Ini Syarat PPh Final 0% atas Pembebasan Utang dalam Restrukturisasi BUMN

Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0% atas pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha BUMN. Fasilitas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 dan bertujuan memberikan perlakuan perpajakan khusus terhadap proses penyehatan serta restrukturisasi perusahaan BUMN.

Meski demikian, fasilitas PPh final 0% tersebut tidak berlaku secara otomatis untuk seluruh pembebasan utang. Wajib pajak perlu memastikan bahwa pinjaman yang dihapuskan memenuhi karakteristik utang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026. Selain itu, kreditur dan debitur juga harus memenuhi sejumlah kriteria khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

Dengan demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebelum perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan utang dengan tarif PPh final 0%.

1. Delapan karakteristik pinjaman yang harus dipenuhi

Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026 mengatur bahwa utang yang dapat memperoleh perlakuan khusus harus benar-benar memiliki karakteristik sebagai pinjaman. Artinya, utang tersebut harus mencerminkan hubungan kreditur dan debitur yang sesungguhnya, bukan sekadar pencatatan utang secara administratif.

Terdapat delapan karakteristik yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pengakuan pinjaman oleh kreditur. Kreditur harus mengakui pinjaman tersebut secara ekonomis maupun legal. Dengan demikian, pinjaman harus benar-benar diakui sebagai kewajiban debitur dan hak kreditur.

2. Memiliki tanggal jatuh tempo. Pinjaman harus mempunyai jangka waktu dan tanggal jatuh tempo yang jelas sebagai dasar pengembalian utang.

3. Terdapat kewajiban pengembalian pokok pinjaman. Debitur harus memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman kepada kreditur, bukan sekadar kewajiban pembayaran yang tidak memiliki kepastian pengembalian.

4. Memiliki jadwal pembayaran. Harus terdapat pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun pembayaran imbal hasil atau bunga pinjaman.

5. Debitur memiliki kemampuan memperoleh dan membayar pinjaman. Pada saat pinjaman diberikan, debitur harus memiliki kemampuan untuk memperoleh pinjaman dari kreditur independen serta kemampuan membayar kembali pokok dan imbal hasil pinjaman sebagaimana debitur independen.

6. Didasarkan pada perjanjian pinjaman yang sah. Pinjaman harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Terdapat konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Harus ada konsekuensi hukum apabila debitur gagal mengembalikan pokok pinjaman dan/atau membayar imbal hasilnya sesuai perjanjian.

8. Kreditur memiliki hak tagih. Pemberi pinjaman harus mempunyai hak untuk menagih kembali pinjaman sebagaimana kreditur independen.

Kedelapan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pembebasan utang yang diberikan fasilitas perpajakan benar-benar berasal dari hubungan pinjam-meminjam yang memiliki substansi ekonomi dan kekuatan hukum.

Dengan kata lain, keberadaan pencatatan utang dalam laporan keuangan saja belum cukup. Perlu diperhatikan pula perjanjian pinjaman, jadwal pembayaran, kemampuan keuangan debitur, serta hak penagihan kreditur.

2. Empat kriteria untuk memperoleh fasilitas PPh final 0%

Selain memenuhi delapan karakteristik pinjaman, Pasal 25 ayat (2) PP 41/2026 mengatur empat kriteria tambahan yang harus dipenuhi agar keuntungan akibat pembebasan utang dapat dikenai PPh final dengan tarif 0%.

Keempat kriteria tersebut bersifat kumulatif, sehingga seluruhnya harus dipenuhi.

Pertama, kreditur dan debitur merupakan entitas restrukturisasi yang memiliki hubungan istimewa.

Kreditur dan debitur harus sama-sama merupakan entitas restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN serta memiliki hubungan istimewa.

Hubungan istimewa yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Kedua, debitur sedang dalam proses likuidasi.

Debitur harus merupakan entitas restrukturisasi yang sedang menjalani proses likuidasi.

Proses tersebut harus dibuktikan melalui:

  • Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembubaran perusahaan yang diikuti dengan likuidasi; atau

  • Penetapan pengadilan mengenai likuidasi.

Artinya, fasilitas ini tidak diberikan kepada seluruh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau melakukan restrukturisasi biasa. Terdapat persyaratan khusus berupa proses likuidasi yang harus dapat dibuktikan secara hukum.

Ketiga, penghapustagihan piutang telah memperoleh persetujuan.

Penghapustagihan piutang oleh kreditur harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratannya dibedakan berdasarkan status kreditur, yaitu:

  • Kreditur BUMN: penghapustagihan piutang harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan.

  • Kreditur anak usaha BUMN: penghapustagihan piutang harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar anak usaha BUMN.

Dengan demikian, keputusan penghapusan piutang tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Prosedur persetujuan internal maupun ketentuan khusus di bidang BUMN tetap harus dipenuhi.

