Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak Tak Penuhi Syarat, DJP Tidak Terbitkan Keputusan
Wajib pajak yang hendak mengajukan penghapusan sanksi administrasi (PSA) perlu memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Pasalnya, permohonan yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut oleh Ditjen Pajak (DJP).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024. Berdasarkan aturan itu, permohonan yang tidak lolos penelitian persyaratan tidak akan dipertimbangkan. DJP juga tidak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut.
DJP Sampaikan Surat Pengembalian
Apabila permohonan PSA tidak dapat dipertimbangkan, dirjen pajak akan mengirimkan surat pengembalian kepada wajib pajak. Surat tersebut disampaikan paling lama 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Dalam surat pengembalian itu, DJP menjelaskan bahwa permohonan tidak dapat diproses sekaligus mencantumkan alasan persyaratan yang belum terpenuhi. Meski demikian, permohonan yang dikembalikan tidak langsung mengurangi kesempatan wajib pajak untuk mengajukan PSA. Status pengajuan selanjutnya bergantung pada apakah permohonan tersebut merupakan pengajuan pertama atau kedua.
Jika permohonan yang tidak dipertimbangkan merupakan pengajuan pertama, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali PSA atas surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP) yang sama. Dengan kata lain, pengajuan tersebut dianggap belum pernah dilakukan sehingga wajib pajak tetap dapat menggunakan dua kesempatan pengajuan. Sementara itu, apabila permohonan yang dikembalikan merupakan pengajuan kedua, wajib pajak masih bisa mengajukan ulang. Namun, pengajuan tersebut harus dilakukan sebelum melewati batas waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama.
PSA Diajukan Maksimal Dua Kali
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PMK 118/2024, wajib pajak memiliki kesempatan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi paling banyak dua kali untuk STP atau SKP yang sama. Khusus untuk pengajuan kedua, terdapat batas waktu yang perlu diperhatikan. Permohonan harus disampaikan paling lama 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas pengajuan pertama.
Perhitungan jangka waktu tersebut mengacu pada tanggal pengiriman surat keputusan, bukan tanggal surat pengembalian permohonan yang tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, wajib pajak perlu mencermati kelengkapan persyaratan sejak awal pengajuan. Selain itu, pemahaman mengenai batas waktu dan jumlah kesempatan pengajuan juga diperlukan agar hak untuk mengajukan permohonan PSA tidak terlewat.
