Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Salah satunya, wajib pajak harus memastikan tidak ada gugatan atau upaya hukum lainnya yang masih berjalan terkait persoalan perpajakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Wajib pajak yang sebelumnya telah mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya harus mencabut proses tersebut dan melampirkan surat permohonan pencabutan ketika mengajukan keringanan sanksi administratif. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Tiga Syarat yang Harus Dipenuhi Selain ketentuan mengenai pencabutan gugatan atau upaya hukum lainnya, terdapat tiga persyaratan yang perlu dipenuhi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Pertama, tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Wajib pajak harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Format surat tersebut dapat mengacu pada Lampiran huruf F KEP-239/PJ/2026. Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani di atas meterai oleh wajib pajak orang pribadi atau wakil wajib pajak badan. Kedua, menyampaikan pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Pernyataan ini harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai oleh wajib pajak orang pribadi atau wakil wajib pajak badan. Formatnya dapat dilihat pada Lampiran huruf G KEP-239/PJ/2026. Ketiga, sanksi administratif yang dimohonkan belum dibayar atau dilunasi. Pengurangan atau penghapusan hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak. Karena itu, status pembayaran sanksi perlu diperhatikan sebelum permohonan diajukan. Berlaku untuk Sanksi Pajak dan PBB-P5L Melalui KEP-239/PJ/2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya (PBB-P5L). Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi yang diberikan bervariasi, bergantung pada jenis sanksi administratif dan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan persyaratan yang berlaku serta menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap sebelum mengajukan permohonan agar prosesnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100%, Bisa Diajukan via Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan KEP-239/PJ/2026 yang memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100%. Kebijakan yang berlaku mulai 8 Oktober 2026 ini merupakan tindak lanjut Pasal 27A PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71/2026. Fasilitas ini mencakup sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh hingga tahun pajak 2025 dan SPT Masa hingga masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar. Kebijakan tersebut juga mencakup pembetulan SPT atas kemauan sendiri, keterlambatan pembayaran pajak, sanksi dalam SKP dan STP, serta sanksi terkait harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela (PPS), sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran fasilitas untuk sanksi keterlambatan penyampaian SPT tertentu ditetapkan berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban, yaitu: 8 Oktober–31 Desember 2026: penghapusan sanksi 100%. 1 Januari–31 Maret 2027: pengurangan sanksi 50%. 1 April–30 Juni 2027: pengurangan sanksi 25%. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada DJP paling lambat 1 Oktober 2028 serta memenuhi persyaratan dalam PMK 118/2024. Pengajuan melalui Coretax perlu mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan DJP. Selain kebijakan tersebut, BPPK membuka pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) periode 1–8 tahun 2026 pada 16–20 Oktober 2026, dengan ujian daring pada 26–29 Oktober 2026. Calon peserta diimbau memastikan akun SSO dan profil telah terverifikasi. DJP juga mengembangkan dasbor berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan aset wajib pajak kaya, termasuk kepemilikan harta, perusahaan, dan hubungan antar-data. Teknologi ini diharapkan membantu mendeteksi perubahan aset serta potensi pajak yang seharusnya terutang, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data wajib pajak. Sementara itu, wacana perluasan ambang batas PPh final UMKM menjadi perhatian bagi pelaku usaha yang omzetnya telah melampaui Rp4,8 miliar per tahun. Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan skema PPh final UMKM harus menghitung PPh berdasarkan ketentuan umum. Wajib pajak disarankan memeriksa jenis sanksi, periode pemenuhan kewajiban, serta persyaratan yang berlaku sebelum mengajukan permohonan. Rincian kebijakan dan prosedur teknis perlu dipastikan melalui pengumuman resmi DJP.
