenakan kepada grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria omzet konsolidasi minimal EUR750 juta dalam setidaknya 2 dari 4 tahun terakhir sebelum tahun pengenaan. PER-6/PJ/2026 juga mengatur perlakuan khusus apabila periode akuntansi wajib pajak GloBE berbeda dengan periode akuntansi entitas induk utama yang bukan subjek pajak dalam negeri (SPDN). Dalam kondisi tersebut, wajib pajak di Indonesia tetap harus melaporkan SPT Tahunan PPh GloBE mengikuti tahun pengenaan milik entitas induk utama agar pelaporan dalam satu grup multinasional tetap konsisten secara global. Aturan ini berkaitan erat dengan ketentuan pelaporan SPT GloBE yang sebelumnya juga diperinci dalam PER-6/PJ/2026. SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE wajib disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Untuk tahun pertama penerapan GloBE, wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaporan selama maksimal 2 bulan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP sebelum jatuh tempo pelaporan. Regulasi ini diterbitkan sebagai bagian dari implementasi Pilar Dua OECD/G20 mengenai pajak minimum global dengan tarif efektif minimum 15%. Pemerintah Indonesia melalui DJP ingin memastikan keseragaman administrasi, kepastian hukum, dan sinkronisasi pelaporan antarnegara bagi grup perusahaan multinasional yang menjadi subjek GloBE.
3 Kode Jenis Setoran untuk Deposit Pajak, Jangan Sampai Keliru
Setelah implementasi Coretax, DJP memperkenalkan sistem deposit pajak sebagai alternatif pembayaran pajak selain menggunakan kode billing biasa. Deposit pajak merupakan pembayaran yang belum dialokasikan untuk kewajiban pajak tertentu sehingga wajib pajak dapat mengisi saldo terlebih dahulu (top up) dan menggunakannya saat diperlukan. Ketentuan ini diatur dalam PMK 81/2024. Untuk melakukan top up deposit pajak, wajib pajak menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 411618. Namun, terdapat 3 Kode Jenis Setoran (KJS) berbeda yang memiliki fungsi masing-masing sehingga penggunaannya tidak boleh keliru. Kode pertama adalah KAP-KJS 411618-100 yang digunakan untuk setoran deposit pajak umum. Saldo deposit ini dapat dipakai untuk berbagai pembayaran pajak, misalnya melunasi kekurangan pembayaran pada SPT Masa atau kewajiban pajak lainnya selama saldo mencukupi. Ini merupakan kode yang paling umum digunakan wajib pajak. Kode kedua adalah KAP-KJS 411618-200 yang secara khusus digunakan untuk deposit pajak terkait permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Dalam pengajuan perpanjangan SPT Tahunan, wajib pajak harus melampirkan penghitungan sementara pajak terutang serta bukti pelunasan apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelunasan estimasi pajak kurang bayar sebelum mengajukan perpanjangan harus menggunakan kode 411618-200, bukan kode umum 100. Kode ketiga adalah KAP-KJS 411618-300 yang digunakan untuk pembayaran tagihan atau ketetapan terkait deposit pajak. Kode ini dipakai apabila terdapat jumlah deposit pajak yang masih harus dibayar berdasarkan dokumen resmi seperti STP, SKP, keputusan keberatan, putusan banding, hingga peninjauan kembali. ketiga kode tersebut tercantum dalam PER-10/PJ/2024. Karena masing-masing kode memiliki tujuan berbeda, wajib pajak perlu memastikan penggunaan KJS sesuai peruntukannya agar pembayaran tidak salah klasifikasi dan tidak menimbulkan kendala administrasi di Coretax.
Peraturan Teknis Pajak Minimum Global Terbit, Atur Soal GIR hingga SPT
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan PER-6/PJ/2026 sebagai aturan teknis pelaksanaan pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) di Indonesia. Peraturan ini menjadi pedoman rinci bagi grup perusahaan multinasional dalam melaksanakan kewajiban administrasi, pembayaran, dan pelaporan pajak minimum global yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 136/2024. Aturan tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari tata cara penetapan status wajib pajak GloBE melalui sistem Coretax, mekanisme penyampaian Globe Information Return (GIR), pelaporan SPT Tahunan PPh GloBE, hingga tata cara pembayaran pajak tambahan berdasarkan skema Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) dan Undertaxed Profits Rule (UTPR). DJP juga menetapkan prosedur penyampaian notifikasi bagi entitas grup multinasional yang termasuk cakupan pajak minimum global. PER-6/PJ/2026 mengatur pengawasan kepatuhan wajib pajak oleh DJP, termasuk mekanisme penelitian, pemeriksaan, pembetulan, keberatan, pengurangan sanksi administratif, hingga proses banding dan peninjauan kembali. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur pelaporan pajak, tetapi juga memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa perpajakan dalam rezim GloBE. Pajak minimum global sendiri merupakan bagian dari Pilar Dua OECD/G20 yang bertujuan mencegah praktik pengalihan laba (profit shifting) ke negara dengan tarif pajak rendah. Ketentuan ini berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi minimal EUR750 juta per tahun dan menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15%. Jika suatu entitas dalam grup membayar pajak di bawah batas minimum tersebut di suatu yurisdiksi, maka negara lain tempat grup beroperasi dapat mengenakan pajak tambahan (top-up tax). Melalui penerbitan aturan teknis ini, pemerintah Indonesia berupaya memastikan implementasi pajak minimum global berjalan selaras dengan standar internasional sekaligus menjaga basis pajak domestik agar potensi penerimaan pajak tidak berpindah ke negara lain.
