Registrasi NIK merupakan tahap awal pencatatan identitas seseorang dalam sistem perpajakan. Proses ini memastikan NIK warga negara diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui basis data kependudukan. Namun, registrasi ini belum menjadikan seseorang sebagai wajib pajak, karena pada tahap ini belum memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang melekat. Tahap ini dapat diibaratkan seperti dunia perbankan. Bayangkan seorang calon nasabah mengunjungi bank untuk pertama kalinya. Petugas meminta kartu identitas mereka, lalu memasukkan data pribadi mereka ke dalam sistem. Identitas nasabah memang sudah teridentifikasi oleh sistem perbankan, tetapi mereka belum memiliki rekening. Artinya, mereka tidak dapat menabung, mentransfer uang, atau bertransaksi. Demikian pula, registrasi NIK hanyalah proses registrasi awal agar sistem perpajakan dapat mengenali identitas mereka, tanpa dikenakan kewajiban perpajakan apa pun. Tahap selanjutnya adalah aktivasi NIK, yaitu tahap di mana NIK yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai nomor induk kependudukan (NIK) diubah menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada tahap ini, hak dan kewajiban perpajakan resmi berlaku. Dengan NPWP, seseorang secara hukum diakui sebagai wajib pajak dan dapat melakukan berbagai kegiatan perpajakan, mulai dari pelaporan hingga pembayaran. Dengan kata lain, tidak semua orang perlu mengaktifkan NIK; hanya mereka yang membutuhkan NPWP yang perlu melalui proses aktivasi ini. Dalam analogi perbankan, tahap ini mirip dengan proses pembukaan rekening. Setelah calon nasabah mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diperlukan, bank akan memberikan nomor rekening resmi. Nomor ini berfungsi sebagai pengenal transaksi dan memungkinkan nasabah untuk mulai menabung atau menarik uang. Demikian pula, aktivasi NIK mengubah status NIK mereka menjadi NPWP, yang secara resmi memungkinkan seseorang memasuki dunia perpajakan. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja tidak cukup. Untuk menggunakan layanan pajak online, wajib pajak perlu mengaktifkan akun mereka di sistem Coretax. Aktivasi ini memberikan akses masuk, yang memungkinkan wajib pajak untuk membuat kode tagihan, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), atau memantau kewajiban pajak mereka secara online. Tanpa aktivasi akun, akses ke layanan digital tetap terblokir, meskipun mereka memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Analogi perbankan relevan di sini. Memiliki nomor rekening saja tidak praktis jika nasabah harus mengunjungi kantor cabang setiap kali ingin memeriksa saldo atau melakukan transfer. Oleh karena itu, bank menyediakan layanan perbankan seluler atau kartu ATM untuk mempermudah transaksi. Demikian pula, aktivasi akun Coretax berfungsi seperti perbankan seluler: memudahkan akses, mempercepat layanan, dan memungkinkan wajib pajak untuk mengelola kewajiban mereka kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.