Dari BPHTB hingga PPh, Fiskus Edukasi Notaris Soal Tahapan PHTB
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mempawah menggelar sosialisasi mengenai tahapan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) dengan melibatkan notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan KPP Pratama Kubu Raya, Kantor Pertanahan, dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah untuk memberikan pemahaman mengenai alur administrasi pertanahan dan kewajiban perpajakan dalam proses PHTB. Kepala KP2KP Mempawah Natalia Destri Mariani menjelaskan, pembahasan meliputi alur alih media oleh Kantor Pertanahan, pemenuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui BPPRD, serta Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak yang menjadi ranah perpajakan pusat. “Proses PHTB melibatkan beberapa pihak, baik dari sisi pertanahan maupun perpajakan. Karena itu, kami ingin mempertemukan para pihak dalam satu forum agar informasi mengenai alur dan kewajiban yang harus dipenuhi dapat disampaikan secara lebih jelas dan selaras,” ujar Natalia. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Imam Malvina Yusuf Putra menyampaikan materi mengenai tahapan administrasi pertanahan. Sementara itu, Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah Suparianto menjelaskan aspek perpajakan daerah dan pemenuhan kewajiban BPHTB. Dari sisi pajak pusat, penyuluh KPP Pratama Kubu Raya Pani Melianto memaparkan kewajiban PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta kaitannya dengan proses administrasi pengalihan hak. Ketua IPPAT Kabupaten Mempawah Fam Johanes menilai kegiatan yang diinisiasi KP2KP Mempawah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dan profesi yang terlibat dalam proses PHTB. Melalui sosialisasi ini, diharapkan notaris dan PPAT semakin memahami alur administrasi pertanahan serta perbedaan kewajiban BPHTB sebagai pajak daerah dan PPh sebagai pajak pusat. Dengan koordinasi yang baik, proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diharapkan berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
DJP Kantongi Daftar WP yang Bisa Dapat Pengurangan Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajak wajib pajak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Fasilitas ini diharapkan bisa mendorong pembayaran utang pajak yang selama ini belum diselesaikan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP sudah memiliki data wajib pajak yang berpotensi memperoleh fasilitas tersebut. Data dari kantor pusat telah dikirimkan ke kantor pelayanan pajak di berbagai daerah untuk ditindaklanjuti. Pengurangan Sanksi Mengacu pada KEP-239/PJ/2026 Fasilitas ini diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Pengurangan atau penghapusan sanksi yang diberikan bisa mencapai 100%. Namun, besarnya keringanan mengikuti jenis sanksi dan waktu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP berharap kebijakan ini dapat membantu wajib pajak menyelesaikan utang pajak dengan beban sanksi yang lebih ringan. Bagi pemerintah, pembayaran tersebut tetap menjadi bagian dari upaya menagih hak negara. Sementara itu, wajib pajak diharapkan tetap mampu menjaga arus kasnya selama proses pelunasan berlangsung. Melalui fasilitas ini, DJP juga ingin mendorong wajib pajak agar tidak menunda penyelesaian kewajiban yang masih tertunggak. Pembayaran Utang Pajak Berpotensi Hasilkan Rp40,2 Triliun Dari program tersebut, DJP memperkirakan penerimaan yang berpotensi diperoleh mencapai Rp40,2 triliun. Nilai ini berasal dari pembayaran pokok utang pajak, yang mencakup beberapa kegiatan DJP, yaitu: Pengawasan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan perpajakan. Penagihan utang pajak. Pemanfaatan basis data baru untuk menggali potensi penerimaan. Angka Rp40,2 triliun tersebut masih berupa perkiraan. Jumlah yang nantinya benar-benar diterima negara akan bergantung pada keputusan wajib pajak untuk menggunakan fasilitas tersebut dan melakukan pembayaran. Waktu Pembayaran Memengaruhi Realisasi Penerimaan Menurut Bimo, penerimaan yang diperoleh bisa berbeda dari perkiraan awal karena setiap wajib pajak memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan waktu pembayaran. Sebagian wajib pajak dapat memilih menyelesaikan kewajibannya pada 2026, sedangkan yang lain mungkin baru memanfaatkan fasilitas tersebut pada tahun berikutnya. Kesempatan untuk menggunakan fasilitas ini masih tersedia hingga 2027, sesuai dengan periode yang ditetapkan. DJP berharap wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan utang pajaknya.
DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Perlu Permohonan, Ini Ketentuannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan tidak diberikan secara otomatis kepada wajib pajak. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, wajib pajak perlu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Berdasarkan Diktum Ketiga, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus diajukan paling lambat 1 Oktober 2028. Artinya, sanksi yang dimiliki wajib pajak tidak langsung berkurang atau terhapus dengan adanya kebijakan ini. Pengajuan permohonan tetap diperlukan, dan fasilitas tersebut hanya mencakup sanksi administratif, bukan pokok pajak. Jenis Sanksi yang Dapat Dikurangi atau Dihapuskan Fasilitas ini mencakup beberapa jenis sanksi administratif perpajakan yang memenuhi kriteria dalam KEP-239/PJ/2026. Jenis sanksi tersebut meliputi: Sanksi akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Sanksi atas pembetulan SPT yang dilakukan atas kemauan sendiri. Sanksi akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran pengurangan sanksi bergantung pada jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun rincian jenis sanksi, besaran pengurangan, serta persyaratan khusus yang harus dipenuhi tercantum dalam lampiran KEP-239/PJ/2026. Persyaratan Pengajuan Permohonan Untuk memperoleh fasilitas tersebut, wajib pajak harus memenuhi persyaratan utama dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 71/2026. Selain itu, terdapat persyaratan tambahan yang diatur dalam Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026. Beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mengajukan permohonan antara lain: Surat pernyataan bermeterai. Wajib pajak harus menyertakan surat pernyataan sesuai format dalam Lampiran G KEP-239/PJ/2026. Surat ini menerangkan bahwa sanksi administratif timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Status gugatan atau upaya hukum. Jika tidak mengajukan gugatan maupun upaya hukum lainnya, wajib pajak perlu melampirkan surat pernyataan yang menerangkan kondisi tersebut. Permohonan pencabutan. Apabila gugatan atau upaya hukum lainnya telah diajukan, wajib pajak harus menyertakan surat permohonan pencabutan. Status pembayaran sanksi. Fasilitas pengurangan atau penghapusan hanya berlaku atas sanksi administratif yang belum dibayar atau dilunasi. Tata Cara Pengajuan melalui Coretax Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat disampaikan melalui sistem Coretax DJP. Wajib pajak dapat mengikuti langkah-langkah berikut: Buka menu Layanan WP, kemudian pilih submenu Layanan Buat Permohonan Layanan Administrasi. Pilih jenis pelayanan AS.26 Keberatan dan Non Keberatan. Pilih sublayanan AS.26-03 LA.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP). Lengkapi pengajuan dengan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah permohonan diajukan, DJP akan melakukan penelitian dalam dua tahap sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PMK 118/2024. Dua Tahap Penelitian oleh DJP 1. Penelitian tahap pertama Pada tahap ini, DJP memeriksa pemenuhan persyaratan utama dan persyaratan tambahan, yang meliputi: Persyaratan utama berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71/2026. Persyaratan tambahan berdasarkan Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026. Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan tersebut, DJP tidak akan menerbitkan surat keputusan dan akan menyampaikan surat pengembalian permohonan kepada wajib pajak. Sebaliknya, permohonan yang memenuhi ketentuan akan dilanjutkan ke tahap penelitian berikutnya. 2. Penelitian tahap kedua Pada tahap […]
KEP-239/PJ/2026 Berlaku, Sanksi Pasal 14 Ayat (4) UU KUP Bisa Dikurangi hingga 90%
Jakarta, 15 Oktober 2026 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Kebijakan yang mulai berlaku pada 8 Oktober 2026 ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi administratif, termasuk denda terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam ketentuan tersebut, denda administratif atas pelanggaran tertentu terkait faktur pajak dapat dikurangi sebesar 90% atau 75%, bergantung pada waktu pembayaran dan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, wajib pajak yang memenuhi kriteria berpeluang membayar hanya sebagian dari jumlah sanksi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP). Dasar Hukum dan Jenis Pelanggaran Pasal 14 ayat (4) UU KUP mengatur sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pelanggaran tertentu yang dilakukan PKP, yaitu tidak membuat faktur pajak, terlambat membuat faktur pajak, atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sesuai dengan cakupan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, KEP-239/PJ/2026 diterbitkan dengan mengacu pada kewenangan DJP berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini bukan penghapusan otomatis atas seluruh denda pajak. Wajib pajak tetap harus memenuhi persyaratan khusus, melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan, dan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Direktur Jenderal Pajak. Besaran Pengurangan Sanksi: 90% dan 75% Berdasarkan lampiran KEP-239/PJ/2026, terdapat dua skema pengurangan sanksi yang relevan dengan denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP. 1. Pengurangan sanksi sebesar 90% Pengurangan sebesar 90% diberikan apabila wajib pajak memenuhi ketentuan waktu penerbitan STP dan pembayaran yang ditetapkan dalam lampiran keputusan, yaitu: STP diterbitkan dalam periode 8 Oktober sampai dengan 31 Desember 2026 dan pembayaran sanksi sebesar 10% dilakukan paling lambat 31 Desember 2026; atau Pembayaran sebesar 10% dilakukan paling lambat satu bulan setelah tanggal penerbitan STP, dengan pembayaran paling lambat 30 Juni 2027, sesuai dengan ketentuan skema yang berlaku. Dengan skema ini, wajib pajak hanya perlu membayar 10% dari nilai sanksi yang memenuhi kriteria pengurangan, sedangkan 90% sisanya dapat dimohonkan untuk dikurangi atau dihapuskan. 