Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak kurang bayar dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif berupa bunga. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan SPT Tahunan setelah sebelumnya menyampaikan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 181 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pasal tersebut menegaskan bahwa wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administratif berupa bunga. Sanksi bunga dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Pengenaan sanksi tersebut dibatasi paling lama 24 bulan, sedangkan bagian dari bulan dihitung penuh sebagai satu bulan. Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Bunga Selain PMK 81/2024, pengenaan sanksi bunga atas pembetulan SPT Tahunan juga mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan dan pembetulan tersebut menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga. Sementara itu, besaran tarif bunga per bulan diatur dalam Pasal 8 ayat (2b) UU KUP. Tarif tersebut dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen), kemudian hasilnya dibagi 12 (dua belas). Tarif bunga yang digunakan adalah tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan sanksi. Dengan demikian, penghitungan tidak serta-merta menggunakan suku bunga acuan yang berlaku pada saat wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT, melainkan mengacu pada ketentuan tarif pada awal periode penghitungan sanksi. Bagaimana Periode Penghitungan Sanksi Bunga? Dalam pembetulan SPT Tahunan yang menyebabkan pajak kurang bayar bertambah, penghitungan sanksi bunga pada prinsipnya dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran pajak yang masih harus dibayar. Periode penghitungan tersebut mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU KUP, dengan batas maksimal pengenaan sanksi selama 24 bulan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus mengenai penghitungan jangka waktu, yaitu bagian dari bulan tetap diperhitungkan sebagai satu bulan penuh. Artinya, apabila jangka waktu pengenaan sanksi tidak mencapai satu bulan penuh, periode tersebut tetap dihitung satu bulan. Contoh Penghitungan Sanksi Bunga Untuk memahami penerapan ketentuan tersebut, berikut ilustrasi penghitungan apabila wajib pajak orang pribadi melakukan pembetulan SPT Tahunan dan menyebabkan pajak kurang bayar bertambah. Misalnya, seorang wajib pajak memiliki kondisi sebagai berikut: Pajak kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan semula: Rp5.000.000. Pajak kurang bayar setelah pembetulan: Rp15.000.000. Tambahan pajak kurang bayar akibat pembetulan: Rp10.000.000. Dengan demikian, dasar penghitungan sanksi bunga adalah tambahan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp10.000.000, bukan seluruh jumlah pajak kurang bayar setelah pembetulan. Apabila tarif bunga yang berlaku pada awal penghitungan diasumsikan sebesar 0,5% per bulan dan periode pengenaan sanksi adalah 3 bulan, ilustrasi perhitungannya sebagai berikut: Tambahan pajak kurang bayar: Rp10.000.000 Tarif bunga per bulan: 0,5% Periode pengenaan: 3 bulan Sanksi bunga = Rp10.000.000 × 0,5% × 3 Sanksi bunga = Rp150.000. Dengan demikian, total tambahan kewajiban yang perlu dibayar akibat pembetulan tersebut adalah Rp10.150.000, terdiri […]
Bukti Potong PPh Dihapus dari SPT, DJP Ingatkan WP untuk Membetulkan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya indikasi wajib pajak orang pribadi menghilangkan bukti potong PPh dari draf SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025. Padahal, data bukti potong tersebut diperlukan untuk memastikan penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penghapusan bukti potong dapat menyebabkan informasi dalam SPT Tahunan menjadi tidak sesuai dengan kondisi perpajakan wajib pajak. Menanggapi hal tersebut, DJP mengingatkan wajib pajak yang melakukan penghapusan agar segera memperbaiki SPT yang telah dilaporkan. DJP menyampaikan bahwa pembetulan perlu dilakukan apabila masih terdapat penghasilan atau informasi perpajakan lain yang belum dimasukkan sehingga isi SPT tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pembetulan tersebut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Imbauan Pembetulan Disampaikan Melalui Email DJP telah mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui email dengan alamat pengirim berdomain resmi @pajak.go.id. Melalui pemberitahuan itu, wajib pajak diminta memeriksa kembali kelengkapan informasi dalam SPT Tahunan. Seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti potong PPh, serta informasi perpajakan lainnya harus dicantumkan secara benar, lengkap, dan jelas. Untuk membantu proses perbaikan, DJP juga telah memberikan petunjuk pembetulan SPT Tahunan melalui email tersebut. Wajib pajak perlu memperhatikan panduan yang disampaikan agar pembetulan dilakukan sesuai ketentuan. DJP mengingatkan bahwa SPT yang memuat keterangan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Data Bukti Potong Tetap Tersimpan dalam Sistem DJP Pada dasarnya, draf SPT Tahunan di Coretax telah memuat informasi penghasilan dan bukti potong yang diterbitkan oleh pihak pemotong. Data tersebut masuk secara otomatis ke dalam draf SPT milik wajib pajak orang pribadi. Coretax memang menyediakan fasilitas untuk menghapus bukti potong beserta informasi penghasilan yang terhubung dengannya. Namun, penghapusan melalui draf SPT tidak berarti data tersebut ikut terhapus dari sistem DJP. Data bukti potong dan penghasilan terkait tetap tersimpan dalam sistem DJP. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penghapusan bukti potong dari draf SPT tidak menghilangkan informasi yang sebelumnya telah diterima DJP dari pihak pemotong. Wajib pajak tetap perlu melaporkan seluruh informasi perpajakannya secara benar dalam SPT Tahunan.
