Bebas Pajak Karyawan hingga Kenaikan PTKP Masuk Paket Insentif 2027

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket insentif ekonomi untuk 2027 yang mencakup perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja bergaji hingga Rp10 juta per bulan serta rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas dunia usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah mengarahkan agar sejumlah program ekonomi dapat mulai berjalan pada Januari 2027. Selain insentif pajak bagi pekerja, pemerintah juga akan melanjutkan program magang nasional dan vokasi nasional.

Rencana tersebut memperoleh persetujuan secara prinsip dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, sejumlah ketentuan teknis masih perlu diselesaikan sebelum fasilitas perpajakan tersebut dapat diterapkan pada tahun depan.

PPh Pasal 21 DTP Diperluas ke Seluruh Sektor

Salah satu kebijakan utama dalam paket insentif 2027 adalah rencana perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan.

Airlangga menjelaskan bahwa fasilitas tersebut direncanakan berlaku bagi pekerja di seluruh sektor usaha. Perluasan ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang menyasar sektor-sektor tertentu, khususnya sektor padat karya dan pariwisata.

Dalam keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 September 2026, pemerintah menyebutkan bahwa perluasan fasilitas tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu mempertahankan daya beli pekerja sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga.

Rencananya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur ketentuan teknis PPh Pasal 21 DTP akan ditandatangani sebelum 1 Januari 2027. Ketentuan tersebut diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan insentif, termasuk persyaratan penerima dan mekanisme pemberian fasilitas.

Perlu dipahami bahwa PPh Pasal 21 DTP bukan berarti seluruh pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta otomatis terbebas dari pajak berdasarkan semua ketentuan perpajakan. Fasilitas ini merupakan skema ketika pajak penghasilan yang memenuhi ketentuan ditanggung oleh pemerintah. Penerapan akhirnya tetap bergantung pada peraturan resmi yang diterbitkan.

Pemerintah Evaluasi Kenaikan PTKP

Selain memperluas PPh Pasal 21 DTP, pemerintah berencana meningkatkan batas PTKP. Saat ini, besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan, sebelum memperhitungkan tambahan PTKP berdasarkan status perkawinan dan tanggungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Airlangga mengatakan bahwa evaluasi kenaikan PTKP akan mempertimbangkan perkembangan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dengan demikian, penyesuaian diharapkan dapat memperhitungkan perubahan biaya hidup serta perkembangan penghasilan pekerja.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan besaran PTKP baru yang akan berlaku pada 2027. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan berapa kenaikan nominal yang akan diberikan atau kapan ketentuan barunya mulai diterapkan.

Rencana kenaikan PTKP tersebut telah memperoleh persetujuan secara prinsip dari Presiden Prabowo Subianto. Persetujuan itu tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-40/M/SDK/KI.00/10/2026 tertanggal 20 Oktober 2026.

Kenaikan PTKP berpotensi mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam kondisi tertentu, kebijakan tersebut juga dapat membuat wajib pajak dengan penghasilan kena pajak yang relatif rendah tidak lagi memiliki PPh terutang. Namun, dampak akhirnya bergantung pada besaran PTKP yang ditetapkan, status wajib pajak, serta penghitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Perbedaan PPh Pasal 21 DTP dan PTKP

Walaupun sama-sama dapat mengurangi beban pajak pekerja, PPh Pasal 21 DTP dan PTKP merupakan dua kebijakan yang berbeda.

PPh Pasal 21 DTP merupakan fasilitas ketika pajak penghasilan yang memenuhi persyaratan ditanggung pemerintah. Sementara itu, PTKP merupakan komponen pengurang penghasilan neto dalam menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi.

Artinya, perluasan PPh Pasal 21 DTP bekerja melalui pemberian fasilitas pajak, sedangkan kenaikan PTKP mengubah dasar penghitungan pajak. Kedua kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pekerja, tetapi mekanisme dan persyaratan penerapannya tidak sama.

Berikut gambaran perbedaannya:

Program Magang dan Vokasi Nasional Dilanjutkan

Paket insentif 2027 juga mencakup pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui program magang dan vokasi nasional.

Pemerintah menyiapkan kelanjutan program magang nasional dengan kuota 150.000 peserta. Peserta direncanakan memperoleh uang saku, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sertifikat, serta fasilitas PPh Pasal 21 DTP sesuai ketentuan program.

Sementara itu, program vokasi nasional ditargetkan menjangkau 300.000 peserta. Kedua program tersebut akan didukung anggaran sebesar Rp5,68 triliun.

Kelanjutan kedua program ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan tenaga kerja dan memperluas kesempatan memperoleh pengalaman kerja. Program vokasi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

PPN DTP Rumah dan Insentif Jaminan Sosial

Selain insentif bagi pekerja, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung sektor perumahan dan perlindungan sosial.

Pertama, fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah akan dilanjutkan. Berdasarkan penjelasan pemerintah, fasilitas tersebut diberikan atas bagian harga jual rumah sampai dengan Rp2 miliar. Ketentuan teknisnya direncanakan diatur lebih lanjut melalui PMK yang ditargetkan selesai sebelum 1 Januari 2027.

Kedua, pemerintah berencana memberikan relaksasi iuran JKK dan JKM berupa diskon 50% dari total iuran yang seharusnya dibayarkan peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Untuk menjalankannya, pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 sebelum Januari 2027.

Ketiga, pemerintah menyiapkan tambahan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan penyesuaian manfaat berdasarkan tingkat penghasilan pekerja.

Keempat, pemerintah menyiapkan dukungan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket perlindungan ekonomi yang mencakup pekerja, calon pembeli rumah, serta masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.

Pembebasan PPN Emas dan Insentif Perak

Di sektor industri perhiasan, pemerintah juga berencana menetapkan standar baru untuk pembebasan PPN atas emas serta membuka peluang pemberian insentif PPN atas perak.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan merevisi PP Nomor 49 Tahun 2022 untuk menyesuaikan standar kadar emas menjadi 99,9%, dari standar 99,99% yang disebutkan dalam ketentuan sebelumnya.

Perubahan tersebut ditujukan agar standar fasilitas perpajakan lebih sesuai dengan standar industri perhiasan. Revisi yang sama juga direncanakan membuka ruang bagi pemberian insentif PPN atas perak.

Namun, pelaksanaan fasilitas tersebut tetap menunggu penyelesaian dan penerbitan regulasi yang diperlukan.

Apa yang Perlu Diperhatikan Pekerja?

Bagi pekerja dan pemberi kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menjelang 2027.

Pertama, pekerja sebaiknya tidak langsung menganggap penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan pasti bebas pajak mulai Januari 2027. Perluasan PPh Pasal 21 DTP masih membutuhkan aturan teknis yang menjelaskan cakupan dan persyaratan penerimanya.

Kedua, pekerja perlu menunggu pengumuman resmi mengenai besaran PTKP baru. Hingga 26 Oktober 2026, pemerintah belum menetapkan nominal kenaikan PTKP tersebut.

Ketiga, perusahaan dan bagian penggajian perlu mengikuti penerbitan PMK terkait PPh Pasal 21 DTP agar pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan sesuai ketentuan terbaru.

Keempat, manfaat yang diterima setiap pekerja bisa berbeda karena penghitungan PPh Pasal 21 turut dipengaruhi oleh penghasilan, status perpajakan, serta ketentuan fasilitas yang berlaku.