2. Pengurangan sanksi sebesar 75% Pengurangan sebesar 75% diberikan apabila wajib pajak membayar 25% dari nilai sanksi dalam waktu satu bulan setelah tanggal penerbitan STP, dengan pembayaran paling lambat 30 Juni 2027. Artinya, wajib pajak perlu membayar 25% dari nilai sanksi, sedangkan 75% sisanya dapat dimohonkan untuk dikurangi atau dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan utama kedua skema tersebut terletak pada persentase pembayaran dan jangka waktu pemenuhan persyaratannya. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa tanggal penerbitan STP dan tanggal pembayaran sebelum menentukan skema yang dapat digunakan. Contoh Perhitungan Pengurangan Sanksi Sebagai ilustrasi, KPP Pratama X menerbitkan STP kepada PT ABC pada 12 Oktober 2026 atas sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp100.000.000 akibat keterlambatan penerbitan faktur pajak. Apabila PT ABC memenuhi seluruh persyaratan dalam KEP-239/PJ/2026, perhitungannya adalah sebagai berikut. Keterangan Skema 90% Skema 75% Nilai sanksi awal Rp100.000.000 Rp100.000.000 Persentase […]
Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100%, DJP Tetapkan Syarat dan Batas Waktu
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan keringanan berupa pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Kebijakan yang berlaku sejak 8 Oktober 2026 ini diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung perekonomian nasional. Penerbitan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 71/2026. Sanksi Pajak yang Mendapat Keringanan Ada beberapa jenis sanksi administratif yang masuk dalam cakupan KEP-239/PJ/2026. Salah satunya adalah sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT yang berstatus kurang bayar, meliputi: SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sampai dengan 2025. SPT Masa untuk masa pajak sampai dengan September 2026. Selain keterlambatan pelaporan, fasilitas ini juga mencakup sanksi akibat pembetulan SPT atas kemauan sendiri serta keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Keringanan turut berlaku untuk sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan surat tagihan pajak (STP). Sanksi hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela (PPS) berdasarkan PMK Nomor 196/2021 juga termasuk dalam cakupan kebijakan ini. Besaran Keringanan Berdasarkan Waktu Pelaporan Besarnya pengurangan atau penghapusan sanksi ditentukan berdasarkan jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan. Khusus untuk sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun pajak 2025 dan SPT Masa sampai dengan masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, ketentuannya dibagi menjadi tiga periode, yaitu: Penghapusan sanksi sebesar 100% diberikan apabila SPT disampaikan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026; Pengurangan sanksi sebesar 50% diberikan apabila SPT disampaikan pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027; dan Pengurangan sanksi sebesar 25% diberikan apabila SPT disampaikan pada periode 1 April hingga 30 Juni 2027. Dengan pembagian tersebut, waktu penyampaian SPT menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan besarnya keringanan. Sementara itu, rincian persentase pengurangan atau penghapusan untuk jenis sanksi lainnya dapat dilihat dalam lampiran KEP-239/PJ/2026. Persyaratan Mengajukan Permohonan Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus mengajukan permohonan kepada DJP paling lambat 1 Oktober 2028. Pengajuan tersebut perlu memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK Nomor 118/2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 71/2026. Di samping persyaratan tersebut, terdapat beberapa dokumen dan ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu: Surat pernyataan tidak mengajukan gugatan. Wajib pajak yang tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya harus menyertakan surat pernyataan sebagai bukti. Dokumen pencabutan gugatan. Jika gugatan atau upaya hukum lainnya telah diajukan, wajib pajak harus melampirkan surat permohonan pencabutannya. Surat pernyataan bermeterai. Wajib pajak perlu menyatakan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Sanksi belum dilunasi. Fasilitas hanya dapat diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi. Melalui kebijakan ini, wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengajukan keringanan atas sanksi administratif yang memenuhi ketentuan. Namun, pengajuan tetap harus memperhatikan jenis sanksi, periode pemenuhan kewajiban, serta persyaratan yang ditetapkan DJP.
