Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mengatur bahwa hukum perpajakan menjadi salah satu bidang keahlian yang harus dimiliki hakim yang bertugas di Pengadilan PFII. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, yang berlaku bagi hakim agung maupun hakim ad hoc. Selain hukum perpajakan, bidang keahlian yang dipersyaratkan meliputi hukum komersial internasional, hukum keuangan, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum kepailitan, hukum dalam bidang teknologi, perkara perdata internasional, arbitrase, dan bidang lain yang berkaitan dengan tujuan PFII. Penggunaan frasa “dan/atau” menunjukkan bahwa persyaratan keahlian tersebut bersifat alternatif sekaligus kumulatif. Artinya, hakim tidak harus menguasai seluruh bidang hukum yang disebutkan, tetapi dapat memenuhi kualifikasi melalui satu atau beberapa bidang keahlian yang relevan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum perpajakan dapat memenuhi salah satu kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan, sepanjang memenuhi persyaratan lainnya. Pencantuman hukum perpajakan sebagai salah satu kualifikasi hakim berkaitan dengan kompleksitas transaksi keuangan dan investasi internasional. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan perpajakan, seperti pemotongan pajak atas transaksi lintas negara, pengenaan pajak atas bunga dan dividen, transfer pricing, hingga penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perpajakan diperlukan untuk mendukung pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan aktivitas finansial internasional. Di sisi lain, UU Nomor 6 Tahun 2026 juga memberikan fasilitas perpajakan khusus bagi hakim ad hoc berkewarganegaraan asing (WNA). Berdasarkan Pasal 47 huruf c jo. Pasal 49 huruf c jo. Pasal 52 ayat (1), hakim ad hoc WNA memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0% atas penghasilan yang memenuhi ketentuan fasilitas tersebut. Pemberian fasilitas tersebut memiliki ketentuan waktu tersendiri. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2), jangka waktu pemberian fasilitas dihitung sejak hakim ad hoc mulai melaksanakan persidangan di Pengadilan PFII, bukan semata-mata sejak tanggal pengangkatannya. Adapun jangka waktu dan tata cara pemberian fasilitas diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55. Pengaturan ini juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan PFII. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c, pengadilan tersebut berwenang menangani perkara yang timbul dari pemberian fasilitas perpajakan di PFII. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti seluruh sengketa pajak di Indonesia otomatis menjadi kewenangan Pengadilan PFII. Dengan demikian, ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2026 menunjukkan bahwa hukum perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian perkara di lingkungan PFII. Selain memperkuat kualifikasi hakim melalui keterlibatan ahli di bidang perpajakan, pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh final 0% bagi hakim ad hoc WNA sebagai bagian dari upaya menarik tenaga profesional internasional dan mendukung pengembangan PFII sebagai pusat finansial internasional.