Keempat, utang telah diakui sebelum 1 Januari 2026.

Utang yang akan dibebaskan harus sudah diakui secara hukum dan akuntansi sebelum 1 Januari 2026.

Ketentuan ini juga mencakup pengakuan utang atas bunga pinjaman yang timbul setelah 1 Januari 2026, sepanjang bunga tersebut berasal dari pokok utang yang telah diakui sebelum tanggal tersebut.

Dengan demikian, batas waktu 1 Januari 2026 terutama berkaitan dengan pengakuan pokok utang. Bunga yang timbul setelah tanggal tersebut tetap dapat termasuk dalam cakupan fasilitas sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

3. Kewajiban pemberitahuan kepada DJP

Pemenuhan karakteristik pinjaman dan empat kriteria di atas belum cukup. Entitas yang dibebaskan utangnya juga harus memenuhi kewajiban administratif untuk memanfaatkan fasilitas PPh final 0%.

Berdasarkan ketentuan yang diberitakan dalam PP 41/2026, entitas yang dibebaskan utangnya wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan PPh final beserta dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Pemberitahuan tersebut disampaikan paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang.

Apabila entitas restrukturisasi akan menjalani restrukturisasi kembali sebelum jangka waktu enam bulan berakhir, pemberitahuan wajib disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan.

Selain kewajiban pemberitahuan, terdapat dua persyaratan lain yang harus diperhatikan, yaitu:

  1. Entitas yang membebaskan utang dan entitas yang dibebaskan utangnya harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF).

  2. Kedua entitas tersebut harus melunasi utang pajak yang masih harus dibayar.

Dengan demikian, fasilitas PPh final 0% tidak hanya bergantung pada substansi transaksi pembebasan utang, tetapi juga pada pemenuhan persyaratan administrasi perpajakan oleh kedua pihak.

4. Bagaimana perlakuan apabila pinjaman tidak memenuhi karakteristik utang?

PP 41/2026 juga memberikan penegasan mengenai perlakuan perpajakan terhadap pinjaman yang tidak memenuhi karakteristik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), apabila pinjaman tidak memenuhi sebagian atau seluruh karakteristik tersebut, pinjaman akan diperlakukan sebagai ekuitas untuk keperluan perpajakan.

Perlakuan ini juga berlaku terhadap pinjaman tanpa bunga sebagaimana dimaksud dalam PP 94/2010.

Konsekuensinya, apabila pinjaman dikategorikan sebagai ekuitas, penghapusan pinjaman tersebut memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan penghapusan utang biasa.

Terdapat dua konsekuensi utama:

  • Bagi debitur: penghapusan pinjaman yang diperlakukan sebagai ekuitas bukan merupakan objek penghasilan.

  • Bagi kreditur: penghapusan pinjaman tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dengan demikian, tidak semua transaksi penghapusan utang otomatis menimbulkan penghasilan bagi debitur ataupun biaya yang dapat dikurangkan bagi kreditur. Penentuan karakteristik pinjaman menjadi hal penting untuk menentukan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut.

5. Dasar pengenaan dan saat terutangnya PPh final 0%

Pasal 25 PP 41/2026 juga mengatur beberapa aspek teknis terkait pengenaan PPh final atas pembebasan utang.

Meskipun tarif yang dikenakan sebesar 0%, keuntungan karena pembebasan utang tetap termasuk dalam objek PPh sebagaimana dimaksud dalam UU PPh.

Ketentuan teknisnya meliputi:

Aspek Ketentuan
Objek pajak Keuntungan karena pembebasan utang
Tarif PPh final 0%
Dasar pengenaan pajak Nilai utang yang dibebaskan
Saat terutang Tanggal efektif pembebasan utang

Tanggal efektif pembebasan utang ditentukan berdasarkan dokumen pelunasan yang diterbitkan oleh kreditur, seperti perjanjian, surat keterangan lunas, atau dokumen lainnya yang menyatakan bahwa piutang telah lunas, dianggap lunas, atau dihapustagihkan.

Adapun tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

Artinya, tarif 0% bukan berarti transaksi pembebasan utang berada di luar objek PPh. Transaksi tersebut tetap merupakan objek PPh final, tetapi dikenakan tarif nol persen apabila seluruh persyaratan fasilitas terpenuhi.

6. Jangka waktu berlakunya fasilitas

Fasilitas perpajakan khusus dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN berdasarkan PP 41/2026 memiliki batas waktu pemberlakuan.

Ketentuan tersebut dinyatakan berlaku hingga 31 Desember 2029.

Oleh karena itu, entitas restrukturisasi perlu memperhatikan jangka waktu tersebut ketika merencanakan pembebasan utang maupun memenuhi seluruh persyaratan administratif dan perpajakan yang ditentukan.

Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0% atas pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha BUMN. Fasilitas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 dan bertujuan memberikan perlakuan perpajakan khusus terhadap proses penyehatan serta restrukturisasi perusahaan BUMN.

Meski demikian, fasilitas PPh final 0% tersebut tidak berlaku secara otomatis untuk seluruh pembebasan utang. Wajib pajak perlu memastikan bahwa pinjaman yang dihapuskan memenuhi karakteristik utang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026. Selain itu, kreditur dan debitur juga harus memenuhi sejumlah kriteria khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

Dengan demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebelum perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan utang dengan tarif PPh final 0%.

1. Delapan karakteristik pinjaman yang harus dipenuhi

Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026 mengatur bahwa utang yang dapat memperoleh perlakuan khusus harus benar-benar memiliki karakteristik sebagai pinjaman. Artinya, utang tersebut harus mencerminkan hubungan kreditur dan debitur yang sesungguhnya, bukan sekadar pencatatan utang secara administratif.

Terdapat delapan karakteristik yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pengakuan pinjaman oleh kreditur. Kreditur harus mengakui pinjaman tersebut secara ekonomis maupun legal. Dengan demikian, pinjaman harus benar-benar diakui sebagai kewajiban debitur dan hak kreditur.

2. Memiliki tanggal jatuh tempo. Pinjaman harus mempunyai jangka waktu dan tanggal jatuh tempo yang jelas sebagai dasar pengembalian utang.

3. Terdapat kewajiban pengembalian pokok pinjaman. Debitur harus memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman kepada kreditur, bukan sekadar kewajiban pembayaran yang tidak memiliki kepastian pengembalian.

4. Memiliki jadwal pembayaran. Harus terdapat pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun pembayaran imbal hasil atau bunga pinjaman.

5. Debitur memiliki kemampuan memperoleh dan membayar pinjaman. Pada saat pinjaman diberikan, debitur harus memiliki kemampuan untuk memperoleh pinjaman dari kreditur independen serta kemampuan membayar kembali pokok dan imbal hasil pinjaman sebagaimana debitur independen.

6. Didasarkan pada perjanjian pinjaman yang sah. Pinjaman harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Terdapat konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Harus ada konsekuensi hukum apabila debitur gagal mengembalikan pokok pinjaman dan/atau membayar imbal hasilnya sesuai perjanjian.

8. Kreditur memiliki hak tagih. Pemberi pinjaman harus mempunyai hak untuk menagih kembali pinjaman sebagaimana kreditur independen.

Kedelapan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pembebasan utang yang diberikan fasilitas perpajakan benar-benar berasal dari hubungan pinjam-meminjam yang memiliki substansi ekonomi dan kekuatan hukum.

Dengan kata lain, keberadaan pencatatan utang dalam laporan keuangan saja belum cukup. Perlu diperhatikan pula perjanjian pinjaman, jadwal pembayaran, kemampuan keuangan debitur, serta hak penagihan kreditur.

2. Empat kriteria untuk memperoleh fasilitas PPh final 0%

Selain memenuhi delapan karakteristik pinjaman, Pasal 25 ayat (2) PP 41/2026 mengatur empat kriteria tambahan yang harus dipenuhi agar keuntungan akibat pembebasan utang dapat dikenai PPh final dengan tarif 0%.

Keempat kriteria tersebut bersifat kumulatif, sehingga seluruhnya harus dipenuhi.

Pertama, kreditur dan debitur merupakan entitas restrukturisasi yang memiliki hubungan istimewa.

Kreditur dan debitur harus sama-sama merupakan entitas restrukturisasi dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN serta memiliki hubungan istimewa.

Hubungan istimewa yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Kedua, debitur sedang dalam proses likuidasi.

Debitur harus merupakan entitas restrukturisasi yang sedang menjalani proses likuidasi.

Proses tersebut harus dibuktikan melalui:

  • Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembubaran perusahaan yang diikuti dengan likuidasi; atau

  • Penetapan pengadilan mengenai likuidasi.

Artinya, fasilitas ini tidak diberikan kepada seluruh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau melakukan restrukturisasi biasa. Terdapat persyaratan khusus berupa proses likuidasi yang harus dapat dibuktikan secara hukum.

Ketiga, penghapustagihan piutang telah memperoleh persetujuan.

Penghapustagihan piutang oleh kreditur harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratannya dibedakan berdasarkan status kreditur, yaitu:

  • Kreditur BUMN: penghapustagihan piutang harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan.

  • Kreditur anak usaha BUMN: penghapustagihan piutang harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar anak usaha BUMN.

Dengan demikian, keputusan penghapusan piutang tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Prosedur persetujuan internal maupun ketentuan khusus di bidang BUMN tetap harus dipenuhi.

