Dorong Kepatuhan Pajak, Purbaya Minta Ini ke DJP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja lebih giat dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hingga penegakan hukum perpajakan. Menurut Purbaya, peningkatan kinerja dan integritas pegawai menjadi kunci penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan pajak nasional. “Pegawai DJP harus fokus pada tugas utamanya yaitu melayani, mengawasi, memeriksa, menagih, dan menjaga kepatuhan. Jadi pendapatan kita utamanya dari pajak, kalau pajak kurang optimal, maka bukan membahayakan Kementerian Keuangan saja, tapi posisi fiskal secara keseluruhan,” ujarnya, dikutip pada Senin (18/5/2026). Purbaya juga menekankan pentingnya akurasi dan kelengkapan data perpajakan. Ia meminta DJP memastikan seluruh data pajak dikelola secara benar serta melakukan pemeriksaan dan penagihan secara profesional, terarah, dan transparan. Di sisi lain, pelayanan kepada wajib pajak diminta untuk dibuat lebih cepat, mudah, dan tidak berbelit. Ia meyakini bahwa jika seluruh pegawai DJP bekerja dengan etos kerja dan integritas tinggi, maka efektivitas pengawasan dan pelayanan akan meningkat, pelanggaran pajak dapat ditekan, dan penerimaan negara akan lebih terjaga. “Dua bulan pertama di tahun ini [penerimaan pajak] sempat tumbuh 30%, sekarang agak turun sedikit jadi 20%, tapi saya yakin dengan kepemimpinan Pak Bimo, Dirjen Pajak, kita bisa pertahankan pendapatan pajak kita di level yang tinggi di bulan-bulan mendatang,” ucap Purbaya. Sebagai informasi, penerimaan pajak nasional dalam APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun. Realisasi hingga kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan penerimaan pajak juga masih berlanjut pada awal kuartal II/2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan bahwa penerimaan pajak dari 1 Januari hingga 29 April 2026 tumbuh sekitar 18%.
Purbaya ke DJP: Lakukan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak secara Terarah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan terarah, khususnya dalam kegiatan pemeriksaan serta penagihan pajak. Purbaya menekankan bahwa pegawai DJP harus fokus pada fungsi utama perpajakan, yaitu melayani, mengawasi, memeriksa, menagih, dan menjaga kepatuhan wajib pajak guna memastikan penerimaan negara tetap optimal. Purbaya meminta DJP melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak secara tepat sasaran, bukan sekadar agresif mengejar penerimaan. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan perpajakan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit agar kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak meningkat. Menurutnya, kombinasi antara pelayanan yang baik dan penegakan hukum yang profesional dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Purbaya meminta DJP memastikan seluruh data perpajakan akurat, lengkap, dan valid. Dengan kualitas data yang baik, pengawasan dan pemeriksaan pajak dinilai akan lebih efektif dan dapat meminimalkan pelanggaran perpajakan. Pernyataan ini sejalan dengan berbagai penguatan sistem pengawasan pajak yang dilakukan pemerintah sepanjang 2026, termasuk penerapan PMK 111/2025 mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak dan pemanfaatan sistem Coretax. Purbaya juga mengaitkan pentingnya pengawasan pajak dengan kondisi fiskal negara. Ia menegaskan bahwa penerimaan negara sangat bergantung pada sektor pajak sehingga optimalisasi kepatuhan menjadi kunci menjaga kesehatan fiskal nasional. Pemerintah sendiri menargetkan penerimaan pajak tahun anggaran 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Hingga kuartal I/2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Purbaya menyebut penerimaan pajak sempat tumbuh sekitar 30% pada dua bulan pertama 2026 sebelum melandai ke kisaran 20%. Meski demikian, ia optimistis tren pertumbuhan penerimaan masih dapat dipertahankan di bawah kepemimpinan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Sebelumnya, Bimo juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak periode 1 Januari–29 April 2026 masih tumbuh sekitar 18%. Arah kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih memperkuat pengawasan, penagihan, dan penutupan kebocoran pajak dibanding mengandalkan program tax amnesty baru atau kenaikan tarif pajak. Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menggelar tax amnesty lagi kecuali ada instruksi langsung dari Presiden, dan lebih fokus mengoptimalkan kepatuhan serta penagihan pajak yang sudah memiliki dasar hukum kuat.
