Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2026 yang mengatur pedoman pengelolaan benda sitaan, barang sitaan, jaminan aset berwujud, serta dokumen yang dipinjam untuk tujuan perpajakan. Penerbitan surat edaran ini dilatarbelakangi belum adanya standar baku dalam pengelolaan benda dan barang sitaan, jaminan aset, serta dokumen yang dipinjam DJP. Melalui SE-10/PJ/2026, DJP menetapkan pedoman internal untuk menciptakan keseragaman sekaligus mendukung tertib administrasi di seluruh unit kerja. Berlaku dalam Berbagai Kegiatan Perpajakan Pengelolaan benda sitaan, barang sitaan, jaminan aset berwujud, dan dokumen perpajakan dalam SE-10/PJ/2026 ditujukan untuk menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan, serta nilai ekonomis barang dan dokumen yang berada dalam pengawasan DJP. Ketentuan tersebut mencakup berbagai kegiatan perpajakan, mulai dari penyidikan, penagihan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan (bukper), hingga penyelesaian keberatan. Dengan adanya pedoman tersebut, pengelolaan barang dan dokumen yang berada dalam pengawasan DJP diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Barang Sitaan Disimpan di Tempat yang Ditentukan SE-10/PJ/2026 mengatur bahwa benda sitaan, barang sitaan, dan jaminan aset berwujud disimpan serta dikelola pada tempat penyimpanan khusus yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, maupun Kantor Pusat DJP. Dalam kondisi tertentu, barang sitaan juga dapat disimpan di tempat lain. Tempat tersebut meliputi lembaga jasa keuangan, kantor pegadaian, kantor pos, kantor aparat pemerintah daerah setempat, rumah penyimpanan benda sitaan negara, maupun tempat tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Pengelolaan Dibagi Menjadi 6 Tahapan DJP membagi pengelolaan benda dan barang sitaan ke dalam enam tahapan utama. Tahapan tersebut mencakup serah terima, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, pengeluaran atau pengembalian, serta pelaporan tahunan. Pada tahap pemeliharaan, pengelolaan meliputi perawatan, pengamanan, dan penyelamatan. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari tata kelola barang yang berada di bawah pengawasan DJP. Selain mengatur benda dan barang sitaan, SE-10/PJ/2026 juga memberikan pedoman untuk pengelolaan dokumen fisik maupun elektronik yang dipinjam dari wajib pajak. Dokumen yang Dipinjam Wajib Dijaga dan Dikembalikan Dalam pengelolaan dokumen yang dipinjam dari wajib pajak, pemeriksa atau tim peneliti bertanggung jawab atas keamanan dokumen sejak dokumen tersebut dipinjam hingga dikembalikan. Dokumen fisik yang dipinjam dalam kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukper, maupun penyelesaian keberatan harus disimpan pada tempat yang memiliki pengamanan memadai. Tempat penyimpanan tersebut juga hanya dapat diakses oleh pegawai tertentu yang berwenang. Ketika dokumen diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dokumen dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Setelah tidak digunakan, dokumen harus kembali disimpan pada tempat yang telah ditentukan. Dokumen fisik wajib segera dikembalikan kepada wajib pajak setelah proses pemeriksaan, pemeriksaan bukper, atau penyelesaian keberatan selesai. DJP Lampirkan 26 Format Formulir Untuk mendukung keseragaman administrasi di seluruh unit vertikal, DJP turut melampirkan 26 format formulir dalam SE-10/PJ/2026. Formulir tersebut digunakan dalam berbagai tahapan pengelolaan barang sitaan dan dokumen, mulai dari berita acara serah terima, lembar perawatan dan pengamanan, hingga laporan pengelolaan. Dengan adanya pedoman dan format administrasi tersebut, pengelolaan benda sitaan, barang sitaan, jaminan aset berwujud, serta dokumen yang dipinjam di lingkungan DJP memiliki acuan yang lebih seragam.
