Wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS), tetapi masih memiliki harta yang belum dilaporkan secara lengkap, dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Fasilitas tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa kebijakan ini turut mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses pengungkapan harta. Hal tersebut dapat terjadi karena wajib pajak tidak selalu mengurus pelaporan secara mandiri, melainkan menggunakan bantuan pihak lain, seperti konsultan, kuasa, perantara, maupun pegawai yang menangani urusan perpajakan. Selain itu, DJP menemukan sejumlah ketidaksesuaian melalui informasi yang diterima dari pihak ketiga. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara perkembangan penghasilan dan jumlah aset yang dilaporkan wajib pajak. Ketidaksesuaian juga dapat terlihat ketika penghasilan yang tercantum dalam SPT pada tahun-tahun setelah PPS tidak mencerminkan profil harta yang sebelumnya telah diungkapkan. Ketentuan Besaran Pengurangan Sanksi KEP-239/PJ/2026 memberikan tiga pilihan besaran pengurangan sanksi administratif, yaitu 100%, 50%, dan 25%. Persentase yang dapat diperoleh wajib pajak bergantung pada waktu pembayaran pokok pajak setelah SKPKB diterbitkan. Rinciannya sebagai berikut: 100%: apabila pokok pajak dibayar paling lambat satu bulan sejak tanggal penerbitan SKPKB. 50%: apabila pokok pajak dibayar setelah satu bulan, tetapi masih dalam jangka waktu dua bulan sejak SKPKB diterbitkan. 25%: apabila pembayaran pokok pajak dilakukan setelah jangka waktu dua bulan sejak SKPKB diterbitkan. Pemberian pengurangan tersebut berlaku untuk sanksi administratif yang tercantum dalam SKP hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan sesuai dengan PMK 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS. Adapun fasilitas ini ditujukan bagi SKP yang diterbitkan mulai 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027. Wajib pajak juga harus memastikan pokok pajak terutang yang berkaitan dengan sanksi tersebut telah dibayar atau disetorkan paling lambat 31 Desember 2027. Persyaratan untuk Memperoleh Pengurangan Sanksi Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut perlu menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Pengajuan ini harus mengikuti ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026 serta memenuhi persyaratan tambahan dalam Diktum Keempat KEP-239/PJ/2026. Persyaratan yang dimaksud meliputi: Wajib pajak tidak sedang mengajukan gugatan maupun upaya hukum lainnya. Apabila gugatan atau upaya hukum lainnya telah diajukan, wajib pajak harus terlebih dahulu mencabutnya. Wajib pajak membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa timbulnya sanksi administratif disebabkan oleh kekhilafan atau bukan karena kesalahannya. Sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusannya belum dibayar atau dilunasi. Dengan ketentuan tersebut, wajib pajak yang memiliki kekurangan pengungkapan harta dalam PPS tetap berpeluang mendapatkan keringanan sanksi. Namun, pengajuan harus dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku, dengan besaran pengurangan yang disesuaikan berdasarkan waktu pelunasan pokok pajak.