DJP Terima 12,33 Juta SPT Tahunan WP OP dan 941.602 SPT Badan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima sebanyak 13,27 juta SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 hingga 17 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12,33 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP), sedangkan 941.602 berasal dari wajib pajak badan. Dengan demikian, kontribusi pelaporan dari WP badan mencapai sekitar 7,09% dari total SPT yang diterima DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa mayoritas pelaporan WP orang pribadi berasal dari karyawan, yaitu sekitar 10,86 juta SPT, sementara 1,47 juta lainnya disampaikan oleh WP OP nonkaryawan. Untuk WP badan, terdapat 909.039 SPT yang menggunakan mata uang rupiah dan 1.518 SPT menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu, terdapat pula 241 SPT dari wajib pajak sektor migas yang dilaporkan baik dalam rupiah maupun dolar AS. wajib pajak badan masih memperoleh relaksasi pelaporan SPT Tahunan hingga 31 Mei 2026 berdasarkan KEP-71/PJ/2026. Dalam periode relaksasi tersebut, DJP memberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan maupun keterlambatan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 29. Penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), atau apabila STP sudah diterbitkan maka sanksi dapat dihapus secara jabatan oleh kepala kanwil DJP. pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 menggunakan sistem Coretax. Wajib pajak diwajibkan melakukan aktivasi akun Coretax sebelum dapat menyampaikan SPT secara online. Hingga pertengahan Mei 2026, DJP mencatat sebanyak 19,25 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax, terdiri atas 18,04 juta WP orang pribadi, 1,11 juta WP badan, 91.620 instansi pemerintah, dan 232 penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Peningkatan kepatuhan pelaporan SPT sepanjang 2026. Sebagai perbandingan, pada 25 Februari 2026 DJP baru menerima sekitar 4,05 juta SPT, lalu meningkat menjadi 9,07 juta SPT pada 25 Maret 2026, 12,30 juta SPT pada 28 April 2026, hingga akhirnya mencapai 13,27 juta SPT pada 17 Mei 2026.
Ingat! Bupot Tak Lagi Bisa Diunduh pada Menu Dokumen Saya di Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memindahkan akses pengunduhan bukti potong (bupot) PPh di Coretax dari menu “Dokumen Saya” ke menu baru bernama “Bukti Potong Saya” pada modul e-Bupot. Kebijakan ini mulai berlaku penuh sejak Mei 2026 sehingga wajib pajak tidak lagi dapat mengunduh bupot melalui menu lama. DJP menjelaskan bahwa wajib pajak kini harus masuk ke modul e-Bupot di Coretax, lalu memilih menu “Bukti Potong Saya” untuk melihat dan mengunduh dokumen bukti potong. Akses menu tersebut diperuntukkan bagi PIC atau signer e-Bupot PPh yang memiliki hak akses pada sistem Coretax. Perubahan ini dilakukan agar pencarian dokumen bukti potong menjadi lebih efisien dan terfokus. Jika sebelumnya menu “Dokumen Saya” berisi berbagai jenis dokumen perpajakan, kini menu “Bukti Potong Saya” hanya menampilkan dokumen bukti pemotongan/pemungutan pajak. Melalui fitur ini, wajib pajak dapat melakukan filter berdasarkan jenis bukti potong, masa pajak, tahun pajak, nomor pemotongan, hingga NPWP pihak pemotong. Fitur “Bukti Potong Saya” sudah mulai tersedia sejak sekitar Februari 2026. Namun, DJP masih memberikan masa transisi hingga April 2026, di mana wajib pajak masih dapat mengakses bupot melalui menu “Dokumen Saya”. Setelah masa transisi berakhir, seluruh akses unduh bupot dipusatkan sepenuhnya pada menu baru tersebut mulai Mei 2026. Kring Pajak juga menjelaskan bahwa apabila bukti potong belum muncul di menu “Bukti Potong Saya”, wajib pajak disarankan menekan tombol refresh pada tabel data. Jika tetap tidak ditemukan, kemungkinan penyebabnya adalah bukti potong belum diterbitkan oleh pemotong pajak melalui Coretax atau terdapat ketidaksesuaian NPWP 16 digit yang digunakan. Karena itu, DJP mengimbau wajib pajak memastikan pihak pemberi penghasilan telah menerbitkan bukti potong dengan data NPWP yang benar.
