Buruan Cek! BPPK Resmi Rilis Hasil UKP Periode 1-8 Tahun 2026
JAKARTA – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) resmi mengumumkan hasil Ujian Sertifikasi Kompetensi (UKP) periode 1–8 tahun 2026. Peserta yang telah mengikuti ujian dapat memeriksa hasil kelulusan secara mandiri melalui akun masing-masing pada portal KLC Sertifikasi Kementerian Keuangan.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-1/PP/PP.7/2026. Dalam pengumuman tersebut, BPPK menyampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) yang disahkan secara elektronik atau menggunakan tanda tangan digital pada 19 November 2026.
BPPK menjelaskan bahwa SKK dapat diakses melalui akun KLC Sertifikasi masing-masing peserta setelah proses pengesahan elektronik dilakukan. Dengan demikian, peserta yang dinyatakan lulus tidak perlu menunggu penerbitan dokumen fisik untuk memperoleh bukti kelulusan sertifikasi.
Cara Mengecek Hasil UKP Periode 1–8 Tahun 2026
Peserta dapat mengetahui status kelulusan UKP dengan mengakses portal sertifikasi Kementerian Keuangan melalui laman https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/.
Pengecekan hasil ujian dapat dilakukan melalui menu Hasil Ujian pada akun masing-masing peserta. Melalui menu tersebut, peserta dapat melihat informasi mengenai hasil ujian yang telah diikuti.
BPPK juga menegaskan bahwa hasil ujian yang telah diumumkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, peserta diharapkan memeriksa hasil ujian secara mandiri melalui portal resmi yang telah disediakan.
Peserta Lulus Akan Memperoleh SKK dan SKT
Peserta yang dinyatakan lulus UKP berhak memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK). Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa peserta telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan sertifikasi.
SKK akan disahkan secara elektronik pada 19 November 2026 dan dapat diakses melalui akun KLC Sertifikasi masing-masing peserta.
Selain memperoleh SKK, pemegang sertifikat tersebut juga akan secara otomatis memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT dapat digunakan sebagai salah satu dokumen untuk mendaftar sebagai pihak lain yang dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Dengan demikian, kelulusan UKP tidak hanya menjadi bukti pemenuhan kompetensi, tetapi juga menjadi bagian dari tahapan untuk memperoleh kewenangan sebagai pihak yang dapat memberikan jasa pendampingan atau mewakili wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Peserta Tidak Lulus Dapat Mengikuti UKP Periode Berikutnya
Bagi peserta yang belum dinyatakan lulus, BPPK memberikan kesempatan untuk kembali mengikuti UKP pada periode selanjutnya.
BPPK telah mengumumkan jadwal pendaftaran UKP periode 17–24 tahun 2026 melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PP/2026.
Berdasarkan pengumuman tersebut, pendaftaran UKP periode berikutnya dibuka mulai Jumat, 13 November 2026 pukul 08.00 WIB hingga Selasa, 17 November 2026 pukul 17.00 WIB.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal KLC Sertifikasi Kementerian Keuangan pada laman https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/.
Adapun jadwal pelaksanaan UKP periode 17–24 tahun 2026 ditetapkan pada 23–26 November 2026. Sementara itu, hasil kelulusan ujian untuk periode tersebut dijadwalkan diumumkan pada 10 Desember 2026.
Berikut rincian jadwal UKP periode 17–24 tahun 2026:
| Keterangan | Jadwal |
|---|---|
| Pembukaan pendaftaran | 13 November 2026, pukul 08.00 WIB |
| Penutupan pendaftaran | 17 November 2026, pukul 17.00 WIB |
| Pelaksanaan UKP | 23–26 November 2026 |
| Pengumuman hasil kelulusan | 10 Desember 2026 |
| Media pendaftaran | KLC Sertifikasi Kemenkeu |
SKK Menjadi Salah Satu Persyaratan Pengajuan Izin Konsultan Pajak
Selain dapat digunakan untuk mendukung pendaftaran sebagai pihak lain yang menjadi kuasa wajib pajak, SKK juga memiliki manfaat bagi calon konsultan pajak.
Calon konsultan pajak dapat menggunakan SKK sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan izin praktik konsultan pajak. Setelah memperoleh izin tersebut, konsultan pajak masih perlu melakukan pendaftaran sebagai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak.
Adapun proses pendaftaran pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dengan demikian, UKP menjadi salah satu tahapan penting bagi pihak yang ingin mengembangkan kompetensi sekaligus memenuhi persyaratan administratif untuk menjalankan peran dalam bidang jasa perpajakan.