Kepdirjen Pajak Terbaru: Wajib Pajak Bisa Betulkan SPT Tanpa Kena Bunga hingga 100%, Ini Ketentuannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara sukarela dengan memperoleh pengurangan hingga penghapusan 100% sanksi administratif. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Melalui kebijakan ini, wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT dengan status kurang bayar dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif sesuai dengan periode penyampaian pembetulan. Dengan demikian, wajib pajak berkesempatan memperbaiki pelaporan pajak tanpa harus menanggung seluruh sanksi administratif yang timbul, termasuk sanksi bunga yang berkaitan dengan pembetulan SPT. Kebijakan tersebut menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengevaluasi kembali pelaporan pajaknya, memperbaiki kekeliruan, serta memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Dasar Hukum Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tersebut tercantum dalam Diktum Kesatu huruf b KEP-239/PJ/2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan atas sanksi yang timbul akibat pembetulan yang dilakukan oleh wajib pajak atas kemauan sendiri terhadap: SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak sampai dengan tahun pajak 2025. SPT Masa untuk masa pajak sampai dengan masa pajak September 2026. Fasilitas ini ditujukan bagi pembetulan SPT yang berstatus kurang bayar dan disampaikan serta dibayar atau disetor dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027. Dengan demikian, terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan. Pembetulan harus dilakukan atas kemauan sendiri, objek pembetulan harus termasuk dalam cakupan tahun pajak atau masa pajak yang ditentukan, dan kewajiban penyampaian serta pembayaran atau penyetoran harus dilaksanakan dalam periode yang ditetapkan. Wajib pajak perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan tersebut terpenuhi agar dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 2. Besaran Pengurangan Sanksi Berdasarkan Periode Pembetulan SPT Salah satu poin utama dalam KEP-239/PJ/2026 adalah besaran pengurangan sanksi administratif yang berbeda berdasarkan waktu pembetulan SPT. Semakin awal wajib pajak melakukan pembetulan dalam periode yang ditentukan, semakin besar pengurangan sanksi yang dapat diperoleh. Berikut rincian persentase pengurangan sanksi administratif berdasarkan periode pembetulan: Periode pembetulan SPT Pengurangan sanksi Sisa sanksi yang dibayar 8 Oktober–31 Desember 2026 100% 0% 1 Januari–31 Maret 2027 50% 50% 1 April–30 Juni 2027 25% 75% Mulai 1 Juli 2027 Tidak memperoleh fasilitas berdasarkan periode ini 100% Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembetulan SPT yang dilakukan pada periode 8 Oktober sampai dengan 31 Desember 2026 memberikan manfaat paling besar, yaitu pengurangan sanksi administratif sebesar 100%. Artinya, apabila sanksi administratif yang memenuhi ketentuan sebesar Rp2 juta, seluruh nilai sanksi tersebut dapat dihapuskan melalui fasilitas ini. Sebaliknya, apabila pembetulan dilakukan pada periode Januari hingga Maret 2027, wajib pajak hanya memperoleh pengurangan sebesar 50%. Sementara itu, pembetulan pada April hingga Juni 2027 memperoleh pengurangan sebesar 25%. Perlu diperhatikan bahwa pengurangan 100% berlaku terhadap sanksi administratif yang memenuhi ketentuan, bukan berarti seluruh pokok pajak yang masih terutang ikut dihapuskan. Kewajiban pokok pajak tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan. 3. SPT Apa Saja yang Bisa Dibetulkan? KEP-239/PJ/2026 mencakup dua kelompok pelaporan pajak, yaitu SPT Tahunan PPh dan SPT Masa. a. SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 Wajib pajak dapat […]
Jangan Terlewat,Simak Aturan Baru yang Terbit Sepanjang September