Telat Bayar Angsuran PPh 25, Benarkah Bisa Kena 2 Sanksi Sekaligus?
wajib pajak yang terlambat membayar angsuran PPh Pasal 25 berpotensi dikenai dua jenis sanksi sekaligus, yaitu sanksi keterlambatan pembayaran dan sanksi keterlambatan pelaporan. Hal ini disampaikan oleh Kring Pajak DJP melalui media sosial dengan merujuk pada Pasal 171 ayat (10) PMK 81/2024. pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yang telah tervalidasi dianggap sekaligus sebagai penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai tanggal pada bukti pembayaran. Karena itu, batas waktu pembayaran dan pelaporan menjadi sangat berkaitan. Angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan batas pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. anksi bunga dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan sesuai ketentuan UU KUP. Tarif tersebut dihitung dari suku bunga acuan ditambah 5% lalu dibagi 12, dan dikenakan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dilakukan, dengan maksimum pengenaan selama 24 bulan. Bagian bulan tetap dihitung penuh satu bulan PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak bulanan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sepanjang tahun berjalan. Besarnya angsuran biasanya dihitung berdasarkan PPh terutang pada SPT Tahunan tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak tertentu, lalu dibagi 12 bulan.
PER-6/PJ/2026 Turut Atur Pencantuman Tahun Pengenaan pada SPT GloBE
PER-6/PJ/2026 tidak hanya mengatur tata cara pelaporan pajak minimum global (GloBE), tetapi juga secara khusus mengatur pencantuman tahun pengenaan GloBE dalam SPT Tahunan PPh. Dalam ketentuan tersebut, wajib pajak GloBE diwajibkan mencantumkan tahun pengenaan sesuai dengan periode akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi grup perusahaan multinasional. Apabila laporan keuangan konsolidasi menggunakan periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, maka tahun pengenaan GloBE yang dicantumkan dalam SPT adalah Januari–Desember 2025. Tahun pengenaan GloBE sendiri merupakan tahun saat pajak minimum global dikenakan kepada grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria omzet konsolidasi minimal EUR750 juta dalam setidaknya 2 dari 4 tahun terakhir sebelum tahun pengenaan. PER-6/PJ/2026 juga mengatur perlakuan khusus apabila periode akuntansi wajib pajak GloBE berbeda dengan periode akuntansi entitas induk utama yang bukan subjek pajak dalam negeri (SPDN). Dalam kondisi tersebut, wajib pajak di Indonesia tetap harus melaporkan SPT Tahunan PPh GloBE mengikuti tahun pengenaan milik entitas induk utama agar pelaporan dalam satu grup multinasional tetap konsisten secara global. Aturan ini berkaitan erat dengan ketentuan pelaporan SPT GloBE yang sebelumnya juga diperinci dalam PER-6/PJ/2026. SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE wajib disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Untuk tahun pertama penerapan GloBE, wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaporan selama maksimal 2 bulan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP sebelum jatuh tempo pelaporan. Regulasi ini diterbitkan sebagai bagian dari implementasi Pilar Dua OECD/G20 mengenai pajak minimum global dengan tarif efektif minimum 15%. Pemerintah Indonesia melalui DJP ingin memastikan keseragaman administrasi, kepastian hukum, dan sinkronisasi pelaporan antarnegara bagi grup perusahaan multinasional yang menjadi subjek GloBE.