Pemerintah Beri Relaksasi Batas Waktu Lapor SPT dan Bayar PPh 29 Wajib Pajak Badan
Pemerintah resmi memberikan tambahan waktu untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025. Wajib pajak badan tetap memiliki jatuh tempo normal 4 bulan setelah akhir tahun pajak, tetapi DJP memberi relaksasi selama 1 bulan setelah jatuh tempo tanpa dikenai sanksi denda maupun bunga. Selama masa relaksasi tersebut, DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), dan jika STP sudah terbit maka sanksinya akan dihapus otomatis. Kebijakan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan. Sementara itu, DJP menegaskan tidak ada lagi tambahan waktu untuk pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Setelah sebelumnya diperpanjang hingga 30 April 2026, batas tersebut menjadi perpanjangan terakhir. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat melalui PMK 28/2026 yang mulai berlaku 1 Mei 2026 untuk memperbarui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hingga 29 April 2026, jumlah SPT Tahunan yang sudah dilaporkan mencapai 12,63 juta atau sekitar 82,7% dari target 15,27 juta. DJP juga membantah anggapan bahwa penerimaan pajak melambat dan menyatakan pertumbuhan penerimaan masih cukup kuat.
Pertimbangkan Minyak Mahal, Purbaya Setuju Beri PPN DTP Mobil
rencana pemerintah kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik mulai Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan tersebut dipertimbangkan karena harga minyak dunia diperkirakan tetap tinggi akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah menilai penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Dengan semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, kebutuhan impor minyak diharapkan menurun sehingga ketahanan ekonomi nasional lebih terjaga di tengah gejolak global. Dalam skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan memberikan PPN DTP sebesar 100% untuk mobil listrik berbaterai nikel atau nickel manganese cobalt (NMC), sedangkan mobil listrik dengan baterai nonnikel akan memperoleh PPN DTP sebesar 40%. Insentif tersebut direncanakan berlaku untuk 100.000 unit mobil listrik. Selain mobil listrik, pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit untuk 100.000 unit motor listrik. Kebijakan ini telah dibahas bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya juga menjelaskan bahwa pemberian insentif lebih besar untuk kendaraan listrik berbaterai nikel bertujuan mendorong hilirisasi industri nikel dalam negeri. Pemerintah ingin sumber daya nikel Indonesia dimanfaatkan untuk pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik, bukan hanya diekspor sebagai bahan mentah.
Gaduh Soal Pemeriksaan WP Tax Amnesty Jilid II, Purbaya Tegur DJP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resah terhadap dunia usaha akibat rencana pemeriksaan terhadap Wajib Pajak peserta Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Purbaya menyatakan akan menegur Direktorat Jenderal Pajak karena isu pemeriksaan tersebut menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencari-cari kesalahan Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty Jilid II dan mengungkapkan hartanya secara sukarela. Pemeriksaan hanya akan difokuskan kepada peserta PPS yang tidak menjalankan komitmen atau kewajibannya sesuai ketentuan program tersebut. Ia juga meminta DJP menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum agar kepercayaan Wajib Pajak terhadap reformasi perpajakan tetap terjaga. Menurutnya, komunikasi kebijakan perpajakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah akan melakukan pemeriksaan besar-besaran terhadap seluruh peserta Tax Amnesty Jilid II. Kegaduhan ini muncul setelah adanya pembahasan mengenai kewenangan DJP dalam mengawasi dan memeriksa kepatuhan Wajib Pajak, termasuk peserta PPS. Hal tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran di dunia usaha bahwa peserta tax amnesty tetap dapat diperiksa meskipun sudah mengikuti program pengungkapan sukarela.
Terlambat Lapor SPT Kini Bisa Batalkan Status PKP Berisiko Rendah
PKP berisiko rendah memperoleh fasilitas restitusi dipercepat karena dianggap memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Namun, pemerintah menilai kepatuhan administrasi, termasuk ketepatan waktu pelaporan SPT, harus menjadi syarat utama untuk mempertahankan fasilitas tersebut. DJP dapat mengevaluasi dan membatalkan status PKP berisiko rendah apabila PKP terlambat menyampaikan SPT Masa maupun SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan. Dengan dicabutnya status tersebut, PKP tidak lagi memperoleh kemudahan restitusi pendahuluan dan harus melalui mekanisme pemeriksaan biasa. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan restitusi pajak dan memastikan bahwa fasilitas percepatan restitusi hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang benar-benar patuh secara material maupun administratif. Pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan pajak, sehingga status PKP berisiko rendah tidak hanya dinilai dari jenis usaha atau profil perusahaan, tetapi juga dari konsistensi kepatuhan pelaporan pajaknya.