DJSPSK Akan Teliti Kelengkapan Permohonan Izin Konsultan Pajak
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) akan melakukan penelitian terhadap sejumlah permohonan yang berkaitan dengan konsultan pajak sebelum izin atau persetujuan diterbitkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak. Dalam melakukan penelitian, DJSPSK akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan pemohon. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PMK 55/2026. “Direktur jenderal melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” bunyi ketentuan tersebut. Berdasarkan PMK 55/2026, terdapat 5 jenis permohonan yang menjadi objek penelitian DJSPSK. Kelima permohonan tersebut meliputi: Permohonan izin konsultan pajak; Permohonan peningkatan klasifikasi izin konsultan pajak; Permohonan izin kantor konsultan pajak; Permohonan perubahan nama kantor konsultan pajak; dan Permohonan penutupan kantor konsultan pajak. Seluruh permohonan tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Pemohon juga harus memastikan permohonan disampaikan secara lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PMK 55/2026. Ada Waktu 30 Hari Kerja untuk Melengkapi Dokumen Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan belum lengkap atau tidak benar, DJSPSK akan menyampaikan permintaan pemenuhan kelengkapan kepada pemohon. Permintaan tersebut disampaikan paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima melalui sistem elektronik. Setelah menerima permintaan kelengkapan, pemohon diberikan waktu paling lama 30 hari kerja untuk menyampaikan dokumen atau informasi yang masih diperlukan. Pemohon perlu memperhatikan batas waktu tersebut. Apabila kelengkapan permohonan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan akan dianggap tidak disampaikan. “Dalam hal permintaan kelengkapan … tidak dipenuhi, permohonan dianggap tidak disampaikan dan pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru,” bunyi Pasal 22 ayat (5) PMK 55/2026. Dengan demikian, pemohon yang tidak dapat memenuhi permintaan kelengkapan dalam batas waktu 30 hari kerja tidak dapat melanjutkan proses atas permohonan sebelumnya. Namun, pemohon tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan baru. Izin atau Persetujuan Ditetapkan Maksimal 5 Hari Kerja Sebaliknya, apabila hasil penelitian menyatakan permohonan telah lengkap dan benar, proses penerbitan izin atau persetujuan akan dilanjutkan. DJSPSK atas nama Menteri Keuangan akan menetapkan izin atau persetujuan paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima. Ketentuan ini memberikan batas waktu yang jelas dalam proses administrasi permohonan konsultan pajak, baik pada tahap penelitian kelengkapan maupun pada tahap penetapan izin atau persetujuan. Dengan adanya mekanisme tersebut, pemohon perlu memastikan seluruh dokumen dan informasi yang dipersyaratkan telah disiapkan secara lengkap dan benar sejak awal. Pemenuhan dokumen secara tepat waktu menjadi penting agar proses permohonan tidak terhenti dan pemohon tidak perlu mengajukan permohonan baru.
PMK 55/2026 Atur Kompetensi, Kemenkeu Benahi Tax Intermediaries
Kementerian Keuangan melihat peran tax intermediary masih perlu ditata agar pendampingan kepada wajib pajak dapat berjalan dengan baik. Hal ini menjadi salah satu latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55/2026. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu menjelaskan bahwa pihak yang menjadi perantara dalam urusan perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami aturan yang berlaku. Di sisi lain, keberadaan mereka juga dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada wajib pajak. Tax Intermediary Bantu Wajib Pajak Pahami Aturan Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat PPPK Citra Wulan Ratri menjelaskan bahwa tax intermediary dapat berfungsi sebagai knowledge broker. Posisi tersebut membuat mereka berada di antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam hal penyampaian informasi. DJP memiliki pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak. Informasi tersebut kemudian dapat disampaikan melalui