Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan/Kemenkeu mengatur ulang tarif bea masuk untuk barang kiriman dari luar negeri, khususnya untuk buku, tas, kosmetik, hingga produk tekstil. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman yang mulai berlaku per 5 Maret 2025. Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Chotibul Umam menyampaikan pengubahan tarif ini merupakan simplifikasi pungutan fiskal impor barang kiriman untuk mendukung proses bisnis barang kiriman yang membutuhkan kecepatan layanan. “Jadi terkait dengan barang kiriman ini nanti akan ada 4 tarif biaya masuk, yakni 0%, 7,5%, 15%, dan 25%,” ujarnya dalam Media Briefing, Selasa (25/2/2025). Sebelumnya, Bea Cukai menerapkan tarif most favored nation (MFN) yang sangat bervariasi untuk setiap kode Harmonized System (HS) bagi komoditas tertentu dengan nilai lebih dari US$3 sampai dengan US$1.500 serta barang impor dengan nilai lebih dari US$1.500. Misalnya, tarif bea masuk untuk kosmetik sebelumnya berkisar antara 10%—15%, kemudian tarif impor besi/baja mulai dari 0%—20%. Kini, tarif untuk seluruh buku ilmu pengetahuan tetap 0%, tarif bea masuk untuk seluruh jenis jam tangan, kosmetik, besi/baja sebesar 15%. Sementara tarif untuk seluruh jenis tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda yang sebelumnya bervariasi dari 5% hingga 40%, disederhanakan menjadi 25%. “Kontribusi barang kiriman terhadap penerimaan itu hanya 0,3%, tetapi bikin ribet buat kami, jadi kami minta disederhanakan,” lanjut Chotib. Dalam PMK yang berisi 23 halaman tersebut, pemerintah melakukan pendefinisian ulang barang kiriman yang berasal dari hasil perdagangan dan barang kiriman pribadi. Barang hasil perdagangan merupakan barang hasil transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Sementara barang kiriman pribadi merupakan barang kiriman dengan penerima barang selain badan usaha. Selain itu, perlunya harmonisasi dengan ketentuan lain seperti ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Pemerintah juga perlu memberikan fasilitas fiskal bagi jemaah haji yang waktu tunggunya sangat lama, perlunya memberikan apresiasi bagi WNI yang mengharumkan nama bangsa melalui pemberian fasilitas fiskal atas barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional. Dalam beleid ini pula, adanya perubahan untuk meningkatkan dukungan ekspor dengan membuka skema barang kiriman untuk kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan berfasilitas, dan dengan melakukan simplifikasi ketentuan konsolidasi barang kiriman ekspor. Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20250225/259/1842547/kemenkeu-sederhanakan-tarif-bea-masuk-barang-kiriman-buku-hingga-komestik.
Added on
Tax, State, Institution
Diperiksa DJP, WP Harus Penuhi Permintaan Dokumen dalam Waktu 1 Bulan
Sebagaimana diatur dalam PMK 15/2025, wajib pajak yang diperiksa harus memenuhi surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh pemeriksa pajak dalam waktu 1 bulan. Bila buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta pemeriksa pajak berdasarkan surat permintaan disampaikan oleh wajib pajak setelah jangka waktu 1 bulan maka buku, catatan, dan/atau dokumen tersebut dianggap tidak diberikan pada saat pemeriksaan. Namun demikian, ketentuan jangka waktu tersebut dikecualikan dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta oleh pemeriksa berdasarkan surat permintaan belum diperoleh wajib pajak dari pihak ketiga. Dalam pasal 12 ayat (11) telah diatur bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen yang belum diperoleh dari pihak ketiga bisa disampaikan paling lambat sebelum berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP) ditandatangani. Nanti, wajib pajak dapat memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen dari pihak ketiga pada saat pembahasan temuan sementara. Pembahasan temuan sementara diselenggarakan sebulan sebelum tanggal penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP). Pembahasan temuan sementara adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa atas temuan sementara pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk memberikan keyakinan bahwa temuan telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan peraturan perpajakan.
Added on
Tax, Local , Tax, State, Institution
Sri Mulyani Sederhanakan Tarif Bea Masuk untuk Kosmetik Hingga Tas
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan perubahan kebijakan terkait tarif bea masuk terhadap sejumlah komoditas tertentu yang sebelumnya dikenakan tarif Most Favored Nation (MFN). Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem tarif bea masuk menjadi lebih efisien dan transparan. Adapun penyederhanaan tarif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 yang mulai berlaku 5 Maret 2025. Dalam PMK terbaru ini, delapan kelompok komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif MFN kini dibagi menjadi tiga kelompok tarif yang lebih sederhana. Pertama, tarif 0%: diberlakukan untuk barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan. Kedua, tarif 15%: diberlakukan untuk barang kiriman seperti jam tangan, kosmetik, dan besi/baja. Dalam PMK sebelumnya yakni PMK 96/2023 Jo. PMK 111/2023, barang-barang tersebut dikenakan tarif dari kisaran 0% hingga 20%. Ketiga, tarif 25%: dikenakan pada barang kiriman berupa tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda. Dalam PMK yang lama, barang-barang tersebut dikenakan tarif dengan range 5% hingga 40%. Selain perubahan tarif bea masuk, pemerintah juga menetapkan delapan kelompok komoditas tersebut tidak akan dikenakan Bea Masuk Tambahan (BMT). Namun, tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sekarang ini dengan PMK yang baru, dikecualikan untuk tambahan bea masuk. Alasannya untuk kemudahan dalam layanan dan percepatan dalam layanan,” ujar Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Chotibul Umam dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (25/2). Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan tarif sebesar 5%, kecuali untuk buku ilmu pengetahuan yang mendapatkan pengecualian dari PPh. Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sederhanakan-tarif-bea-masuk-untuk-kosmetik-hingga-tas
