SPT Tahunan Dibetulkan dan Pajak Kurang Bayar Naik? Wajib Pajak Dikenai Sanksi Bunga

Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak kurang bayar dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif berupa bunga. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan SPT Tahunan setelah sebelumnya menyampaikan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 181 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Pasal tersebut menegaskan bahwa wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administratif berupa bunga.

Sanksi bunga dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Pengenaan sanksi tersebut dibatasi paling lama 24 bulan, sedangkan bagian dari bulan dihitung penuh sebagai satu bulan.

Dasar Hukum Pengenaan Sanksi Bunga

Selain PMK 81/2024, pengenaan sanksi bunga atas pembetulan SPT Tahunan juga mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan dan pembetulan tersebut menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga.

Sementara itu, besaran tarif bunga per bulan diatur dalam Pasal 8 ayat (2b) UU KUP. Tarif tersebut dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen), kemudian hasilnya dibagi 12 (dua belas).

Tarif bunga yang digunakan adalah tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan sanksi. Dengan demikian, penghitungan tidak serta-merta menggunakan suku bunga acuan yang berlaku pada saat wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT, melainkan mengacu pada ketentuan tarif pada awal periode penghitungan sanksi.

Bagaimana Periode Penghitungan Sanksi Bunga?

Dalam pembetulan SPT Tahunan yang menyebabkan pajak kurang bayar bertambah, penghitungan sanksi bunga pada prinsipnya dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran pajak yang masih harus dibayar.

Periode penghitungan tersebut mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU KUP, dengan batas maksimal pengenaan sanksi selama 24 bulan.

Selain itu, terdapat ketentuan khusus mengenai penghitungan jangka waktu, yaitu bagian dari bulan tetap diperhitungkan sebagai satu bulan penuh. Artinya, apabila jangka waktu pengenaan sanksi tidak mencapai satu bulan penuh, periode tersebut tetap dihitung satu bulan.

Contoh Penghitungan Sanksi Bunga

Untuk memahami penerapan ketentuan tersebut, berikut ilustrasi penghitungan apabila wajib pajak orang pribadi melakukan pembetulan SPT Tahunan dan menyebabkan pajak kurang bayar bertambah.

Misalnya, seorang wajib pajak memiliki kondisi sebagai berikut:

• Pajak kurang bayar berdasarkan SPT Tahunan semula: Rp5.000.000.
• Pajak kurang bayar setelah pembetulan: Rp15.000.000.
• Tambahan pajak kurang bayar akibat pembetulan: Rp10.000.000.

Dengan demikian, dasar penghitungan sanksi bunga adalah tambahan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp10.000.000, bukan seluruh jumlah pajak kurang bayar setelah pembetulan.

Apabila tarif bunga yang berlaku pada awal penghitungan diasumsikan sebesar 0,5% per bulan dan periode pengenaan sanksi adalah 3 bulan, ilustrasi perhitungannya sebagai berikut:

Tambahan pajak kurang bayar: Rp10.000.000

Tarif bunga per bulan: 0,5%

Periode pengenaan: 3 bulan

Sanksi bunga = Rp10.000.000 × 0,5% × 3

Sanksi bunga = Rp150.000.

Dengan demikian, total tambahan kewajiban yang perlu dibayar akibat pembetulan tersebut adalah Rp10.150.000, terdiri atas tambahan pajak kurang bayar Rp10.000.000 dan sanksi bunga Rp150.000.

Catatan: Tarif 0,5% dalam ilustrasi hanya asumsi untuk menjelaskan mekanisme perhitungan, bukan tarif bunga resmi yang berlaku untuk seluruh periode. Tarif aktual harus merujuk pada keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Pembetulan SPT Dapat Dilakukan Sebelum Pemeriksaan

Wajib pajak pada dasarnya memiliki hak untuk membetulkan SPT yang telah disampaikan kepada DJP. Namun, hak tersebut tetap harus memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) PMK 81/2024.

Pembetulan secara sukarela dapat dilakukan sepanjang DJP belum menyampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa:

1. Surat pemberitahuan pemeriksaan; atau
2. Surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka.

Pemeriksaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, pembetulan SPT secara sukarela perlu dilakukan sebelum wajib pajak menerima pemberitahuan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Khusus untuk pembetulan SPT Tahunan yang menyatakan rugi atau lebih bayar, terdapat ketentuan tambahan. Berdasarkan Pasal 181 ayat (4) PMK 81/2024, pembetulan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Tata Cara Menyampaikan SPT Tahunan Pembetulan

Dalam menyampaikan SPT Tahunan pembetulan, wajib pajak perlu memastikan bahwa data dan informasi yang dilaporkan telah sesuai dengan kondisi perpajakan yang sebenarnya.

Secara umum, tahapan pembetulan meliputi:

1. Memeriksa kembali SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya dan mengidentifikasi kesalahan atau data yang belum dilaporkan secara benar.
2. Memperbaiki data penghasilan, biaya, kredit pajak, bukti potong, maupun komponen lain yang memengaruhi perhitungan pajak.
3. Memilih status pembetulan pada bagian status SPT dalam formulir induk.
4. Mengisi kembali perhitungan pajak berdasarkan data yang telah diperbaiki.
5. Mencantumkan jumlah PPh kurang bayar atau lebih bayar setelah pembetulan pada bagian yang disediakan dalam formulir induk.
6. Menyampaikan SPT Tahunan pembetulan melalui sarana pelaporan yang disediakan DJP.

Apabila pembetulan mengakibatkan pajak kurang bayar bertambah, wajib pajak perlu memperhitungkan sanksi bunga dan menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

SPT Pembetulan Terakhir Menjadi Dasar Pemenuhan Kewajiban Pajak

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi setelah wajib pajak menyampaikan SPT pembetulan.

Melalui pembetulan tersebut, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak didasarkan pada SPT berstatus pembetulan yang disampaikan terakhir.

Oleh karena itu, wajib pajak perlu memastikan bahwa seluruh informasi yang dicantumkan dalam SPT pembetulan telah diperiksa secara cermat. Kesalahan dalam pelaporan penghasilan, kredit pajak, maupun bukti potong dapat memengaruhi besarnya pajak terutang.

Wajib Pajak Diimbau Melaporkan SPT Sesuai Kondisi Sebenarnya

Sejalan dengan ketentuan tersebut, DJP juga mengimbau wajib pajak orang pribadi yang dengan sengaja menghapus bukti potong agar segera melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

Penghapusan bukti potong berpotensi menyebabkan informasi penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan dalam SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Oleh karena itu, wajib pajak perlu memastikan seluruh bukti potong dan penghasilan telah dilaporkan secara benar serta melakukan pembetulan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Pada akhirnya, pembetulan SPT Tahunan merupakan hak wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan perpajakan. Namun, apabila pembetulan menyebabkan bertambahnya pajak yang masih harus dibayar, terdapat konsekuensi berupa sanksi administratif bunga sesuai ketentuan UU KUP dan PMK 81/2024. Dengan melakukan pembetulan secara tepat waktu dan melaporkan seluruh informasi secara benar, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.