Keempat, utang telah diakui sebelum 1 Januari 2026.

Utang yang akan dibebaskan harus sudah diakui secara hukum dan akuntansi sebelum 1 Januari 2026.

Ketentuan ini juga mencakup pengakuan utang atas bunga pinjaman yang timbul setelah 1 Januari 2026, sepanjang bunga tersebut berasal dari pokok utang yang telah diakui sebelum tanggal tersebut.

Dengan demikian, batas waktu 1 Januari 2026 terutama berkaitan dengan pengakuan pokok utang. Bunga yang timbul setelah tanggal tersebut tetap dapat termasuk dalam cakupan fasilitas sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

3. Kewajiban pemberitahuan kepada DJP

Pemenuhan karakteristik pinjaman dan empat kriteria di atas belum cukup. Entitas yang dibebaskan utangnya juga harus memenuhi kewajiban administratif untuk memanfaatkan fasilitas PPh final 0%.

Berdasarkan ketentuan yang diberitakan dalam PP 41/2026, entitas yang dibebaskan utangnya wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan PPh final beserta dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Pemberitahuan tersebut disampaikan paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang.

Apabila entitas restrukturisasi akan menjalani restrukturisasi kembali sebelum jangka waktu enam bulan berakhir, pemberitahuan wajib disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan.

Selain kewajiban pemberitahuan, terdapat dua persyaratan lain yang harus diperhatikan, yaitu:

  1. Entitas yang membebaskan utang dan entitas yang dibebaskan utangnya harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF).

  2. Kedua entitas tersebut harus melunasi utang pajak yang masih harus dibayar.

Dengan demikian, fasilitas PPh final 0% tidak hanya bergantung pada substansi transaksi pembebasan utang, tetapi juga pada pemenuhan persyaratan administrasi perpajakan oleh kedua pihak.

4. Bagaimana perlakuan apabila pinjaman tidak memenuhi karakteristik utang?

PP 41/2026 juga memberikan penegasan mengenai perlakuan perpajakan terhadap pinjaman yang tidak memenuhi karakteristik sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), apabila pinjaman tidak memenuhi sebagian atau seluruh karakteristik tersebut, pinjaman akan diperlakukan sebagai ekuitas untuk keperluan perpajakan.

Perlakuan ini juga berlaku terhadap pinjaman tanpa bunga sebagaimana dimaksud dalam PP 94/2010.

Konsekuensinya, apabila pinjaman dikategorikan sebagai ekuitas, penghapusan pinjaman tersebut memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan penghapusan utang biasa.

Terdapat dua konsekuensi utama:

  • Bagi debitur: penghapusan pinjaman yang diperlakukan sebagai ekuitas bukan merupakan objek penghasilan.

  • Bagi kreditur: penghapusan pinjaman tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dengan demikian, tidak semua transaksi penghapusan utang otomatis menimbulkan penghasilan bagi debitur ataupun biaya yang dapat dikurangkan bagi kreditur. Penentuan karakteristik pinjaman menjadi hal penting untuk menentukan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut.

5. Dasar pengenaan dan saat terutangnya PPh final 0%

Pasal 25 PP 41/2026 juga mengatur beberapa aspek teknis terkait pengenaan PPh final atas pembebasan utang.

Meskipun tarif yang dikenakan sebesar 0%, keuntungan karena pembebasan utang tetap termasuk dalam objek PPh sebagaimana dimaksud dalam UU PPh.

Ketentuan teknisnya meliputi:

Aspek Ketentuan
Objek pajak Keuntungan karena pembebasan utang
Tarif PPh final 0%
Dasar pengenaan pajak Nilai utang yang dibebaskan
Saat terutang Tanggal efektif pembebasan utang

Tanggal efektif pembebasan utang ditentukan berdasarkan dokumen pelunasan yang diterbitkan oleh kreditur, seperti perjanjian, surat keterangan lunas, atau dokumen lainnya yang menyatakan bahwa piutang telah lunas, dianggap lunas, atau dihapustagihkan.

Adapun tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

Artinya, tarif 0% bukan berarti transaksi pembebasan utang berada di luar objek PPh. Transaksi tersebut tetap merupakan objek PPh final, tetapi dikenakan tarif nol persen apabila seluruh persyaratan fasilitas terpenuhi.

6. Jangka waktu berlakunya fasilitas

Fasilitas perpajakan khusus dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN berdasarkan PP 41/2026 memiliki batas waktu pemberlakuan.

Ketentuan tersebut dinyatakan berlaku hingga 31 Desember 2029.

Oleh karena itu, entitas restrukturisasi perlu memperhatikan jangka waktu tersebut ketika merencanakan pembebasan utang maupun memenuhi seluruh persyaratan administratif dan perpajakan yang ditentukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *