Pemerintah Perketat Restitusi Pajak, Industri Padat Karya dan UMKM Jadi Prioritas
Restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak (WP) apabila pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Restitusi merupakan hak Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.
Pada 2026, pemerintah memperketat penerapan aturan restitusi untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan pengembalian pajak dilakukan secara tepat. Pengetatan ini berkaitan dengan proses penelitian dan pemeriksaan, terutama untuk memastikan kebenaran penghitungan pajak serta validitas dokumen pendukung.
Beberapa bentuk pengetatan restitusi pajak meliputi:
-
Seleksi Wajib Pajak: Pengembalian pendahuluan tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh WP yang mengalami lebih bayar. Fasilitas ini hanya diberikan kepada WP yang memenuhi kriteria tertentu, persyaratan tertentu, atau berstatus PKP berisiko rendah.
-
Validasi dokumen: DJP memperhatikan kelengkapan dan keabsahan bukti potong, bukti pembayaran, Faktur Pajak, serta kesesuaian Pajak Masukan yang dikreditkan.
-
Pemeriksaan lebih lanjut: Restitusi melalui mekanisme biasa tetap harus melalui pemeriksaan untuk menguji kebenaran material atas kelebihan pembayaran pajak. Sementara itu, restitusi pendahuluan juga dapat diperiksa kembali setelah pengembalian diberikan.
-
Pengawasan berdasarkan kepatuhan dan risiko: Pencairan dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan WP dan prosedur pemeriksaan yang berlaku, sehingga tidak seluruh permohonan memperoleh perlakuan percepatan yang sama.
Ketentuan pengembalian pendahuluan tersebut juga diperkuat melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026. Aturan ini menegaskan bahwa fasilitas percepatan restitusi tetap disertai penelitian administratif dan pengawasan oleh DJP.
Percepatan Restitusi untuk Sektor Prioritas
Meskipun terdapat pengetatan, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah tetap berupaya mempercepat pencairan restitusi bagi sektor yang membutuhkan dukungan likuiditas. Dalam Rapimnas Kadin 2026 pada 30 Oktober 2026, ia menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memprioritaskan industri padat karya, UMKM, tekstil, alas kaki, dan elektronik.
Langkah tersebut dilakukan karena keterlambatan pencairan restitusi dapat menyebabkan dana perusahaan tertahan dan mengganggu arus kas (cash flow), termasuk untuk membiayai produksi, pembayaran tenaga kerja, dan kebutuhan modal kerja.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia berharap percepatan restitusi dapat diperluas ke sektor industri lainnya. Menurutnya, pemeriksaan memang membutuhkan waktu untuk memastikan kebenaran permohonan, tetapi pemerintah tetap perlu memberikan kepastian pencairan agar iklim usaha terjaga.
