Bank dan perusahaan teknologi finansial (fintek) yang ditunjuk sebagai penerbit wajib menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) paling lambat 7 hari setelah menerima konfirmasi dari penyelenggara sistem. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa proses pemungutan PPN diawali dengan konfirmasi dari penyelenggara SPP-TDLN kepada penerbit. Konfirmasi tersebut berisi informasi mengenai transaksi digital luar negeri yang terutang PPN. Berdasarkan informasi itu, penerbit kemudian memungut PPN atas transaksi terkait. Setelah melakukan pemungutan, penerbit wajib menerbitkan dokumen sebagai bukti pemungutan PPN. Pajak yang terkumpul selanjutnya disetorkan kepada penyelenggara SPP-TDLN, yaitu PT Jalin Pembayaran Nusantara. Mekanisme Penyetoran PPN SPP-TDLN Inge menjelaskan bahwa PT Jalin memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN yang diterima dari penerbit ke kas negara sekaligus melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Dengan demikian, terdapat dua tahapan penyetoran PPN dalam skema SPP-TDLN. Pertama, penerbit menyetorkan PPN yang telah dipungut kepada PT Jalin paling lambat 7 hari sejak tanggal konfirmasi dari penyelenggara. Kedua, PT Jalin menyetorkan PPN tersebut ke kas negara paling lambat 7 hari sejak pajak diterima dari penerbit. Ketentuan mengenai batas waktu penyetoran pada kedua tahapan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 49/2026. DJP Siapkan 30 Penerbit Tambahan Hingga saat ini, DJP telah menunjuk 6 penerbit sebagai pemungut PPN melalui mekanisme SPP-TDLN. Keenam penerbit tersebut terdiri atas 5 bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, BSI, BTN, dan Bank Mandiri, serta 1 perusahaan fintek, yaitu LinkAja. DJP juga berencana menambah 30 penerbit dalam waktu dekat. Sejumlah calon penerbit saat ini tengah mempersiapkan sistem yang diperlukan. Bahkan, sebagian di antaranya telah memasuki tahap stabilisasi (stabilization period) untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara penuh. Sejak mulai beroperasi pada 25 September 2026, SPP-TDLN tercatat telah memproses jutaan transaksi. Meski demikian, DJP belum mengungkapkan jumlah penerimaan PPN dari sistem tersebut. Data penerimaan masih dalam proses rekonsiliasi antarpihak. Selain rekonsiliasi, DJP juga masih menguji kemampuan sistem dalam mengidentifikasi transaksi yang memang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan pemungutan dilakukan secara tepat dan tidak menyasar transaksi yang seharusnya tidak dikenai PPN. DJP ingin memastikan bahwa sistem dapat menentukan status transaksi yang terutang PPN secara akurat. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan pemungutan yang justru dapat menimbulkan persoalan bagi penerbit maupun pihak terkait.