JAKARTA – Sejumlah aturan baru di bidang perpajakan dan kepabeanan terbit sepanjang September 2026. Ketentuan tersebut mencakup perubahan mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), penandatanganan bukti potong PPh, pengelolaan barang kepabeanan, relaksasi administrasi perpajakan bagi wajib pajak di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Salah satu perubahan penting terdapat dalam PER-12/PJ/2026 yang mengubah mekanisme pembetulan SPT. Mulai 1 Oktober 2026, skema pembetulan SPT beralih dari mekanisme delta menjadi replace. Dengan skema ini, kewajiban perpajakan dilaksanakan berdasarkan SPT pembetulan yang disampaikan terakhir. Peraturan yang sama juga memperjelas ketentuan penandatanganan bukti potong PPh. Pemotong pajak dapat menunjuk satu atau lebih pejabat atau pegawai untuk menandatangani bukti potong PPh melalui sistem administrasi DJP. Dari sisi kepabeanan, PER-10/BC/2026 mengatur pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) di Tempat Penimbunan Pabean (TPP). Aturan ini mulai berlaku 17 September 2026 dan menggantikan PER-16/BC/2023. Sementara itu, DJP juga memberikan relaksasi administrasi perpajakan melalui KEP-185/PJ/2026 bagi wajib pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di NTT sehubungan dengan bencana gempa bumi. Sejumlah kewajiban perpajakan memperoleh penyesuaian batas waktu dan fasilitas penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan lainnya berkaitan dengan transaksi digital luar negeri. Melalui PENG-6/PJ/2026, DJP menjelaskan mekanisme SPP-TDLN untuk pemungutan PPN Indonesia atas transaksi digital luar negeri. Mekanisme ini berlaku mulai 25 September 2026 dan pada dasarnya merupakan mekanisme pemungutan PPN, bukan pengenaan pajak baru. Berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa September 2026 menjadi periode penting bagi administrasi perpajakan dan kepabeanan. Wajib pajak dan pelaku usaha perlu mencermati ketentuan baru, khususnya perubahan mekanisme pembetulan SPT yang mulai berlaku pada Oktober 2026, serta memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan kepabeanan telah sesuai dengan aturan terbaru.
Resmi Mulai Dipungut, Begini Ketentuan PPh 22 Marketplace
Pemungutan PPh Pasal 22 kini mulai diterapkan oleh marketplace yang sebelumnya telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut. Penerapan ini mulai berjalan pada Oktober 2026. Shopee melalui situs resminya memberikan informasi bahwa pemungutan sebesar 0,5% diberlakukan untuk transaksi yang dibuat sejak 2 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB. Penerapan teknis tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Shopee dan DJP. Tokopedia, Blibli, dan Lazada juga memberikan pemberitahuan yang sama kepada para penggunanya. Tokopedia menyatakan pemungutan tersebut mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00011/PPMSE-CT/PPH/PJ/2026 yang terbit pada 28 September 2026. Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace pada Oktober merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan pemerintah. Evaluasi tersebut tidak mengubah ketentuan utama dalam PMK 37/2025. Setelah melihat hasil evaluasi serta kesiapan penerapan di lapangan, pemerintah menetapkan pemungutan melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Pelaksanaannya akan tetap dipantau agar berjalan sesuai ketentuan dan dapat memberikan kepastian bagi pedagang. PPh Pasal 22 Dikenakan 0,5% dari Omzet Marketplace yang sudah ditunjuk sebagai pemungut perlu mengenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas omzet pedagang. Dasar omzet tersebut tidak memasukkan PPN dan PPnBM. Namun, ada pedagang yang tidak termasuk dalam pemungutan. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang omzetnya dalam setahun tidak lebih dari Rp500 juta. Bimo menjelaskan bahwa aturan ini tidak menambah jenis pajak baru. Mekanisme yang diatur adalah pemungutan atas kewajiban pajak yang memang sudah ada. Dengan marketplace ikut menjalankan pemungutan, pemerintah berharap proses pemenuhan kewajiban pajak bagi pedagang menjadi lebih mudah dan tertib.
