Sanksi dari Keberatan dan Banding Dikecualikan dari PSA, Ini Ketentuannya
Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PSA) tidak berlaku untuk semua jenis sanksi pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan adanya beberapa sanksi yang tidak dapat diajukan melalui mekanisme tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2026.
Hal ini disampaikan Kring Pajak melalui media sosial pada Selasa (10/11/2026). Penjelasan tersebut berawal dari pertanyaan wajib pajak yang ingin mengetahui apakah sanksi administrasi akibat putusan Pengadilan Pajak masih bisa dimohonkan pengurangan atau penghapusan.
Ada Tiga Ketentuan yang Menjadi Pengecualian
Dalam penjelasannya, Kring Pajak menyebut sanksi administrasi yang masuk dalam pengecualian adalah sanksi yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP.
Ketiga ketentuan tersebut berkaitan dengan sanksi dalam proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali (PK). Sanksi yang diterbitkan berdasarkan pasal-pasal tersebut tidak dapat dimintakan pengurangan maupun penghapusan melalui fasilitas PSA.
Pengecualian ini tercantum dalam Pasal 21A huruf b PMK 71/2026. Artinya, wajib pajak perlu memperhatikan dasar penerbitan STP sebelum mengajukan permohonan. Apabila sanksi yang dikenakan termasuk dalam ketiga ketentuan tersebut, permohonan PSA tidak dapat diajukan.
Pengajuan PSA untuk Sanksi Lainnya Tetap Terbuka
Di luar jenis sanksi yang dikecualikan, wajib pajak masih dapat memanfaatkan fasilitas PSA. Namun, pengajuannya tetap harus mengikuti persyaratan yang berlaku.
Kring Pajak merujuk pada Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 71/2026 sebagai dasar pengajuan permohonan tersebut.
Dengan demikian, tidak cukup hanya melihat adanya sanksi administrasi untuk menentukan apakah PSA bisa diajukan. Wajib pajak juga perlu memeriksa ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi agar dapat mengetahui apakah sanksi tersebut termasuk dalam kategori yang masih bisa dimohonkan pengurangan atau penghapusan.
