JAKARTA, DDTCNews – Kini proses login ke DJP Online menjadi lebih panjang. Ditjen Pajak (DJP) mulai menerapkan fitur Multi-Factor Authentication (MFA) yang menambah lapis keamanan saat login DJP Online. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (27/2/2025). Menyadari ini merupakan hal yang sama sekali baru bagi wajib pajak, DJP kini gencar menyosialisasikan skema MFA ini kepada wajib pajak. Agar tersedia waktu yang lebih lega saat login DJP Online, wajib pajak pun diimbau untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal. Karenanya, hindari pelaporan SPT Tahunan menjelang batas waktu, yakni akhir Maret bagi orang pribadi dan akhir April bagi wajib pajak badan. “Kalau itu kita lakukan pelaporannya di Februari atau awal Maret, mudah-mudahan tidak akan mengganggu kenyamanan dalam melaporkan SPT,” ujar Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan DJP Tirta. Tirta mengatakan fitur MFA bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap data wajib pajak. Menurutnya, wajib pajak kini harus memasukkan kode verifikasi sebelum login ke akun DJP Online. “Memang step-nya nambah satu mulai tahun ini. Kawan Pajak jangan bingung, jangan khawatir, memang itu bagian dari proses yang harus kita lewati, sedikit lebih panjang,” katanya. Sumber: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809114/mfa-buat-login-jadi-panjang-hindari-lapor-spt-tahunan-jelang-deadline
Added on
Tax, Local , Tax, State, Institution
Prabowo Tetap Akan Dirikan Badan Penerimaan Negara untuk Dongkrak “Tax Ratio” ke 23 Persen PDB
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan penerimaan negara dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Langkah ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak, sehingga rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mencapai 23 persen. Pembentukan BPN menjadi salah satu prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Adapun, dalam dokumen tersebut, rasio pajak pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi 10,24 persen, dan selanjutnya ditargetkan naik dalam rentang 11,52 persen hingga 15,00 persen pada 2029. “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23 persen,” bunyi dokumen RPJMN 2025-2029, dikutip Pajak.com pada Jumat (28/2/2025). Pemerintah juga menargetkan penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi mencapai 90 persen pada 2029, serta kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Orang Pribadi mencapai 100 persen. Strategi yang digunakan untuk mencapai target ini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan. Pemerintah akan menyederhanakan proses bisnis dan kelembagaan, memastikan kebijakan perpajakan lebih efektif, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Sebagai langkah konkret, implementasi core tax menjadi fokus utama. Sistem ini akan terintegrasi dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait, memungkinkan pertukaran data secara real-time guna mempermudah pemantauan dan pengawasan kepatuhan pajak. Selain itu, indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara ditargetkan mencapai 100 persen pada 2029. Pemerintah juga akan mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui dividen BUMN, pemanfaatan aset negara, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kementerian Keuangan menjadi instansi pelaksana utama dalam program ini, dengan cakupan kebijakan berskala nasional. Dengan reformasi ini, pemerintah optimistis penerimaan negara dapat meningkat secara signifikan, menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk pembangunan nasional, serta mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. “Dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal memadai yang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan,” bunyi dokumen tersebut. Untuk diketahui, adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo mengisyaratkan bahwa Prabowo akan segera membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia juga menyebut, nama Anggito Abimanyu sebagai menteri kementerian baru itu. “Saya kira dia (Anggito Abimanyu) sebagai Wakil Menteri (Keuangan), itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi, ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” terang Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 2024, di Hotel Mulia Jakarta, (1/12). BPN juga disebut dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Dalam dokumen visi dan misi itu dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo-Gibran juga telah menyematkan visi untuk membentuk BPN. Landasannya karena pemerintah ingin melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 23A secara taat asas, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara. BPN diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Sumber: https://www.pajak.com/pajak/prabowo-tetap-akan-dirikan-badan-penerimaan-negara-untuk-dongkrak-tax-ratio-ke-23-persen-pdb/
