Pertimbangkan Minyak Mahal, Purbaya Setuju Beri PPN DTP Mobil

rencana pemerintah kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik mulai Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan tersebut dipertimbangkan karena harga minyak dunia diperkirakan tetap tinggi akibat konflik di Timur Tengah.

Pemerintah menilai penggunaan kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Dengan semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, kebutuhan impor minyak diharapkan menurun sehingga ketahanan ekonomi nasional lebih terjaga di tengah gejolak global.

Dalam skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan memberikan PPN DTP sebesar 100% untuk mobil listrik berbaterai nikel atau nickel manganese cobalt (NMC), sedangkan mobil listrik dengan baterai nonnikel akan memperoleh PPN DTP sebesar 40%. Insentif tersebut direncanakan berlaku untuk 100.000 unit mobil listrik.

Selain mobil listrik, pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit untuk 100.000 unit motor listrik. Kebijakan ini telah dibahas bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Purbaya juga menjelaskan bahwa pemberian insentif lebih besar untuk kendaraan listrik berbaterai nikel bertujuan mendorong hilirisasi industri nikel dalam negeri. Pemerintah ingin sumber daya nikel Indonesia dimanfaatkan untuk pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik, bukan hanya diekspor sebagai bahan mentah.