JAKARTA – Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk kepentingan perpajakan wajib menerapkan prinsip taat asas. Artinya, metode pembukuan yang digunakan pada suatu tahun pajak pada dasarnya harus konsisten dengan metode yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketentuan tersebut mencakup antara lain metode pengakuan penghasilan dan biaya, tahun buku, metode penilaian persediaan, serta metode penyusutan dan amortisasi. Meski demikian, perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku tetap dimungkinkan sepanjang Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan teknis mengenai layanan administrasi tersebut saat ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Peraturan ini ditetapkan pada 21 Mei 2025 dan antara lain mengatur tata cara perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku. Prinsip Taat Asas dalam Pembukuan Kewajiban menerapkan prinsip taat asas berangkat dari ketentuan Pasal 28 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam ketentuan tersebut, pembukuan harus diselenggarakan secara konsisten, sedangkan perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Prinsip taat asas pada dasarnya bertujuan mencegah Wajib Pajak mengubah metode pembukuan secara tidak konsisten sehingga terjadi pergeseran laba atau rugi yang pada akhirnya dapat memengaruhi besarnya pajak terutang. Penjelasan Pasal 28 ayat (6) UU KUP memberikan contoh bahwa Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line method) pada suatu tahun dan hendak menggantinya dengan metode saldo menurun (declining balance method) pada tahun berikutnya harus memperoleh persetujuan DJP terlebih dahulu. Permohonan juga harus disampaikan sebelum tahun buku yang bersangkutan dimulai, disertai alasan yang logis dan dapat diterima serta penjelasan mengenai akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Dengan demikian, perubahan metode penyusutan bukan semata-mata keputusan akuntansi internal perusahaan. Jika perubahan tersebut menyangkut metode pembukuan untuk tujuan perpajakan, Wajib Pajak harus memperhatikan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku. Perubahan Metode Pembukuan Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan Pasal 10 PER-8/PJ/2025 menegaskan bahwa pembukuan diselenggarakan secara konsisten dengan prinsip taat asas. Namun, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku dengan mengajukan permohonan kepada DJP. Permohonan tersebut harus diajukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan. Selain memenuhi batas waktu tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan. 1. Menjelaskan alasan perubahan Wajib Pajak wajib menyampaikan alasan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku. PER-8/PJ/2025 juga memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk melampirkan dokumen pendukung atas alasan perubahan tersebut. Dengan demikian, alasan yang disampaikan sebaiknya tidak bersifat umum, tetapi dapat menjelaskan kondisi bisnis yang melatarbelakangi perubahan dan, bila relevan, didukung dokumen yang memadai. 2. Menyampaikan pernyataan tertentu Wajib Pajak harus menyampaikan pernyataan bahwa perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku tersebut dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, rekanan usaha, pemerintah, atau pihak lainnya, dan apabila perubahan tidak dilakukan akan mengakibatkan kesulitan dan/atau kerugian bagi perusahaan. Selain itu, Wajib Pajak harus menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan pergeseran laba atau rugi dengan tujuan meringankan beban pajak. Untuk permohonan perubahan yang diajukan pertama kali, Wajib Pajak juga harus menyatakan bahwa permohonan tersebut merupakan […]