Tanpa Bukti Pendukung, Seluruh Tagihan Jasa Bisa Kena PPh Pasal 23
Perusahaan yang menggunakan jasa dari pihak ketiga perlu memperhatikan komponen pembayaran yang dicantumkan dalam tagihan atau invoice. Pasalnya, tidak seluruh komponen pembayaran dalam tagihan jasa dapat dikecualikan dari dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, terdapat sejumlah komponen pembayaran yang dapat dikecualikan dari jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23. Komponen tersebut meliputi pembayaran gaji tenaga kerja, pembelian barang atau material, pembayaran kepada pihak ketiga, serta penggantian biaya (reimbursement).
Namun, pengecualian tersebut tidak berlaku secara otomatis. Wajib Pajak harus dapat menunjukkan bukti pendukung yang sah sesuai dengan jenis pembayaran yang dikecualikan.
Ketentuan ini menjadi penting karena apabila bukti pendukung tidak tersedia, seluruh pembayaran kepada penyedia jasa dapat diperhitungkan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23, dengan tetap mengecualikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Empat Komponen Pembayaran yang Dapat Dikecualikan
Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) huruf b PMK 141/2015, jumlah bruto untuk jasa selain jasa katering pada dasarnya mencakup seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada penyedia jasa.
Meskipun demikian, terdapat empat komponen pembayaran yang dapat dikecualikan dari dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang memenuhi persyaratan pembuktian.
1. Pembayaran gaji dan imbalan tenaga kerja
Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang merupakan imbalan atas pekerjaan dapat dikecualikan apabila pembayaran tersebut dilakukan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
Untuk membuktikan komponen tersebut, perusahaan perlu menyiapkan:
- Kontrak kerja antara penyedia tenaga kerja dan tenaga kerja yang bersangkutan.
- Daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan.
Dengan demikian, biaya tenaga kerja yang benar-benar dibayarkan kepada tenaga kerja oleh penyedia jasa dapat dikeluarkan dari dasar pemotongan PPh Pasal 23 apabila dokumen yang dipersyaratkan tersedia.
2. Pembelian barang atau material
Komponen pembelian barang atau material yang berkaitan dengan jasa yang diberikan juga dapat dikecualikan dari jumlah bruto.
Sebagai contoh, perusahaan menggunakan jasa pemasangan instalasi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pembelian kabel, pipa, dan perlengkapan lainnya. Apabila biaya pembelian material tersebut ditagihkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, nilai pembelian material dapat dikecualikan sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas barang atau material tersebut.
Dokumen pendukung yang diperlukan adalah faktur pembelian atas pengadaan atau pembelian barang maupun material yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
3. Pembayaran kepada pihak ketiga
Pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan melalui penyedia jasa dan berkaitan dengan jasa yang diberikan juga dapat dikecualikan.
Misalnya, perusahaan menggunakan jasa konsultan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya harus membayar biaya tertentu kepada pihak ketiga. Apabila biaya tersebut diteruskan melalui konsultan kepada pengguna jasa, pembayarannya dapat dikecualikan dari dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang didukung faktur tagihan dari pihak ketiga dan perjanjian tertulis.
Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa transaksi dengan pihak ketiga tersebut benar-benar berkaitan dengan jasa yang diberikan dan memiliki dokumen pendukung yang sesuai.
4. Penggantian biaya atau reimbursement
Selain ketiga komponen tersebut, penggantian biaya (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa juga dapat dikecualikan.
Contohnya, penyedia jasa terlebih dahulu membayar biaya transportasi, akomodasi, atau pengeluaran tertentu kepada pihak ketiga untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, biaya tersebut ditagihkan kembali kepada pengguna jasa.
Dalam kondisi tersebut, nilai reimbursement dapat dikeluarkan dari dasar pemotongan PPh Pasal 23 apabila penyedia jasa dapat menunjukkan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dilakukan kepada pihak ketiga.
Bukti Pendukung Menjadi Syarat Utama Pengecualian
Ketentuan mengenai dokumen pendukung secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (4) PMK 141/2015.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pembayaran atas empat komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen yang dipersyaratkan.
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya mencantumkan keterangan biaya material, biaya tenaga kerja, pembayaran pihak ketiga, atau reimbursement dalam invoice. Perusahaan juga harus memiliki dokumen yang membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar merupakan komponen pembayaran yang dapat dikecualikan.
Berikut rincian dokumen yang perlu diperhatikan:
| Komponen pembayaran | Bukti pendukung |
|---|---|
| Gaji, upah, honorarium, dan tunjangan tenaga kerja | Kontrak kerja dan daftar pembayaran imbalan tenaga kerja |
| Pembelian barang atau material | Faktur pembelian barang atau material |
| Pembayaran kepada pihak ketiga | Faktur tagihan pihak ketiga dan perjanjian tertulis |
| Reimbursement | Faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran kepada pihak ketiga |
Tidak Ada Bukti Pendukung, Seluruh Tagihan Menjadi Dasar PPh Pasal 23
Hal yang perlu menjadi perhatian perusahaan adalah konsekuensi apabila dokumen pendukung tidak tersedia.
