DJP Perketat Restitusi Dipercepat, PKP Berisiko Rendah Wajib Penuhi Syarat 80%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat persyaratan pemberian restitusi dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Dalam aturan terbaru tersebut, PKP harus memenuhi ketentuan minimal 80% nilai penyerahannya berasal dari kegiatan tertentu untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.
Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP, Endro Tribudi Setijanto, menjelaskan bahwa ketentuan baru ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas restitusi dipercepat oleh wajib pajak yang sebenarnya bukan eksportir utama.
“Ini diakali wajib pajak. Sebenarnya dia bukan eksportir, tapi dia mengekspor 1-2 barang saja sehingga masuk kriteria. Sehingga, pada PMK 28/2026 kita adjust,” ujar Endro dalam seminar Taxplore UI 2026.
Berdasarkan PMK 28/2026, kegiatan yang diperhitungkan dalam memenuhi ambang batas 80% meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud, BKP tidak berwujud, dan jasa kena pajak (JKP), penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, serta penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut.
Persyaratan ini berkaitan dengan karakteristik ekspor yang dikenai PPN tarif 0%. Meskipun tidak menghasilkan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. Kondisi tersebut memungkinkan eksportir mengalami kelebihan pembayaran PPN dan mengajukan restitusi.
Menurut Endro, apabila kegiatan usaha PKP tidak didominasi ekspor, nilai lebih bayar yang timbul seharusnya tidak signifikan. Karena itu, pemerintah menetapkan batas minimal 80% agar fasilitas restitusi dipercepat benar-benar diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan kriteria.
Delapan Kategori PKP Berisiko Rendah
Dalam Pasal 13 hingga Pasal 18 PMK 28/2026, terdapat delapan kategori PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, yaitu:
- Perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
- PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat (AEO).
- Pabrikan atau produsen yang memenuhi persyaratan.
- Pedagang besar farmasi yang memiliki izin dan sertifikat distribusi obat.
- Distributor alat kesehatan yang memiliki izin dan sertifikat distribusi alat kesehatan.
- Perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian BUMN induk.
Selain masuk dalam kategori tersebut, PKP juga wajib memenuhi persyaratan administratif, termasuk menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu selama 12 bulan terakhir, tidak sedang menjalani pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau penyidikan tindak pidana perpajakan, serta tidak pernah dipidana atas tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.
Restitusi Dipercepat Tetap Melalui Penelitian DJP
PKP yang telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah tetap harus melalui penelitian DJP ketika mengajukan restitusi dipercepat. Penelitian mencakup pemenuhan persyaratan formal dan material, termasuk kesesuaian Pajak Masukan yang dikreditkan serta pemenuhan ambang batas minimal 80%.
Dengan demikian, status sebagai PKP berisiko rendah tidak otomatis menjamin seluruh permohonan restitusi disetujui.
Melalui PMK 28/2026, pemerintah berupaya memastikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN diberikan secara tepat sasaran. Pengetatan ini sekaligus mencegah perusahaan yang hanya melakukan ekspor dalam porsi kecil memanfaatkan fasilitas yang semestinya diperuntukkan bagi PKP dengan karakteristik kegiatan usaha tertentu.
