Hapus Bukti Potong di SPT? DJP Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Fasilitas PSA
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025 untuk segera melakukan pemeriksaan dan pembetulan SPT apabila ditemukan ketidaksesuaian. Wajib pajak yang melakukan pembetulan dan menimbulkan kekurangan pembayaran pajak berkesempatan memanfaatkan fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) hingga 100%.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan keringanan atas sanksi administratif yang timbul akibat pembetulan SPT. Kesempatan tersebut terutama relevan bagi wajib pajak yang sebelumnya menghapus bukti potong sehingga penghasilan dan pajak yang telah dipotong tidak seluruhnya tercermin dalam SPT Tahunan.
DJP Kirim Email kepada Wajib Pajak yang Terindikasi Menghapus Bukti Potong
DJP telah mengirimkan email imbauan kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh ketika menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Penghapusan bukti potong tersebut berpotensi menyebabkan informasi penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Berdasarkan informasi DJP, terdapat sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong. Dari jumlah tersebut, sebanyak 475.698 wajib pajak menjadi sasaran pengiriman email imbauan.
Email tersebut ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki bukti potong PPh nonfinal berstatus valid, telah dilaporkan oleh pihak penerbit, serta memiliki nilai PPh pada bukti potong yang dihapus lebih dari Rp100.000.
DJP juga mengungkapkan bahwa nilai PPh dalam bukti pemotongan yang terindikasi dihapus tersebut memiliki potensi mencapai Rp2,01 triliun.
Melalui imbauan tersebut, DJP meminta wajib pajak untuk melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan serta bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan. Apabila terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan.
Perlu diperhatikan bahwa penerimaan email tersebut merupakan imbauan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kembali, bukan dengan sendirinya berarti wajib pajak telah ditetapkan melakukan pelanggaran perpajakan.
Pembetulan SPT Dapat Menimbulkan Sanksi Administratif
Dalam hal pembetulan SPT Tahunan mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan atas kemauan sendiri, sepanjang tindakan tersebut belum dilakukan pemeriksaan, dan pembetulan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dikenai sanksi administratif berupa bunga atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
Dengan demikian, apabila wajib pajak sebelumnya menghapus bukti potong yang seharusnya diperhitungkan dalam SPT, pembetulan dapat mengakibatkan perubahan perhitungan pajak, termasuk timbulnya kekurangan pembayaran.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa kekurangan pembayaran yang timbul dari pembetulan SPT tersebut termasuk dalam cakupan sanksi administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP dan masuk dalam klaster pengawasan.
Wajib Pajak Berkesempatan Memperoleh Pengurangan Sanksi hingga 100%
Untuk meringankan beban wajib pajak, DJP memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan untuk memanfaatkan fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif (PSA).
Berdasarkan penjelasan Inge Diana Rismawanti, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembetulan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan melunasi kekurangan pembayaran pajak paling lambat 31 Desember 2026 dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif sebesar 100%.
Artinya, apabila wajib pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat pembetulan SPT dapat memperoleh pengurangan seluruhnya.
Namun, perlu dipahami bahwa pengurangan sanksi administratif tidak berarti penghapusan kewajiban membayar pokok pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang timbul dari pembetulan SPT. Fasilitas ini ditujukan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif, bukan menghapus pokok utang pajak.
Dasar Hukum Fasilitas PSA
Kebijakan PSA tersebut mengacu pada beberapa ketentuan perpajakan, antara lain:
- Pasal 8 ayat (2) UU KUP, yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga apabila pembetulan SPT Tahunan atas kemauan sendiri mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
- Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi apabila sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026, yang mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.
- KEP-239/PJ/2026, yang mengatur kebijakan perpajakan sehubungan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan persentase dan periode pelunasan tertentu. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku untuk jenis sanksi yang hendak dimohonkan pengurangannya.
Hal yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak
Bagi wajib pajak yang menerima email imbauan dari DJP, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan:
- Memastikan keaslian email. Wajib pajak perlu memastikan bahwa email berasal dari DJP dengan menggunakan domain resmi @pajak.go.id.
- Memeriksa kembali bukti potong. Cocokkan bukti potong yang diterbitkan pemberi kerja atau pihak pemotong dengan data yang tercantum dalam SPT Tahunan.
- Memastikan penghasilan telah dilaporkan. Periksa apakah seluruh penghasilan, baik yang telah dipotong PPh maupun penghasilan lainnya, telah dilaporkan secara benar.
- Melakukan pembetulan SPT apabila diperlukan. Jika ditemukan penghasilan atau bukti potong yang belum dilaporkan, wajib pajak perlu melakukan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan.
- Melunasi kekurangan pembayaran pajak. Apabila pembetulan menimbulkan kekurangan pembayaran, wajib pajak harus melunasi pokok pajak yang masih terutang.
- Memanfaatkan fasilitas PSA. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administratif sesuai dengan persyaratan dan batas waktu yang ditentukan dalam KEP-239/PJ/2026.
Dengan adanya fasilitas PSA, wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperbaiki pelaporan perpajakannya sekaligus memperoleh keringanan atas sanksi administratif yang timbul.