pihak yang memiliki kemampuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Bagi DJP, pola tersebut dapat membantu memperluas penyampaian informasi perpajakan. Sementara bagi wajib pajak, keberadaan tax intermediary dapat menjadi tempat untuk memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Kompetensi Kuasa Wajib Pajak Mulai Ditata Dalam PMK 55/2026 mencakup konsultan pajak serta pihak lain yang menjalankan tindakan sebagai kuasa wajib pajak. Keduanya masuk dalam pihak yang dapat menjalankan fungsi tax intermediary. Persyaratan kompetensi untuk kuasa wajib pajak sebenarnya telah memiliki dasar dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP. Ketentuan tersebut mensyaratkan kompetensi tertentu di bidang perpajakan sebelum seseorang dapat ditunjuk sebagai kuasa. PMK 55/2026 kemudian mengatur lebih lanjut mengenai kompetensi tersebut. Penataan dilakukan untuk menjaga kemampuan pihak yang memberikan jasa kepada wajib pajak sehingga pendampingan yang diberikan tetap memiliki kualitas yang memadai. Konsultan Pajak Punya Dua Jenis Ujian Salah satu bentuk pengukuran kompetensi dilakukan melalui uji kompetensi. Ujian ini diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan ditujukan untuk menguji kemampuan teknis perpajakan. Khusus untuk konsultan pajak, terdapat satu tahapan tambahan berupa ujian profesi. Materinya berkaitan dengan perilaku dan kode etik dalam menjalankan profesi. Dengan skema tersebut, calon konsultan pajak tidak hanya dinilai dari penguasaan materi perpajakan. Aspek etika dalam menjalankan pekerjaan juga menjadi bagian dari persyaratan profesi. Berbeda dengan konsultan pajak, pihak lain yang hanya akan bertindak sebagai kuasa wajib pajak tidak perlu mengikuti ujian profesi. Mereka cukup menjalani uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPK. Pengetahuan Pajak Perlu Diperbarui Kompetensi pihak lain sebagai kuasa wajib pajak juga tidak berlaku tanpa batas. Surat keterangan kompetensi yang diperoleh setelah dinyatakan lulus uji kompetensi memiliki masa berlaku selama tiga tahun. Setelah masa tersebut berakhir, pihak yang bersangkutan perlu mengikuti ujian penyegaran yang diselenggarakan BPPK. Tujuannya berkaitan dengan kebutuhan untuk memperbarui pengetahuan perpajakan. Aturan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, kompetensi yang telah dimiliki perlu diperbarui agar pengetahuan pihak yang memberikan pendampingan tetap mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan.
Kantor Konsultan Pajak Wajib Sampaikan Laporan Tahunan, Ini Isinya
JAKARTA — Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 mewajibkan kantor konsultan pajak menyampaikan laporan tahunan secara elektronik kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan Pasal 29 PMK 55/2026, laporan tahunan wajib disampaikan secara lengkap dan benar paling lambat 30 April tahun berikutnya. Dengan demikian, laporan untuk tahun 2026 harus disampaikan paling lambat 30 April 2027. Laporan tahunan kantor konsultan pajak sekurang-kurangnya memuat lima informasi utama, yaitu: Profil kantor konsultan pajak; Daftar nama dan profil seluruh konsultan pajak serta pegawai; Bukti penyampaian SPT kantor konsultan pajak; Laporan konsultan pajak; dan Laporan keuangan kantor konsultan pajak. Kewajiban khusus berlaku bagi kantor konsultan pajak yang akan ditutup. Laporan tahunan untuk penutupan dibuat untuk periode Januari sampai dengan tanggal permohonan penutupan dan wajib disampaikan paling lambat pada tanggal permohonan tersebut. PMK 55/2026 juga menetapkan sanksi bagi kantor yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Kantor yang tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tidak sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi peringatan. Sementara itu, apabila informasi dalam laporan terbukti tidak benar, kantor dapat dikenai sanksi pembekuan izin. Dengan ketentuan tersebut, kantor konsultan pajak perlu memastikan data personel, kepatuhan SPT, aktivitas jasa, dan laporan keuangan terdokumentasi dengan baik agar laporan tahunan dapat disampaikan tepat waktu, lengkap, dan benar.
