Hapus Bukti Potong dari SPT, WP Bisa Diminta Klarifikasi Lewat SP2DK
Ditjen Pajak (DJP) dapat menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang terindikasi sengaja menghapus bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut apabila wajib pajak tidak merespons surat imbauan yang sebelumnya telah dikirimkan DJP. Melalui SP2DK, otoritas pajak dapat meminta penjelasan atas data yang dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa permintaan klarifikasi dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti imbauan yang telah diberikan.
DJP Imbau 475.698 WP Periksa Kembali SPT
DJP sebelumnya telah menyampaikan surat imbauan kepada 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong PPh dalam SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2025. Pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui alamat email yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP.
Melalui imbauan itu, wajib pajak diminta meneliti kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang tercantum dalam SPT. Pemeriksaan dilakukan dengan memverifikasi serta mencocokkan informasi yang dilaporkan dengan data yang dimiliki wajib pajak.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, wajib pajak perlu segera membetulkan SPT agar informasi yang disampaikan mencerminkan keadaan sebenarnya. Pembetulan tersebut harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
Bukti Potong yang Dihapus Tetap Tersimpan di DJP
Dalam sistem Coretax, draf SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sudah dilengkapi dengan data penghasilan dan bukti potong yang dilaporkan oleh pihak pemotong. Informasi tersebut masuk secara otomatis ke dalam draf SPT.
Meski demikian, wajib pajak tetap dapat menghapus bukti potong beserta data penghasilan yang berkaitan dengannya dari draf SPT. Namun, penghapusan ini tidak berarti informasi tersebut ikut terhapus dari sistem internal DJP.
Data yang disampaikan pihak pemotong masih tersimpan dan dapat digunakan DJP untuk kepentingan pengawasan. Dengan demikian, bukti potong yang dihapus dari draf SPT tetap dapat ditelusuri melalui data yang dimiliki otoritas pajak.
Apabila wajib pajak tidak melakukan pembetulan meskipun telah menerima imbauan, DJP dapat melanjutkan pengawasan dengan menerbitkan SP2DK. Permintaan klarifikasi ini dilakukan ketika data yang dilaporkan masih belum sesuai dengan keadaan sebenarnya.
WP Wajib Menanggapi Surat Imbauan dan SP2DK
Pengawasan terhadap wajib pajak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025. Beleid tersebut mengatur bahwa kegiatan pengawasan dapat dilakukan melalui penyampaian surat imbauan maupun SP2DK.
Wajib pajak yang menerima kedua jenis surat tersebut perlu memberikan tanggapan sesuai dengan permintaan DJP. Tanggapan dapat berupa pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau penyampaian penjelasan atas data maupun keterangan yang diminta.
Selain itu, DJP mengingatkan wajib pajak agar berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang menggunakan nama otoritas pajak. Setiap email atau informasi yang diterima perlu dipastikan berasal dari saluran resmi DJP.
