JAKARTA – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) resmi mengumumkan hasil Ujian Sertifikasi Kompetensi (UKP) periode 1–8 tahun 2026. Peserta yang telah mengikuti ujian dapat memeriksa hasil kelulusan secara mandiri melalui akun masing-masing pada portal KLC Sertifikasi Kementerian Keuangan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-1/PP/PP.7/2026. Dalam pengumuman tersebut, BPPK menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) yang disahkan secara elektronik atau menggunakan tanda tangan digital pada 19 November 2026. BPPK menjelaskan bahwa SKK dapat diakses melalui akun KLC Sertifikasi masing-masing peserta setelah proses pengesahan elektronik dilakukan. Dengan demikian, peserta yang dinyatakan lulus tidak perlu menunggu penerbitan dokumen fisik untuk memperoleh bukti kelulusan sertifikasi. Cara Mengecek Hasil UKP Periode 1–8 Tahun 2026 Peserta dapat mengetahui status kelulusan UKP dengan mengakses portal sertifikasi Kementerian Keuangan melalui laman https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/. Pengecekan hasil ujian dapat dilakukan melalui menu Hasil Ujian pada akun masing-masing peserta. Melalui menu tersebut, peserta dapat melihat informasi mengenai hasil ujian yang telah diikuti. BPPK juga menegaskan bahwa hasil ujian yang telah diumumkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, peserta diharapkan memeriksa hasil ujian secara mandiri melalui portal resmi yang telah disediakan. Peserta Lulus Akan Memperoleh SKK dan SKT Peserta yang dinyatakan lulus UKP berhak memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK). Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa peserta telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan sertifikasi. SKK akan disahkan secara elektronik pada 19 November 2026 dan dapat diakses melalui akun KLC Sertifikasi masing-masing peserta. Selain memperoleh SKK, pemegang sertifikat tersebut juga akan secara otomatis memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT dapat digunakan sebagai salah satu dokumen untuk mendaftar sebagai pihak lain yang dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Dengan demikian, kelulusan UKP tidak hanya menjadi bukti pemenuhan kompetensi, tetapi juga menjadi bagian dari tahapan untuk memperoleh kewenangan sebagai pihak yang dapat memberikan jasa pendampingan atau mewakili wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peserta Tidak Lulus Dapat Mengikuti UKP Periode Berikutnya Bagi peserta yang belum dinyatakan lulus, BPPK memberikan kesempatan untuk kembali mengikuti UKP pada periode selanjutnya. BPPK telah mengumumkan jadwal pendaftaran UKP periode 17–24 tahun 2026 melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PP/2026. Berdasarkan pengumuman tersebut, pendaftaran UKP periode berikutnya dibuka mulai Jumat, 13 November 2026 pukul 08.00 WIB hingga Selasa, 17 November 2026 pukul 17.00 WIB. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal KLC Sertifikasi Kementerian Keuangan pada laman https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/. Adapun jadwal pelaksanaan UKP periode 17–24 tahun 2026 ditetapkan pada 23–26 November 2026. Sementara itu, hasil kelulusan ujian untuk periode tersebut dijadwalkan diumumkan pada 10 Desember 2026. Berikut rincian jadwal UKP periode 17–24 tahun 2026: Keterangan Jadwal Pembukaan pendaftaran 13 November 2026, pukul 08.00 WIB Penutupan pendaftaran 17 November 2026, pukul 17.00 WIB Pelaksanaan UKP 23–26 November 2026 Pengumuman hasil kelulusan 10 Desember 2026 Media pendaftaran KLC Sertifikasi Kemenkeu SKK Menjadi Salah Satu Persyaratan Pengajuan Izin Konsultan Pajak Selain dapat digunakan untuk mendukung pendaftaran sebagai pihak lain yang menjadi kuasa wajib pajak, SKK juga memiliki manfaat bagi calon konsultan pajak. Calon konsultan pajak dapat menggunakan SKK sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan izin praktik konsultan […]
Hapus Bukti Potong dari SPT, WP Bisa Diminta Klarifikasi Lewat SP2DK
Ditjen Pajak (DJP) dapat menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang terindikasi sengaja menghapus bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut apabila wajib pajak tidak merespons surat imbauan yang sebelumnya telah dikirimkan DJP. Melalui SP2DK, otoritas pajak dapat meminta penjelasan atas data yang dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa permintaan klarifikasi dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti imbauan yang telah diberikan. DJP Imbau 475.698 WP Periksa Kembali SPT DJP sebelumnya telah menyampaikan surat imbauan kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong PPh dalam SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2025. Pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui alamat email yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP. Melalui imbauan itu, wajib pajak diminta meneliti kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang tercantum dalam SPT. Pemeriksaan dilakukan dengan memverifikasi serta mencocokkan informasi yang dilaporkan dengan data yang dimiliki wajib pajak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, wajib pajak perlu segera membetulkan SPT agar informasi yang disampaikan mencerminkan keadaan sebenarnya. Pembetulan tersebut harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Bukti Potong yang Dihapus Tetap Tersimpan di DJP Dalam sistem Coretax, draf SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sudah dilengkapi dengan data penghasilan dan bukti potong yang dilaporkan oleh pihak pemotong. Informasi tersebut masuk secara otomatis ke dalam draf SPT. Meski demikian, wajib pajak tetap dapat menghapus bukti potong beserta data penghasilan yang berkaitan dengannya dari draf SPT. Namun, penghapusan ini tidak berarti informasi tersebut ikut terhapus dari sistem internal DJP. Data yang disampaikan pihak pemotong masih tersimpan dan dapat digunakan DJP untuk kepentingan pengawasan. Dengan demikian, bukti potong yang dihapus dari draf SPT tetap dapat ditelusuri melalui data yang dimiliki otoritas pajak. Apabila wajib pajak tidak melakukan pembetulan meskipun telah menerima imbauan, DJP dapat melanjutkan pengawasan dengan menerbitkan SP2DK. Permintaan klarifikasi ini dilakukan ketika data yang dilaporkan masih belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. WP Wajib Menanggapi Surat Imbauan dan SP2DK Pengawasan terhadap wajib pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025. Beleid tersebut mengatur bahwa kegiatan pengawasan dapat dilakukan melalui penyampaian surat imbauan maupun SP2DK. Wajib pajak yang menerima kedua jenis surat tersebut perlu memberikan tanggapan sesuai dengan permintaan DJP. Tanggapan dapat berupa pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau penyampaian penjelasan atas data maupun keterangan yang diminta. Selain itu, DJP mengingatkan wajib pajak agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang menggunakan nama otoritas pajak. Setiap email atau informasi yang diterima perlu dipastikan berasal dari saluran resmi DJP.