SPP-TDLN Siap Diimplementasikan, DJP Persiapkan Tahapan Penerapan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan penerapan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) sudah berada pada tahap akhir persiapan. Pelaksanaan sistem ini akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur maupun pihak yang nantinya terhubung dalam sistem. Infrastruktur SPP-TDLN Telah Disiapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa DJP bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara SPP-TDLN telah menyelesaikan berbagai persiapan teknis. Persiapan tersebut meliputi pengembangan dan integrasi sistem, pengujian, sandboxing, serta uji konektivitas dengan industri sistem pembayaran. Tahapan ini menjadi bagian dari proses persiapan sebelum SPP-TDLN diterapkan. Selain kesiapan sistem, pelaksanaan SPP-TDLN juga akan mempertimbangkan keamanan transaksi dan data serta kesiapan pihak yang akan terhubung dengan sistem tersebut. Bank dan Lembaga Nonbank Akan Ditunjuk Pihak yang nantinya terhubung dengan SPP-TDLN terdiri atas bank dan lembaga nonbank yang ditetapkan sebagai pihak lain untuk melakukan pemungutan pajak. Sebelum memperoleh penunjukan, bank dan lembaga nonbank perlu melalui proses pengembangan serta stabilisasi sistem. Penunjukan akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan masing-masing pihak. Nama bank maupun lembaga nonbank yang telah ditunjuk akan diumumkan setelah proses penetapan selesai. Implementasi Dimulai 10 September Implementasi SPP-TDLN dijadwalkan mulai pada 10 September 2026, sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Namun, dimulainya implementasi tidak berarti seluruh pihak yang berkaitan dengan sistem tersebut langsung terhubung pada waktu yang sama. Perluasan kepada penerbit akan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti kesiapan masing-masing pihak dan tahapan implementasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 10 September 2026 menjadi awal penerapan SPP-TDLN, sedangkan keterhubungan pihak yang melakukan pemungutan akan berlangsung sesuai kesiapan.
Kewenangan Menteri Keuangan Atur Kuasa Wajib Pajak Digugat ke MK
JAKARTA — Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa wajib pajak kini diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon bernama Mahamuddin mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya norma yang memberikan delegasi pengaturan kompetensi kuasa wajib pajak kepada Menteri Keuangan. Perkara tersebut telah terdaftar di MK dengan Nomor 328/PUU-XXIV/2026. Berdasarkan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi (SIPPI) MK, perkara itu merupakan pengujian materiil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 dan Mahamuddin tercatat sebagai Pemohon. Agenda pemeriksaan pendahuluan pertama dijadwalkan pada 9 September 2026. Norma yang Dipersoalkan Objek permohonan Mahamuddin adalah frasa “… serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)” dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU HPP. Secara keseluruhan, Pasal 44E ayat (2) UU KUP memberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan terhadap sejumlah ketentuan perpajakan. Khusus huruf e, kewenangan tersebut mencakup pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), sekaligus kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a). Dengan demikian, norma yang diuji tidak secara langsung menetapkan standar kompetensi kuasa wajib pajak secara rinci. Undang-undang justru mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Menteri Keuangan melalui PMK. Persoalan inilah yang kemudian menjadi titik utama keberatan Mahamuddin. Pemohon Kaitkan dengan Pasal 23A UUD 1945 Dalam permohonannya, Mahamuddin pada pokoknya berpendapat bahwa pendelegasian tersebut bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pemohon menekankan bahwa konstitusi secara eksplisit menggunakan istilah “undang-undang” sebagai dasar pengaturan pajak. Karena itu, menurut Pemohon, pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tidak semestinya menyerahkan substansi tertentu yang berdampak terhadap hak wajib pajak kepada peraturan yang berada di bawah undang-undang. Dalam perspektif Pemohon, persoalannya bukan semata-mata keberadaan PMK sebagai peraturan pelaksana, melainkan sejauh mana undang-undang dapat mendelegasikan pengaturan yang berpotensi menentukan siapa yang dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak dan kompetensi apa yang harus dimilikinya. Pemohon menilai delegasi tersebut telah melampaui ruang pengaturan teknis-administratif karena menyentuh hak wajib pajak untuk memilih pihak yang dipercaya menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. PMK 44/2026 Menjadi Aturan Pelaksana Ketentuan yang dipersoalkan kemudian dijabarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. PMK tersebut ditetapkan pada 22 Juni 2026 dan menjadi aturan baru yang menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014. Dalam konsiderannya, PMK 44/2026 secara eksplisit menyebut Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP sebagai salah satu dasar pembentukannya. Dalam aturan baru tersebut, kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan pada dasarnya berupa pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. PMK 44/2026 membedakan persyaratan berdasarkan pihak yang bertindak sebagai kuasa. Konsultan pajak dianggap memenuhi kompetensi tertentu apabila memiliki Izin Konsultan Pajak, sedangkan pihak lain yang […]
SPP-TDLN Segera Berlaku, Pemungutan PPN Diawali 4 Bank BUMN
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai mengimplementasikan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada 10 September 2026. Sistem tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas basis pajak, khususnya di tengah berkembangnya aktivitas ekonomi digital. Rencana implementasi SPP-TDLN disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat bersama Komisi XI DPR. Menurutnya, penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) 68/2025. Perluas Basis Pajak Ekonomi Digital Bimo menjelaskan bahwa penerapan SPP-TDLN diarahkan untuk memperluas basis pajak dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital yang berasal dari luar negeri. SPP-TDLN secara khusus mencakup transaksi pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dengan adanya sistem tersebut, pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih terintegrasi. Jalin Ditugaskan Kembangkan SPP-TDLN Dalam pelaksanaannya, PT Jalin Pembayaran Nusantara mendapat penugasan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPP-TDLN. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan Perpres 68/2025. Secara umum, terdapat dua jenis transaksi yang masuk dalam skema pemungutan PPN melalui SPP-TDLN, yaitu: Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa barang digital oleh pemanfaat barang. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa jasa digital oleh pemanfaat jasa. Kedua jenis transaksi tersebut menjadi objek pemungutan PPN melalui mekanisme yang disiapkan dalam SPP-TDLN. Bank Jadi Pihak yang Memungut PPN Dalam skema SPP-TDLN, bank berperan sebagai pihak lain yang melakukan pemungutan PPN. Pemungutan dilakukan setelah penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi kepada bank bahwa transaksi digital luar negeri yang dilakukan terutang PPN. Adapun besaran PPN yang dipungut ditetapkan sebesar 11/111 dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP. Nilai tersebut digunakan apabila harga atau pembayaran yang diterima telah memperhitungkan PPN. Dengan mulai diterapkannya SPP-TDLN pada 10 September 2026, pemerintah berharap mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri dapat semakin mendukung optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital.
Konsultan Pajak Dimungkinkan Berhenti Sementara, Ini Prosedurnya
Konsultan pajak yang hendak menghentikan pemberian jasa perpajakan untuk sementara waktu kini wajib memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 PMK 55/2026, konsultan pajak yang bermaksud menghentikan sementara pemberian jasa perpajakan harus menyampaikan permohonan secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun. Dokumen yang Harus Disiapkan Dalam mengajukan permohonan, konsultan pajak perlu mengunggah sejumlah dokumen pendukung. Dokumen tersebut antara lain: Bukti keanggotaan asosiasi konsultan pajak. Surat pernyataan telah selesainya perikatan profesional. Surat tersebut harus ditandatangani oleh konsultan pajak. Dalam hal konsultan pajak merupakan rekan pada kantor konsultan pajak yang berbentuk perseroan terbatas (PT), persekutuan perdata, atau firma, surat tersebut juga harus ditandatangani oleh pimpinan kantor konsultan pajak. Dokumen pendukung mengenai alasan penghentian pemberian jasa, yang dapat berupa: surat keterangan dari dokter rumah sakit apabila penghentian dilakukan karena konsultan mengalami sakit keras sehingga tidak mampu menjalankan tugas secara terus-menerus; atau bukti lain yang menerangkan bahwa konsultan pajak tidak mampu menjalankan tugas secara terus-menerus. Dengan demikian, penghentian pemberian jasa bukan sekadar keputusan administratif dari konsultan pajak, tetapi harus melalui mekanisme permohonan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Ada Larangan Selama Masa Penghentian Jasa Setelah memperoleh persetujuan dan resmi menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, konsultan pajak tidak diperbolehkan memberikan jasa sebagai konsultan pajak. Selain itu, konsultan pajak yang berada dalam masa penghentian sementara juga dilarang memimpin kantor konsultan pajak. Ketentuan ini memastikan status penghentian sementara benar-benar dijalankan dan tidak digunakan sebagai dasar bagi konsultan untuk tetap menjalankan aktivitas profesional sebagaimana biasa. Dibebaskan dari Kewajiban PPL Konsultan pajak yang menjalani penghentian pemberian jasa sementara juga memperoleh pengecualian dari kewajiban mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Namun, pengecualian tersebut tidak berlaku untuk satu tahun terakhir sebelum masa penghentian pemberian jasa berakhir. Artinya, konsultan pajak tetap harus memenuhi kewajiban PPL pada periode satu tahun terakhir menjelang berakhirnya masa penghentian. Ketentuan untuk Konsultan yang Mengalami Sakit Keras Konsultan pajak yang menghentikan pemberian jasa karena sakit keras dan ingin kembali menjalankan kegiatan profesionalnya harus mengajukan permohonan persetujuan pemberian jasa kembali. Kewajiban tersebut berlaku baik apabila permohonan diajukan sebelum masa penghentian berakhir maupun setelah masa penghentian berakhir. Untuk mengajukan pemberian jasa kembali, konsultan pajak yang sebelumnya menghentikan jasa karena sakit keras harus melampirkan: surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa konsultan telah sehat dan mampu melaksanakan tugasnya; dan bukti telah mengikuti PPL dalam satu tahun terakhir. Dengan adanya persyaratan tersebut, konsultan yang kembali menjalankan profesinya setelah mengalami sakit keras harus terlebih dahulu memastikan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk melaksanakan tugas sebagai konsultan pajak. Berbeda untuk Konsultan yang Tidak Mengalami Sakit Keras Ketentuan yang berbeda berlaku bagi konsultan pajak yang menghentikan pemberian jasa sementara bukan karena sakit keras. Apabila masa penghentian pemberian jasa telah berakhir, konsultan tersebut dapat langsung kembali memberikan jasa perpajakan tanpa perlu mengajukan permohonan persetujuan pemberian jasa kembali. Namun, apabila ingin kembali memberikan jasa sebelum masa penghentian berakhir, konsultan pajak tetap harus mengajukan […]
DJP Siapkan 8 Kebijakan Strategis untuk 2027
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan 8 kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada 2027. Kebijakan tersebut mencakup pengembangan teknologi, penegakan hukum, pertukaran informasi, pengawasan, hingga penagihan pajak lintas negara. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan sejumlah kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya DJP memperkuat pelaksanaan tugas dan mendukung penerimaan negara. 8 Kebijakan Strategis DJP Adapun 8 kebijakan strategis yang akan dijalankan DJP pada 2027 meliputi: Pengembangan infrastruktur artificial intelligence (AI) DJP akan mengembangkan infrastruktur AI untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi perpajakan. Pengembangan tax crime handling system (TCHS) DJP akan mengembangkan sistem penanganan tindak pidana di bidang perpajakan atau tax crime handling system (TCHS). Berdasarkan Laporan Kinerja DJP 2025, TCHS merupakan sistem informasi yang digunakan untuk membantu memilih bahan baku pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang berkualitas. Pengembangan asset recovery management system (ARMS) ARMS merupakan sistem pengelolaan data aset wajib pajak, tersangka, dan penanggung pajak. Sistem ini digunakan untuk mendukung pemulihan penerimaan negara oleh penyidik. Perjanjian kerja sama penegakan hukum DJP juga akan memperkuat kerja sama dalam rangka penegakan hukum perpajakan. Pertukaran informasi keuangan dan aset kripto lintas negara DJP akan melanjutkan penguatan pertukaran informasi keuangan dan aset kripto dengan negara lain. Pertukaran informasi tersebut telah difasilitasi melalui common reporting standard (CRS) dan crypto asset reporting framework (CARF). Piloting cooperative compliance DJP akan menjalankan piloting program penjaminan kepatuhan pajak atau cooperative compliance. Program tersebut telah dimulai pada 3 BUMN, yaitu Pertamina, PLN, dan Pelindo. Indonesia akan menerapkan cooperative compliance melalui tax control framework (TCF) dan integrasi data perpajakan. Pengawasan pelaku usaha ekonomi digital DJP akan mengimplementasikan sekaligus mengevaluasi pola pengawasan terhadap pelaku usaha ekonomi digital. Penagihan tunggakan pajak global DJP akan mengimplementasikan penagihan tunggakan pajak secara global dalam kerangka hubungan bilateral dan multilateral. DJP Ajukan Anggaran Rp6,27 Triliun Untuk menjalankan 8 kebijakan strategis tersebut serta berbagai fungsi pendukung lainnya, DJP mengajukan anggaran 2027 sebesar Rp6,27 triliun. Anggaran tersebut akan mendukung pelaksanaan berbagai agenda DJP, mulai dari pengembangan sistem dan teknologi hingga penguatan penegakan hukum, pengawasan, serta kerja sama perpajakan lintas negara.
