JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket insentif ekonomi untuk 2027 yang mencakup perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja bergaji hingga Rp10 juta per bulan serta rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas dunia usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mengarahkan agar sejumlah program ekonomi dapat mulai berjalan pada Januari 2027. Selain insentif pajak bagi pekerja, pemerintah juga akan melanjutkan program magang nasional dan vokasi nasional. Rencana tersebut memperoleh persetujuan secara prinsip dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, sejumlah ketentuan teknis masih perlu diselesaikan sebelum fasilitas perpajakan tersebut dapat diterapkan pada tahun depan. PPh Pasal 21 DTP Diperluas ke Seluruh Sektor Salah satu kebijakan utama dalam paket insentif 2027 adalah rencana perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan. Airlangga menjelaskan bahwa fasilitas tersebut direncanakan berlaku bagi pekerja di seluruh sektor usaha. Perluasan ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang menyasar sektor-sektor tertentu, khususnya sektor padat karya dan pariwisata. Dalam keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 September 2026, pemerintah menyebutkan bahwa perluasan fasilitas tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu mempertahankan daya beli pekerja sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Rencananya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur ketentuan teknis PPh Pasal 21 DTP akan ditandatangani sebelum 1 Januari 2027. Ketentuan tersebut diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan insentif, termasuk persyaratan penerima dan mekanisme pemberian fasilitas. Perlu dipahami bahwa PPh Pasal 21 DTP bukan berarti seluruh pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta otomatis terbebas dari pajak berdasarkan semua ketentuan perpajakan. Fasilitas ini merupakan skema ketika pajak penghasilan yang memenuhi ketentuan ditanggung oleh pemerintah. Penerapan akhirnya tetap bergantung pada peraturan resmi yang diterbitkan. Pemerintah Evaluasi Kenaikan PTKP Selain memperluas PPh Pasal 21 DTP, pemerintah berencana meningkatkan batas PTKP. Saat ini, besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan, sebelum memperhitungkan tambahan PTKP berdasarkan status perkawinan dan tanggungan sesuai ketentuan yang berlaku. Airlangga mengatakan bahwa evaluasi kenaikan PTKP akan mempertimbangkan perkembangan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dengan demikian, penyesuaian diharapkan dapat memperhitungkan perubahan biaya hidup serta perkembangan penghasilan pekerja. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan besaran PTKP baru yang akan berlaku pada 2027. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan berapa kenaikan nominal yang akan diberikan atau kapan ketentuan barunya mulai diterapkan. Rencana kenaikan PTKP tersebut telah memperoleh persetujuan secara prinsip dari Presiden Prabowo Subianto. Persetujuan itu tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-40/M/SDK/KI.00/10/2026 tertanggal 20 Oktober 2026. Kenaikan PTKP berpotensi mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam kondisi tertentu, kebijakan tersebut juga dapat membuat wajib pajak dengan penghasilan kena pajak yang relatif rendah tidak lagi memiliki PPh terutang. Namun, dampak akhirnya bergantung pada besaran PTKP yang ditetapkan, status wajib pajak, serta penghitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Perbedaan PPh Pasal 21 DTP dan PTKP Walaupun sama-sama dapat mengurangi beban pajak pekerja, PPh Pasal 21 DTP dan PTKP merupakan dua kebijakan […]