3 Kode Jenis Setoran untuk Deposit Pajak, Jangan Sampai Keliru
Setelah implementasi Coretax, DJP memperkenalkan sistem deposit pajak sebagai alternatif pembayaran pajak selain menggunakan kode billing biasa. Deposit pajak merupakan pembayaran yang belum dialokasikan untuk kewajiban pajak tertentu sehingga wajib pajak dapat mengisi saldo terlebih dahulu (top up) dan menggunakannya saat diperlukan. Ketentuan ini diatur dalam PMK 81/2024. Untuk melakukan top up deposit pajak, wajib pajak menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) 411618. Namun, terdapat 3 Kode Jenis Setoran (KJS) berbeda yang memiliki fungsi masing-masing sehingga penggunaannya tidak boleh keliru. Kode pertama adalah KAP-KJS 411618-100 yang digunakan untuk setoran deposit pajak umum. Saldo deposit ini dapat dipakai untuk berbagai pembayaran pajak, misalnya melunasi kekurangan pembayaran pada SPT Masa atau kewajiban pajak lainnya selama saldo mencukupi. Ini merupakan kode yang paling umum digunakan wajib pajak. Kode kedua adalah KAP-KJS 411618-200 yang secara khusus digunakan untuk deposit pajak terkait permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Dalam pengajuan perpanjangan SPT Tahunan, wajib pajak harus melampirkan penghitungan sementara pajak terutang serta bukti pelunasan apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelunasan estimasi pajak kurang bayar sebelum mengajukan perpanjangan harus menggunakan kode 411618-200, bukan kode umum 100. Kode ketiga adalah KAP-KJS 411618-300 yang digunakan untuk pembayaran tagihan atau ketetapan terkait deposit pajak. Kode ini dipakai apabila terdapat jumlah deposit pajak yang masih harus dibayar berdasarkan dokumen resmi seperti STP, SKP, keputusan keberatan, putusan banding, hingga peninjauan kembali. ketiga kode tersebut tercantum dalam PER-10/PJ/2024. Karena masing-masing kode memiliki tujuan berbeda, wajib pajak perlu memastikan penggunaan KJS sesuai peruntukannya agar pembayaran tidak salah klasifikasi dan tidak menimbulkan kendala administrasi di Coretax.
Peraturan Teknis Pajak Minimum Global Terbit, Atur Soal GIR hingga SPT
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan PER-6/PJ/2026 sebagai aturan teknis pelaksanaan pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) di Indonesia. Peraturan ini menjadi pedoman rinci bagi grup perusahaan multinasional dalam melaksanakan kewajiban administrasi, pembayaran, dan pelaporan pajak minimum global yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 136/2024. Aturan tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari tata cara penetapan status wajib pajak GloBE melalui sistem Coretax, mekanisme penyampaian Globe Information Return (GIR), pelaporan SPT Tahunan PPh GloBE, hingga tata cara pembayaran pajak tambahan berdasarkan skema Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) dan Undertaxed Profits Rule (UTPR). DJP juga menetapkan prosedur penyampaian notifikasi bagi entitas grup multinasional yang termasuk cakupan pajak minimum global. PER-6/PJ/2026 mengatur pengawasan kepatuhan wajib pajak oleh DJP, termasuk mekanisme penelitian, pemeriksaan, pembetulan, keberatan, pengurangan sanksi administratif, hingga proses banding dan peninjauan kembali. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur pelaporan pajak, tetapi juga memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa perpajakan dalam rezim GloBE. Pajak minimum global sendiri merupakan bagian dari Pilar Dua OECD/G20 yang bertujuan mencegah praktik pengalihan laba (profit shifting) ke negara dengan tarif pajak rendah. Ketentuan ini berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi minimal EUR750 juta per tahun dan menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15%. Jika suatu entitas dalam grup membayar pajak di bawah batas minimum tersebut di suatu yurisdiksi, maka negara lain tempat grup beroperasi dapat mengenakan pajak tambahan (top-up tax). Melalui penerbitan aturan teknis ini, pemerintah Indonesia berupaya memastikan implementasi pajak minimum global berjalan selaras dengan standar internasional sekaligus menjaga basis pajak domestik agar potensi penerimaan pajak tidak berpindah ke negara lain.