PMK 55 Tahun 2026 dan Dampaknya bagi Karyawan di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak menjadi salah satu ketentuan baru yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang bekerja maupun berkarier di bidang perpajakan. Peraturan ini mulai berlaku pada 24 Agustus 2026 dan menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai Konsultan Pajak. Meskipun secara umum PMK 55 Tahun 2026 mengatur mengenai Konsultan Pajak, ketentuan di dalamnya juga memiliki kaitan dengan karyawan. Hal ini terutama berkaitan dengan status pekerjaan, pengalaman kerja, hubungan kekerabatan dengan pegawai pada unit tertentu di bidang perpajakan, serta peluang karyawan untuk mengembangkan karier menjadi Konsultan Pajak. Bekerja di Bidang Pajak Tidak Berarti Otomatis Menjadi Konsultan Pajak Dalam dunia kerja, banyak karyawan yang sehari-hari menangani pekerjaan perpajakan, seperti menghitung kewajiban pajak perusahaan, membuat faktur pajak, menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan rekonsiliasi pajak, hingga membantu perusahaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Namun, pekerjaan tersebut tidak secara otomatis membuat seseorang berstatus sebagai Konsultan Pajak. Konsultan Pajak merupakan orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dan telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, seorang Tax Staff, Accounting & Tax, Tax Specialist, maupun karyawan bagian Finance yang menangani perpajakan tetap memiliki status sebagai karyawan perusahaan selama belum memperoleh Izin Konsultan Pajak. Hal ini penting dipahami agar tidak terjadi anggapan bahwa setiap orang yang bekerja di bidang pajak dapat langsung menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak. Status Karyawan Menjadi Salah Satu Hal yang Perlu Diperhatikan PMK 55 Tahun 2026 menetapkan persyaratan bagi seseorang yang ingin memperoleh Izin Konsultan Pajak. Salah satunya berkaitan dengan status pekerjaan. Seseorang yang mengajukan izin tidak boleh berstatus sebagai pegawai, karyawan, atau pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, BUMN, maupun BUMD. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap independensi profesi Konsultan Pajak. Seorang Konsultan Pajak diharapkan dapat memberikan jasa secara profesional dan tidak berada dalam posisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan karena adanya rangkap status pekerjaan. Dengan demikian, karyawan yang memiliki rencana menjadi Konsultan Pajak perlu memperhatikan tempat dan status pekerjaannya. Bagaimana dengan Karyawan Perusahaan Swasta? Ketentuan ini tidak berarti bahwa semua karyawan dilarang menjadi Konsultan Pajak. Karyawan yang bekerja pada perusahaan swasta tidak secara otomatis dilarang hanya karena memiliki hubungan kerja sebagai karyawan. Namun, untuk menjadi Konsultan Pajak, karyawan tersebut tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam PMK 55 Tahun 2026. Bagi karyawan yang saat ini bekerja sebagai Accounting & Tax atau Tax Staff pada perusahaan swasta, pengalaman tersebut justru dapat menjadi bekal untuk mengembangkan karier di bidang perpajakan. Pengalaman kerja di bidang perpajakan dapat menjadi salah satu bagian dari persyaratan dalam pengajuan izin, sesuai dengan klasifikasi dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, PMK 55 Tahun 2026 dapat menjadi perhatian bagi karyawan yang ingin menjadikan perpajakan sebagai jalur karier jangka panjang. Pengalaman Kerja Menjadi Bagian dari Persiapan Karier Bagi seorang karyawan, pengalaman kerja bukan hanya memberikan pengetahuan mengenai praktik perpajakan di perusahaan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari persiapan apabila di kemudian hari ingin menjadi Konsultan Pajak. Karyawan yang terbiasa mengerjakan pelaporan pajak, melakukan pemeriksaan […]
