Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat persyaratan pemberian restitusi dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Dalam aturan terbaru tersebut, PKP harus memenuhi ketentuan minimal 80% nilai penyerahannya berasal dari kegiatan tertentu untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP, Endro Tribudi Setijanto, menjelaskan bahwa ketentuan baru ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas restitusi dipercepat oleh wajib pajak yang sebenarnya bukan eksportir utama. “Ini diakali wajib pajak. Sebenarnya dia bukan eksportir, tapi dia mengekspor 1-2 barang saja sehingga masuk kriteria. Sehingga, pada PMK 28/2026 kita adjust,” ujar Endro dalam seminar Taxplore UI 2026. Berdasarkan PMK 28/2026, kegiatan yang diperhitungkan dalam memenuhi ambang batas 80% meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud, BKP tidak berwujud, dan jasa kena pajak (JKP), penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, serta penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Persyaratan ini berkaitan dengan karakteristik ekspor yang dikenai PPN tarif 0%. Meskipun tidak menghasilkan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. Kondisi tersebut memungkinkan eksportir mengalami kelebihan pembayaran PPN dan mengajukan restitusi. Menurut Endro, apabila kegiatan usaha PKP tidak didominasi ekspor, nilai lebih bayar yang timbul seharusnya tidak signifikan. Karena itu, pemerintah menetapkan batas minimal 80% agar fasilitas restitusi dipercepat benar-benar diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan kriteria. Delapan Kategori PKP Berisiko Rendah Dalam Pasal 13 hingga Pasal 18 PMK 28/2026, terdapat delapan kategori PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, yaitu: Perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat (AEO). Pabrikan atau produsen yang memenuhi persyaratan. Pedagang besar farmasi yang memiliki izin dan sertifikat distribusi obat. Distributor alat kesehatan yang memiliki izin dan sertifikat distribusi alat kesehatan. Perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian BUMN induk. Selain masuk dalam kategori tersebut, PKP juga wajib memenuhi persyaratan administratif, termasuk menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu selama 12 bulan terakhir, tidak sedang menjalani pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau penyidikan tindak pidana perpajakan, serta tidak pernah dipidana atas tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir. Restitusi Dipercepat Tetap Melalui Penelitian DJP PKP yang telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah tetap harus melalui penelitian DJP ketika mengajukan restitusi dipercepat. Penelitian mencakup pemenuhan persyaratan formal dan material, termasuk kesesuaian Pajak Masukan yang dikreditkan serta pemenuhan ambang batas minimal 80%. Dengan demikian, status sebagai PKP berisiko rendah tidak otomatis menjamin seluruh permohonan restitusi disetujui. Melalui PMK 28/2026, pemerintah berupaya memastikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN diberikan secara tepat sasaran. Pengetatan ini sekaligus mencegah perusahaan yang hanya melakukan ekspor dalam porsi kecil memanfaatkan fasilitas yang semestinya diperuntukkan bagi PKP dengan karakteristik kegiatan usaha tertentu.
Permohonan Penghapusan Sanksi Pajak Tak Penuhi Syarat, DJP Tidak Terbitkan Keputusan
Wajib pajak yang hendak mengajukan penghapusan sanksi administrasi (PSA) perlu memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Pasalnya, permohonan yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut oleh Ditjen Pajak (DJP). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024. Berdasarkan aturan itu, permohonan yang tidak lolos penelitian persyaratan tidak akan dipertimbangkan. DJP juga tidak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut. DJP Sampaikan Surat Pengembalian Apabila permohonan PSA tidak dapat dipertimbangkan, dirjen pajak akan mengirimkan surat pengembalian kepada wajib pajak. Surat tersebut disampaikan paling lama 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Dalam surat pengembalian itu, DJP menjelaskan bahwa permohonan tidak dapat diproses sekaligus mencantumkan alasan persyaratan yang belum terpenuhi. Meski demikian, permohonan yang dikembalikan tidak langsung mengurangi kesempatan wajib pajak untuk mengajukan PSA. Status pengajuan selanjutnya bergantung pada apakah permohonan tersebut merupakan pengajuan pertama atau kedua. Jika permohonan yang tidak dipertimbangkan merupakan pengajuan pertama, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali PSA atas surat tagihan pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP) yang sama. Dengan kata lain, pengajuan tersebut dianggap belum pernah dilakukan sehingga wajib pajak tetap dapat menggunakan dua kesempatan pengajuan. Sementara itu, apabila permohonan yang dikembalikan merupakan pengajuan kedua, wajib pajak masih bisa mengajukan ulang. Namun, pengajuan tersebut harus dilakukan sebelum melewati batas waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama. PSA Diajukan Maksimal Dua Kali Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PMK 118/2024, wajib pajak memiliki kesempatan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi paling banyak dua kali untuk STP atau SKP yang sama. Khusus untuk pengajuan kedua, terdapat batas waktu yang perlu diperhatikan. Permohonan harus disampaikan paling lama 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas pengajuan pertama. Perhitungan jangka waktu tersebut mengacu pada tanggal pengiriman surat keputusan, bukan tanggal surat pengembalian permohonan yang tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, wajib pajak perlu mencermati kelengkapan persyaratan sejak awal pengajuan. Selain itu, pemahaman mengenai batas waktu dan jumlah kesempatan pengajuan juga diperlukan agar hak untuk mengajukan permohonan PSA tidak terlewat.