Pasal 1 ayat (5) PMK 141/2015 mengatur bahwa apabila tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN.
Dengan kata lain, perusahaan tidak dapat langsung mengurangi nilai tagihan jasa dengan komponen material, tenaga kerja, pembayaran pihak ketiga, maupun reimbursement apabila tidak memiliki bukti pendukung yang dipersyaratkan.
Akibatnya, seluruh nilai pembayaran jasa yang seharusnya dapat dikecualikan tersebut tetap diperhitungkan dalam dasar pemotongan PPh Pasal 23.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen transaksi tidak hanya berkaitan dengan administrasi perusahaan, tetapi juga menentukan besarnya kewajiban pemotongan pajak.
Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 23
Untuk memahami penerapan ketentuan tersebut, berikut ilustrasi perusahaan yang menggunakan jasa pemasangan instalasi dari penyedia jasa dengan rincian tagihan sebagai berikut:
| Komponen tagihan | Nilai |
|---|---|
| Imbalan jasa pemasangan | Rp20.000.000 |
| Pembelian material | Rp15.000.000 |
| Biaya tenaga kerja | Rp10.000.000 |
| Reimbursement biaya pihak ketiga | Rp5.000.000 |
| Total sebelum PPN | Rp50.000.000 |
| PPN (misalnya 11%) | Rp5.500.000 |
| Total tagihan | Rp55.500.000 |
Kondisi pertama: Dokumen pendukung tersedia
Apabila perusahaan memiliki seluruh bukti pendukung yang dipersyaratkan, komponen pembelian material, biaya tenaga kerja, dan reimbursement dapat dikecualikan dari dasar pemotongan PPh Pasal 23.
Dengan demikian, dasar pemotongan hanya sebesar imbalan jasa pemasangan, yaitu Rp20.000.000.
PPh Pasal 23 yang harus dipotong:
2% × Rp20.000.000 = Rp400.000.
Kondisi kedua: Dokumen pendukung tidak tersedia
Apabila perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti pendukung atas komponen material, biaya tenaga kerja, dan reimbursement, seluruh pembayaran sebelum PPN menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 23.
Dengan demikian, dasar pemotongan menjadi Rp50.000.000.
PPh Pasal 23 yang harus dipotong:
2% × Rp50.000.000 = Rp1.000.000.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat selisih pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp600.000 antara kondisi ketika dokumen pendukung tersedia dan ketika dokumen tersebut tidak tersedia.
Perhitungan tersebut menggunakan asumsi penyedia jasa merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki NPWP dan transaksi merupakan jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23.
Bagaimana dengan Jasa Katering?
Perlu diperhatikan bahwa pengecualian empat komponen pembayaran tersebut secara khusus diatur untuk jasa selain jasa katering.
Pasal 1 ayat (3) PMK 141/2015 membedakan penghitungan jumlah bruto untuk jasa katering dan jasa selain katering.
Untuk jasa katering, jumlah bruto mencakup seluruh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada penyedia jasa.
Dengan demikian, ketentuan pengecualian biaya tenaga kerja, pembelian material, pembayaran kepada pihak ketiga, dan reimbursement sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b tidak dapat langsung diterapkan pada jasa katering.
Perusahaan perlu memperhatikan perbedaan perlakuan tersebut sebelum menentukan dasar pemotongan pajak.
Tarif PPh Pasal 23 atas Jasa
Sebagai informasi, PPh Pasal 23 dikenakan atas imbalan jasa tertentu yang termasuk dalam daftar jasa lain sebagaimana diatur dalam PMK 141/2015, sepanjang tidak termasuk penghasilan yang telah dikenai PPh final atau yang dipotong berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21.
Beberapa jenis jasa yang termasuk dalam cakupan pengaturan tersebut antara lain:
- Jasa teknik.
- Jasa manajemen.
- Jasa konstruksi dalam kategori jasa lain yang diatur.
- Jasa konsultan.
- Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
- Jasa hukum.
- Jasa perancang (design).
- Jasa penilai (appraisal).
Tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa tersebut adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi atau sebesar 4% sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) UU Pajak Penghasilan.
Perusahaan Perlu Memastikan Kelengkapan Dokumen Tagihan
Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan sebagai pihak yang melakukan pembayaran sekaligus pemotong PPh Pasal 23 perlu memastikan bahwa setiap komponen dalam tagihan penyedia jasa telah didukung dokumen yang memadai.
Pemeriksaan sebaiknya dilakukan sebelum pembayaran dilakukan, terutama apabila invoice memuat komponen selain imbalan jasa, seperti biaya material, tenaga kerja, pembayaran pihak ketiga, dan reimbursement.
Apabila dokumen pendukung tidak tersedia, perusahaan harus memperhitungkan seluruh pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN, sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 1 ayat (5) PMK 141/2015.
Dengan demikian, kelengkapan bukti transaksi menjadi faktor penting untuk menentukan jumlah bruto yang tepat sekaligus menghindari kesalahan dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.
